SENIN, 5 DESEMBER 2016 | Nomor 1049 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
BARCELONA 1-1 REAL MADRID
LIFESTYLE
DNA PERJUANGAN
RUMAH KONTAINER
»B17
»C25
JAKARTA (HN) Potret suram kepala daerah kian terpampang, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharty dan suaminya M Itoc Tochija atas kasus dugaan suap, pekan lalu. Keduanya dijerat tersangka terkait proyek pembangunan Pasar Atas Baru tahap II di Cimahi senilai Rp 57 miliar. Nilai komitmen suap kepada Itoc Rp 6 miliar dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menilai, praktik suap kepala daerah bukan hal baru, lantaran dilandasi minimnya akuntabilitas yang tidak disesuaikan dengan besarnya kewenangan mereka. Persoalan itu menjadi peluang kepala daerah melakukan praktik kortor, seperti suap. “Peluang terjadinya tindak pidana korupsi semakin besar jika seorang kepala daerah memiliki kewenangan besar, namun minim akuntabilitas,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (4/12). Operasi tangkap tangkap (OTT) yang dilakukan KPK setidaknya menjadi teguran pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah di bawah kewenangan yang dimiliki, mulai dari aktor terlibat, hingga modus korupsi yang dilakukan. “Kami mengapresiasi dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus ini secara menyeluruh,” ujar Miko. Kendati terlibat persoalan hukum, Komisi Pemilihan Umum menyatakan Atty Suharty masih bisa mengikuti tahapan Pilkada Serentak 2017. Atty merupakan petahana Wali Kota Cimahi periode (2012-2017). “Setiap petahana kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa terlibat tahapan pilkada. Namun,
ANTARA | WIDODO S JUSUF
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
TIMNAS BERTOLAK KE VIETNAM Sejumlah pemain tim nasional Indonesia berjalan memasuki ruang lapor diri (check-in) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/12). Pemain beserta ofisial timnas sepak bola Indonesia bertolak ke Ibu Kota Hanoi, untuk menjalani pertandingan kedua semifinal Piala AFF 2016 melawan tuan rumah Vietnam pada Rabu (7/12) malam. >> Berita di Halaman B23
berapa jumlahnya kami belum ada laporan,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ferry berharap masyarakat bisa menilai dan memilih sosok yang tepat menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing dengan melihat rekam jejak pasangan calon. Tidak tertutup kemungkinan, mereka (kepala daerah) yang berstatus tersangka akan mendapatkan suara tipis, atau sebaliknya. Hasil pilkada tidak bisa diprediksi. Namun prosedur dalam pilkada itu jelas aturannya,” ujarnya. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono yang juga merangkap Plt Gubernur DKI Ja-
MORATORIUM UN, PUBLIK PERLU DILIBATKAN » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A5 22-32°C
karta menyebut, jumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus tersangka kasus korupsi bertambah. Data Kemendagri, Januari-Desember 2015, ada sebanyak 347 kepala daerah yang menyandang status tersangka. “Data JanuariSeptember 2016 menjadi 362.” Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmadji mengklaim, pihaknya kerap memberikan imbauan kepada setiap kepala daerah untuk tidak melakukan praktik korupsi. Mendagri Tjahjo Kumolo, kata, Dodi, tak segan memberhentikan kepala daerah secara tidak hormat jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Mendagri sudah melakukan HARGA ACUAN SEMBAKO DIREVISI »
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
KEPALA DAERAH BERSTATUS TERSANGKA (Januari – Desember 2015) GUBERNUR 24 WAKIL GUBERNUR 7 BUPATI 191
WAKIL BUPATI 56 WALI KOTA 50 WAKIL WALI KOTA 19
347
TOTAL Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Rp
KEPALA DAERAH TERLIBAT KORUPSI (Januari - November 2016)
GUBERNUR 17 BUPATI / WALI KOTA 51 TOTAL Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi
68
instruksi melalui surat edaran maupun lisan agar pemerintah daerah menjalankan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.”
A7
Denpasar
Sepanjang 2016, ada empat pejabat daerah terjerat dugaan suap. Mereka adalah, Bupati Subang periode 2013-2018 Ojang Sohandi, Bupati Banyuasin periode 2013-2018 Yan Anton Ferdian, Wali Kota Madiun periode 2014-2019 Bambang Irianto, teranyar Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suharty. Komisi antirasuah terus berupaya menyasar adanya indikasi korupsi yang terjadi di daerah. Berdasar kajian KPK, penyalahgunaan wewenang kepala daerah terkait sebuah proyek rentan terjadi. Namun, bukan berarti KPK tidak mengontrol dugaan korupsi di pusat. O RICAD SAKA >> Berita Terkait di A4
ULAH TRUMP BIKIN GERAH BEIJING » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG