SELASA, 6 JANUARI 2015 | Nomor 471 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Ragam Menawan Samul Al Qur`an
Skema Subsidi Elpiji Dinilai Salah
» C25
» A7
A
GELORA DERBY D’ITALIA » B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SEMA DINILAI KELUAR JALUR JAKARTA (HN) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi upaya peninjauan kembali (PK) tak mendapat respons positif Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab MK menyatakan PK berkalikali bersifat final. Hal ini menyusul penghapusan Pasal 268 ayat (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh MK pada 6 Maret 2014. Penghapusan itu merupakan respons dari gugatan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Wakil Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan, penghapusan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi upaya PK didasari pertimbangan kehati-hatian, terkait perkara pidana. “Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada orang yang tidak bersalah diputuskan bersalah,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/1). Menurut Arief, pelegalan PK berulang kali sebagai media pemenuhan rasa keadilan materil dan substansial. Sepanjang pengajuan PK dilandasi bukti baru (novum), maka proses hukum dapat kembali terbuka. “Bila putusan MK tidak dipatuhi, maka itu adalah pembangkangan konstitusi,” ujar Arief. Menurut dia, penafsiran hukum yang dilakukan MK bersifat final, mengikat, dan menyeluruh. “Hanya MK yang boleh memberikan penafsiran final terhadap suatu hukum. Lembaga-lembaga lain tidak boleh menafsirkan sendiri suatu hukum, karena dapat melanggar konstitusi,” tuturnya. Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan pembatalan pembatasan PK dalam KUHAP tidak secara langsung. Sebab, jelasnya, novum menjadi penentu apakah PK bisa dilakukan. Jakarta
23-33° C
Bandung
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | ANTARA | FILES
Mahkamah Konstitusi menyatakan PK berulang kali harus dipatuhi.
Keputusan MK adalah keputusan konstitusi. Lembaga yang baik taat dengan konstitusi.
Bila putusan MK tidak dipatuhi, maka itu adalah pembangkangan konstitusi.
Kalau PK lebih dari satu kali, di mana keadilan dan kepastian hukum kalau begitu terus?
UU MA itu tidak dibatalkan, karena itu sudah menjadi kewenangan MA. Ini terobosan baru.
HAMDAN ZOELVA Ketua MK
ARIEF HIDAYAT Waki Ketua MK
RIDWAN MANSYUR Kepala Biro Hukum MA
YASONNA H LAOLY Menteri Hukum dan HAM
Ia menegaskan putusan MK bersifat bulat. “Keputusan MK adalah keputusan konstitusi. Lembaga yang baik adalah lembaga yang taat dengan konstitusi,” ujar Hamdan. Kebijakan pembatasan PK dilandasi MA dengan menggunakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menganggap SEMA tersebut merupakan se-
buah terobosan. Selain itu, ia menilai pembatasan PK melalui SEMA tidaklah melanggar konstitusi. Sebab MA menegasikan aturan tersebut dengan UU MA. “UU MA itu tidak dibatalkan, karena itu sudah menjadi kewenangan MA. Ini terobosan baru,” kata Yasonna. Pakar Hukum Pidana UII Mudzakir menyarankan MA tak menafikan putusan MK. Karena itu, ia berharap SEMA yang membatasi PK dapat segera dicabut. “MA jangan beri contoh yang tidak baik,” ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menganggap SEMA keluar dari jalur konstitusi. “Ini (SEMA) melanggar UU,” kata dia. MA sebagai puncak peradilan, disarankannya dapat menjadi teladan kepada masyarakat dalam menaati hukum. “Kalau lembaga peradilan tertinggi keluar jalur, bagaimana meminta pengadilan di bawahnya taat hukum,” ujar Margarito. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, SEMA yang membatasi
PK merupakan panduan bagi hakim di pengadilan tingkat pertama. Selain itu, ia menganggap SEMA diterbitkan guna memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. “Kalau PK lebih dari satu kali, di mana keadilan dan kepastian hukum kalau begitu terus? PK Satu kali memberi keadilan bagi korban, juga masyarakat,” tuturnya.
19-30° C
Semarang
24-31° C
Yogyakarta
23-31° C
Surabaya
24-34° C
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
O ARIF KUSUMA | A REZA | HERMAN SINA
SEMA Dianggap tak Bertentangan Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG