MINGGU, 6 OKTOBER 2013 | Nomor 37 Tahun I KURS MATA UANG US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB
11.614 18.777 15.831 11.947 9.308 10.954 3.633 1.889
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Kemenangan City yang Melegakan
A
PESONA PAGI KALAMATA
Tapi menjadi kekalahan pertama Everton di kompetisi Liga Primer.»B17
»C25
sumber: www.bi.go.id
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Suka Cita Bersama TNI
HARIAN NASIONAL | MAKHFUDZ SAPPE
Anak-anak bergembira di atas panser TNI, Sabtu (5/10), di Lapangan Monas Jakarta saat pameran alutsista TNI untuk memperingati HUT Ke-68 TNI. Pameran ini berlangsung pada 3-7 Oktober 2013. Berita peringatan HUT Ke-68 TNI di halaman A5, foto-foto lain di C28-C29
KY Berwenang Lagi Awasi MK Presiden akan mengeluarkan Perpu yang mengatur proses perekrutan dan pengawasan hakim MK. JAKARTA (HN) Komisi Yudisial (KY) kembali memiliki kewenang an mengawasi Mahkamah Kons titusi (MK). Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono menyatakan akan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Per pu) yang mengatur proses pe rekrutan dan pengawasan hakim MK. Kehadiran Perpu tersebut diharapkan mampu mengemba likan delegitimasi MK. “Komisi Yudisial dapat diberikan ke wenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana peng awasan terhadap hakim lainnya,” kata Presiden usai membahas langkah-langkah penyelamatan Jakarta
22-33° C
Bandung
MK bersama para pimpinan lem baga negara di Jakarta, Sabtu (5/10), seperti dikutip Antara. Presiden berharap kewenang an pengawasan ini tidak kembali digugurkan ketika dibawa kem bali ke MK. Ia menilai sistem politik yang baik adalah suatu sistem di mana tidak ada satu pun kekuasaan yang tidak di awasi oleh pihak yang lain. Juru Bicara KY, Taufik me ngatakan KY siap bekerja untuk mengembalikan kehormatan MK. “Ini kabar gembira bagi ma syarakat karena bagaimanapun di dalam aturan hukum, hakim MK tetap sebagai hakim yang se jajar dengan hakim Mahkamah Agung. Ini harapan masyara
22-32° C
Semarang
25-35° C
Yogyakarta
kat,” kata Taufik kepada HARIAN NASIONAL, Sabtu (5/10). Dia mengatakan berdasarkan pasal 24 B ayat (1) UUD 1945, KY memang ditugasi menjaga dan menegakkan kehormatan, ke luhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun kewenangan tersebut dibatalkan oleh putus an Judicial Review MK terhadap pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) Ta hun 2006. MK menyatakan ke wenangan pengawasan hakim tersebut tidak mengikat. Saat itu, menurut Taufik, MK berpendapat pasal pemben tukan KY tidak berlaku bagi MK lantaran lembaga tertinggi peng adilan konstitusi tersebut belum terbentuk. Selain itu, hakim MK bukan hakim karir. “Mereka beralasan jabatan MK lima ta 24-32° C
Surabaya
23-36° C
hun selesai. Kalau bermasalah, jangan dipilih lagi,” tutur Taufik. Dia menilai putusan MK terse but justru menimbulkan arogansi lembaga. MK merasa mampu menahan godaan penyelewengan wewenang. Akibatnya, keluhan masyarakat yang berkembang terkait MK pun mandek. Pada masa MK Jilid II, kata Taufik, keluhan yang masuk ke pimpinan lembaga ini sudah berkembang. Dia menyebut ada oknum yang meminta uang tetapi tidak ada lembaga yang menam pung keluhan masyarakat. “Jadi aduan yang masuk didiamkan atau MK tidak tahu harus di apakan aduan itu,” tuturnya. Padahal, menurut Taufik, kehadiran pengawas dapat me ngokohkan benteng intergritas hakim. Apalagi MK rawan de
Denpasar
23-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
ngan perdagangan kepentingan, khususnya pemilihan kepala daerah. Jika ada mekanisme pengawasan, KY dapat leluasa melakukan investigasi. Permasalahannya, MK juga memegang kasus-kasus Pemilu kada. Orang yang terlibat sebisa mungkin ingin menang. “Mereka sudah punya catatan siapa-siapa saja yang bisa dihubungi untuk tujuan tersebut,” katanya. Taufik menyatakan KY siap tancap gas begitu Perpu disahkan. “Kita akan tunggu, pelajari. Begitu Perpu disahkan, KY akan men gumumkan dan mempersilakan masyarakat untuk mengadukan kejanggalan-kejanggalan atas pu tusan hakim. Ini pekerjaan berat bagi KY, tapi kami siap,” ujarnya. l VINI MARIYANE ROSYA
>> Berita Terkait di A4 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG