SENIN, 6 APRIL 2015 | Nomor 558 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
KENAIKAN HARGA BBM
Rakyat Jangan Dikorbankan
Gairah Panas Vampire
»A7
»C25
B17
FESTIVAL “GILA” DI BERNABEU
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ANTARA | WAHDI SEPTIAWAN
Wisata Offroad Jambi
Sejumlah warga menyaksikan para offroader Indonesian Offroad Federation (IOF) Komda Jambi saat bersiap memacu kendaraannya ketika berlatih di lahan kosong Pal 10, Kota Baru, Jambi, Minggu (5/4). Latihan tersebut menjadi lokasi wisata alternatif di daerah itu.
BNPT mengaku tak bertanggung jawab karena sekadar melaporkan situs negatif. JAKARTA (HN) Polemik pemblokiran 22 situs yang dianggap penyebar paham radikal terus bergulir. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku tidak bertanggung jawab atas pemblokiran itu karena hanya melaporkan ke pemerintah. “Kami bertugas melaporkan situs-situs yang dianggap negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk dicek silang. Pemblokiran itu tanggung jawab Kemkominfo,” kata Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution di Jakarta, Minggu (5/4). Menurut Saud Usman, setelah Kemkominfo menutup situ-situs itu, BNPT merasa terzalimi karena banyak yang menyalahkannya. “Dalam kasus hidayatullah. com, misalnya, hanya dua berita Jakarta
24-33° C
Bandung
yang kami laporkan. Kami tak menyuruh memblokir situsnya,” ujarnya. Saud berpendapat, aturan pemblokiran situs negatif tidak jelas. “Kami hanya mengusulkan situs-situs itu dengan catatancatatan. Seharusnya Dirjen Aplikasi Kemkominfo mengecek lagi, memberitahukan ke pemilik situs, dan menyuruh agar beritaberita itu dihapus. Jadi, bukan langsung memblokir,” katanya. Menurut Saud, kriteria negatif versi BNPT di antaranya mengandung unsir radikal, takfiri, IS atau terorisme, serta mengandung unsur kebencian dan kekerasan. “Kami bekerja sesuai aturan mengikuti Permen No 19 Tahun 2014. Kalau Permen belum dihapus, akan menjadi pedoman kami,” ujarnya. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. “Kebebasan berekspresi diatur
22-31° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA
Kemkominfo Gegabah Memblokir
Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution menjadi pembicara dalam diskusi “Kontroversi Penutupan Situs Radikal: Sensor Internet, Politis, atau Perlindungan Publik?” di Jakarta, Minggu (5/4).
konstitusi. Ada pembatasan tertentu yang memengaruhi hak ini,” katanya. Menurut Yosep, sebanyak 22 situs yang diblokir dan melapor24-32° C
Surabaya
25-34° C
Denpasar
kan ke Dewan Pers bukan produk pers. Beberapa di antara situssitus itu blog. Dia mengatakan, pemblokiran situs sebaiknya didiskusikan dulu dengan tim panel. “Khusus produk pers tak boleh ada pemblokiran. Hampir semua situs yang diblokir tidak terdaftar di Dewan Pers,” ujarnya. Pengamat Hukum Siber dan Pendiri Indonesia Online Advocacy Margiono mengatakan, pemblokiran situs-situs itu kurang pas. Kata radikal, menurut dia, bukan ilegal karena banyak hal yang bisa disebut radikal. Lebih tepat, kata dia, jika dikatakan situs itu mengganggu keselamatan umum. “Mengandung unsur radikal itu politis. Negatif belum tentu melanggar hukum dan negatif itu subjektif,” katanya. Menurut Margiono, pemblokiran yang dilakukan Kemkominfo tak terlalu efektif. Dia berpendapat, seharusnya yang ditutup URL, bukan domainnya, karena sangat mudah membuat situs baru. “Di 24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
antara situs-situs yang sudah diblokir, pembaca VOA Islam dan Arrahmah paling tinggi. Bahkan, Arrahmah pernah melakukan rekrutmen,” ujarnya Pemimpin Redaksi hidayatullah.com Mahladi memrotes penutupan situsnya. “Kami dicap berbahaya sehingga diblokir. Tetapi, di mana bahayanya, sampai saat ini belum dijawab,” katanya. Dia tak menampik akan memerkarakan persoalan itu. “Memejahijaukan, ada. Jika hanya satu atau dua berita yang dianggap berbahaya, semestinya Kemkominfo atau BNPT meminta kami menghapus berita itu,” kata Mahladi. Menurut Mahladi, gugatan perdata dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat Menkominfo ke penyedia Internet Service Provider (ISP), juga segera dilayangkan. “Pasal pencemaran nama baik ada di KUHP. Kami situs ideologis, dampaknya banyak.” O ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG