JUMAT, 6 MARET 2015 | Nomor 529 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Pertamina Bantah Kelangkaan Gas
A
Mewarnai Rumah Sesuai Feng Shui
»A7
»C25
TANTANGAN MASIH TIGA
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
B17
PERAYAAN CAP GO MEH
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
Seorang warga keturunan Tionghoa melakukan aksi Tatung dalam pawai Perayaan Cap Go Meh di Klenteng Lo Cia Bio, Jakarta, Kamis (5/3). Perayaan yang dilakukan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek ini dilakukan untuk menghormati leluhur.
APBD DKI MASIH MENGGANTUNG Kementerian Dalam Negeri akan memutuskan hasil evaluasi pada 13 Maret. JAKARTA (HN) Polemik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta terkait APBD 2015 masih menggantung. Kemarin, pertemuan antara kedua pihak dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mediator belum dapat menguraikan persoalan. Padahal, sejumlah pelayanan kesehatan dan pendidikan di Ibu Kota tersendat akibat mangkraknya pengesahan anggaran tersebut. Di akhir pertemuan, meski sempat diwarnai ketegangan antara kedua belah pihak—Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah anggota Jakarta
24-32° C
Bandung
DPRD, Kemendagri menyatakan persoalan ABPD DKI akan diputuskan pada 13 Maret besok. Sebab sampai saat ini, draf anggaran masih dalam tahapan evaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ada dua kemungkinan terkait persoalan APBN. Peluang pertama yakni apabila kedua belah pihak bersama-sama mengambil langkah sepakat. Jika ini terjadi, Peraturan Dareah (Perda) APBD DKI Jakarta periode 2015 akan disahkan. “Tetapi, kalau kedua belah pihak tidak juga mencapai kata sepakat, kami akan gunakan anggaran tahun lalu dengan persetujuan dari Kemendagri,” tuturnya di Jakarta, Kamis (5/3). Menurutnya, jika menggunakan pagu APBD 2014,
23-32° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
EVALUASI KEMENDAGRI Y Pemprov DKI diminta mengevaluasi anggaran belanja, seperti belanja jasa kantor senilai Rp 4,19 triliun, belanja pemeliharaan sebesar Rp 3,78 triliun, dan belanja bahan pakai habis Rp 2 triliun. Y Dana tersebut bisa dikurangi untuk dialihkan ke pengadaan gorong-gorong, persampahanan atau hal lain untuk kepentingan publik. Y Perlu mengevaluasi lagi belanja pegawai senilai Rp 19 triliun. Pemprov harus bisa menjelaskan secara rasional besaran kebutuhan belanja pegawai. Y Mengevaluasi kembali besaran belanja hibah sebesar Rp 1,6 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp 3 triliun. Sumber: Wawancara Mendagri
pemerintah provinsi hanya akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku sepakat dengan usulan Ahok, Basuki Tjahaja biasa disapa. Kini, menurut dia, DPRD hanya 23-32° C
Surabaya
24-32° C
Denpasar
mempersoalkan etika dan sikap Gubernur selama ini. Seperti yang terjadi saat rapat mediasi kemarin misalnya. Saat itu, Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat Annas Effendi menjelaskan dana uninterruptible power suply (UPS) di wilayahnya yang dinilai janggal. “Terjadilah dia (Ahok) memaki-maki anak buahnya. Apa pantas? Makanya teman-teman (DPRD) protes,” kata Prasetyo. Ahok, menurutnya, seharusnya melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini juga berlaku bagi hubungan eksekutif dan legislatif. “Saya sebagai temannya Ahok dibilang oknum, kan saya tidak setuju juga. Kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, dia bilang DPRD rampok penipu, itu kan masalah etika,” tuturnya. Karena itu, ia meminta mantan Bupati Belitung Timur itu 24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
untuk menjaga etika ketika berbicara. Sebab, ia khawatir gaya Ahok yang ceplas-ceplos dapat berujung pada fitnah. “Saya sepakat kok dengan Ahok, tapi saya enggak suka kalau dia memfitnah orang. Dia pemimpin Jakarta, presidennya Republik Jakarta. Itu yang saya tekankan. Kalau ada anggota DPRD salah, ya tangkep, dong! Begitu juga sebaliknya, kalau ada PNS atau SKPD salah, ya tangkep juga,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menilai sikap Ahok yang menolak usulan dewan menunjukkan bahwa masukan tersebut hanya sekadar sampah. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi mengalah, syahdan memasukkan usulan anggaran dari dewan ke dalam e-budgeting. O DIAN RISKI ROSMAYANTI
» Berita Terkait di A12 & A13 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG