Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 7 AGUSTUS 2014 | Nomor 326 Tahun I

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

» A8

A

Hubungi Call Center kami untuk info lebih lanjut : Hotline: 0804 1 778899 | Phone: 021 - 637 98000 | Email: agent.info@lionexpress.co.id

YASMIN & SISA TRAUMA DI GAZA

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

ZLATAN IBRAHIMOVIC KANGEN TURIN » B9

MENYUSURI INDONESIA DENGAN BACKPACK » C17

SIDANG PERDANA SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN

JAKARTA (HN) M a h k a m a h Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pemilu Presiden 2014 yang dimohonkan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa, Rabu (6/8). Pemohon menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Kuasa hukum PrabowoHatta, Maqdir Ismail menyatakan perolehan angka yang ditetapkan KPU dan memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) salah. KPU menetapkan hasil untuk Prabowo-Hatta dengan angka 62.576.444 (46,85 persen) dan Jokowi-JK meraih 70.997.833 (53,15 persen). “Jika penyelenggara pemilu jujur dan adil, perolehan hasil suara pasangan Prabowo-Hatta adalah 67.139.153 dan pasangan JokowiJK 66.435.124,” kata Maqdir. Data itu, kata dia, akan dibuktikan dengan seluruh daftar formulir C di 52 ribu TPS. Dia juga menilai terjadi penggelembungan suara di seluruh TPS yang dilakukan pasangan Jokowi-JK sebanyak 1,5 juta suara dan pengurangan 1,2 juta suara Prabowo-Hatta.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Argumentasi Pemohon belum Kuat

Suasana sidang perdana sengketa hasil pemiliu presiden di ruang siding Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8). Dalam sidang, Majelis Hakim MK meminta pemohon Prabowo-Hatta merevisi tuntutan.

Pemohon menyebut proses pemilihan berlangsung dengan tidak jujur, tidak adil, serta penuh praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPU sehingga menguntungkan pasangan Jokowi-JK. “Menurut hasil telaah kami, termohon (KPU) telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan mengabaikan DP4 (data penduduk pemilih potensial pemilu) sebagai sumber penyusun-

an DPS dengan menambahkan jumlah DPT dan mobilisasi daftar pemilih,” ujar Maqdir. Kecurangan lain, kata dia, yakni jumlah pemilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Ini terjadi di 422 kabupaten/ kota, 4.063 kecamatan, 10.617 kelurahan, dan 18.670 TPS. Selain itu, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah terjadi di 202 kabupaten/kota, 560 keca-

matan, 921 kelurahan, dan 1.286 TPS seluruh Indonesia. “Hal ganjil ada sekitar 2.800an TPS dengan DPT sekitar 34.650 pemilih di mana pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Ini tak masuk akal karena saksi dan keluarga saksi pemohon yang mencoblos di TPS tersebut,” kata Maqdir. Pemohon meminta MK memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara

ulang di sejumlah provinsi. Selain itu, menyatakan batal berita acara penghitungan rekapitulasi suara Pilpres tanggal 22 Juli juncto Surat Keputusan KPU 535/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Pemungutan Suara. Majelis hakim menyatakan argumentasi pemohon belum menyentuh persoalan substansial dan fundamental. “Permohonan untuk membantalkan keputusan KPU perlu argumentasi substansial dan fundamental, apakah MK perlu memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang?” ujar hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Ketua MK Hamdan Zoelva menambahkan, dalil yang disampaikan dalam permohonan ini masih perlu diperbaiki. Ini terutama karena antara posita (dasar gugatan) dan petitum (permohonan yang dimintakan kepada MK) tidak sinkron. “Positanya meluas tapi petitumnya tidak mencakup semua,” katanya. MK memberi waktu kepada pemohon memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya dalam waktu 1X24 jam setelah sidang perdana ditutup. O HERMAN SINA

ADU ARGUMENTASI PRAHARA VS KPU

HARIAN NASIONAL | SURYANDA

INDONESIA NEGARA FASIS. “Di beberapa TPS, saya tak mendapat suara sama sekali. Ini namanya pemerkosaan hak-hak demokrasi.” - Prabowo Subianto KPU MELAKUKAN KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF. 24 JUTA SUARA BERMASALAH. “Daftar pemilih menjadi kunci.” - Prabowo Subianto

INTERNASIONAL MENGAKUI KEBERHASILAN INDONESIA MENGGELAR PILPRES. “Ini bukan pekerjaan mudah. Banyak negara yang gagal mengelola demokrasi elektoral.” - Sigit Pamungkas, Anggota KPU SIDANG MK SEBAGAI PEMBUKTIAN KEBENARAN. “KPU konsentrasi pada proses itu dan akan memberi argumentasi serta alat-alat bukti yang mendukung.” - Husni Kamil Manik, Ketua KPU

KPU MELANGGAR HUKUM DENGAN MEMBUKA KOTAK SUARA. “Kami sebagai calon yang didukung tujuh partai besar dan di pemilihan legislatif memperoleh 63 persen merasa tersakiti dengan praktik penyimpangan." - Prabowo Subianto

KUBU PRABOWO-HATTA HARUS MEMBUKTIKAN SEMUA TUDUHAN. “Buktikan. Jangan lupa bahwa ini (proses) hukum, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan.” - Adnan Buyung Nasution, Kuasa Hukum KPU

Sumber: Pusat Data Harian Nasional

Jakarta

23-32° C

Bandung

22-32° C

Semarang

24-33° C

Yogyakarta

23-31° C

Surabaya

25-33° C

Denpasar

23-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.