KAMIS, 6 OKTOBER 2016 | Nomor 998 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
ITALIA vs SPANYOL
KREASI LIMBAH PAPAN LUNCUR
DENDAM KESUMAT LA FURIA ROJA »B17
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Rp 30,62 Triliun Rentan Meluap Penegak Hukum Diharapkan Segera Bertindak guna Menyelamatkan Uang Negara
AKHIR TUGAS IRMAN GUSMAN Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) memimpin Rapat Paripurna Luar Biasa terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10). Paripurna Luar Biasa DPD memutuskan pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD sesuai putusan Badan Kehormatan.
ANTARA | YUDHI MAHATMA
JAKARTA (HN) Karut-marutnya pengelolaan anggaran kian membuka celah penyelewengan anggaran. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Pertama 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan puluhan triliun uang negara berpotensi meluap. Dalam IHPS Pertama 2016, menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, terungkap sebanyak 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Jumlah itu, ia mencontohkan, terdapat 7.661 permasalahan (49 persen) terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Selain itu, BPK juga menemukan sebanyak 7.907 permasalahan (51 persen) terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai anggaran mencapai Rp 44,68 triliun. “Sebanyak 60 persen (dari permasalahan ketidakpatuhan UU) berdampak finasial senilai Rp 30,62 triliun,” kata Harry usai menyerahkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat pada 2015 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (5/10). Menurut Harry, “jika potensi kerugian (Rp 30,62 triliun) bisa diambil alih oleh pemerintah, maka akan mengurangi defisit APBN yang besarannya mencapai Rp 27,03 triliun.” Karena itu ia beharap aparat penegak hukum segera bertindak. Dari hasil pemeriksaan secara umum, jelas Harry, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum efektif. BPK, sambungnya, menemukan 70 temuan yang memuat 81 permasalahan, yaitu 76 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp 36,21 miliar dan lima permasalahan kerugian senilai Rp 7,47 miliar.
» Berita di Halaman A4
Permasalahan berdampak finansial tersebut terdiri atas 66 persen persoalan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,92 triliun, 9 persen permasalahan mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp 1,67 triliun, dan 25 persen permasalahan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp 27,03 triliun. Terkait hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat pada 2015, menurut Harry terjadi penurunan dibanding 2014, dari 71 persen menjadi 65 persen. “Disclamer-nya juga turun dari tujuh K/L menjadi empat K/L, yang naik adalah WDP-nya,” ungkapnya. Alhasil, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian
KPK PERKUAT BUKTI KERUGIAN NEGARA » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
Semarang
A4 22-32°C
KARUT-MARUT PENGELOLAAN ANGGARAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 7.661 kasus KETIDAKPATUHAN TERHADAP UU 7.907 kasus DAMPAK FINANSIAL Rp 30,62 triliun PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK EFEKTIF DAMPAK FINANSIAL
76 kasus Rp 36,21 miliar
5 kasus PERMASALAHAN KERUGIAN DAMPAK FINANSIAL Rp 7,47 miliar Sumber: IHPS Pertama 2016 BPK
(WDP) terkait Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2015. Sementara untuk tingkat pemerintah daerah justru terTPP MENGANCAM UMKM »
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
balik. Berdasarkan hasil pemeriksaan 2014, opini yang tercatat naik dari 47 persen menjadi 58 persen pada 2015. “Jadi agak lebih agresif tingkat perbaikan di pemerintah daerah,” tuturnya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, pemerintah harus lebih berhati-hati terkait potensi penyimpangan. Apalagi dalam dua tahun belakangan, sambungnya, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut Bhima, masih banyaknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah dan berhubungan dengan pembangunan menunjukkan masih adanya celah untuk menyalahgunakan
A7
26-35°C
kuangan negara. “Kementerian Pekerjaan Umum terkesan di masyarakat menjadi ladang subur bagi pihak ketiga yang berburu proyek infrastruktur. Karena itu perlu kehati-hatian dan transparansi seoptimal mungkin agar dana pembanguan tidak salah sasaran,” kata Bhima kepada HARIAN NASIONAL. Sebagai tindak lanjut, ia menyarankan BPK segera memanggil sejumlah pejabat terkait, terutama eselon 1, 2, dan 3 dari kementerian/lembaga yang tercatat dalam temuan. Jika ditemukan unsur pidana dan kerugian negara, ia meminta BPK memublikasikan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. O AHMAD REZA | EKO B HARSONO
PUTUS HUBUNGAN DENGAN AS DINILAI BERISIKO » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG