SABTU, 7 MARET 2015 | Nomor 530 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Thai Lion Air Buka Dua Rute Internasional
Menyulap Hotel Jadi Museum Unjuk Rasa
»A7
»C25
MASUK KANDANG SINGA Dari antara semua tempat di Spanyol, San Mames adalah salah satu yang sangat tidak bersahabat dengan Ronaldo.
B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
COURTNEY PINE DI JAVA JAZZ FESTIVAL
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
Courtney Pine saat tampil dalam “Java Jazz Festival” di Jakarta, Jumat (6/3) malam. Festival jazz bertema Exploring Indonesia ini berlangsung hingga Minggu (8/3) sebanyak 16 panggung disiapkan untuk 142 musisi, terdiri atas 87 musisi Tanah Air dan 55 musisi mancanegara.
» Berita di Halaman C30
RUANG GERAK KPK TERANCAM Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
KOORDINASI Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi Sumber: UU Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakarta
24-32° C
Bandung
JAKARTA (HN) KPK menegaskan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap praktik rasuah sama penting. Oleh karena itu, peran tersebut harus dijalankan simultan dan dengan kecepatan yang sama. “Di dalam rencana strategis, kami memosisikan keduanya sama penting. Untuk itu, kami belum bisa memastikan apakah mendukung pelaksanaan instruksi Presiden (inpres) terkait upaya pemberantasan korupsi yang akan diterbitkan itu,” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (6/3). Dalam inpres tersebut, pemerintah berencana meningkatkan peran pencegahan sebagai upaya pemberantasan korupsi. Pembagian tugas telah dibuat yakni 75 persen berada di ranah pencegahan dan 25 persen ranah penindakan. Soal kekhawatiran aturan itu membatasi ruang gerak KPK, semisal hanya bertindak sebagai lembaga kampanye, Johan tak berkomentar banyak. “Itu (inpres) domain Presiden,” ujarnya. Dia
23-32° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
Fungsi pencegahan dan penindakan terhadap praktik rasuah sama penting. mengatakan, KPK tetap menghormati setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden karena diyakini berdampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi. Plt Pimpinan KPK lainnya Indriyanto Seno Adji memastikan, komitmen pemberantasan korupsi tetap berjalan. “Komitmen ini tetap kami pegang,” katanya. Menurut dia, sebelum permintaan meningkatkan
ANTARA | FILES
TUGAS DAN FUNGSI KPK
pencegahan, KPK telah melakukan upaya tersebut. Bahkan, ranah pencegahan lebih dominan ketimbang penindakan. “Hal ini sudah sesuai permintaan Presiden Jokowi. Pak Presiden meminta meningkatkan penanganan korupsi dan mengutamakan aspek pencegahan itu,” ujarnya. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan, rencana penerbitan inpres tentang pemberantasan korupsi tak akan mempersempit ruang gerak KPK. Menurut dia, inpres tersebut berisi instruksi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan upaya pencegahan sekaligus penindakan. “Kombinasi dua ranah tersebut akan menciptakan sistem yang akuntabel dan transparan, semisal terkait APBN dan APBD,” katanya. Dia mengatakan, inpres yang diusulkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu telah berada di Sekretariat Kabinet. Rencananya, dalam waktu satu pekan, aturan tersebut masuk tahap finalisasi.
ERA SBY Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Menengah 2012-2014 Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak Inpres Nomor 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Keppres Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
ERA JOKOWI Inpres Pemberantasan Korupsi: 75 % Pencegahan – 25 % Penindakan
O AHMAD REZA S
JOHAN BUDI 23-32° C
PENYESUAIAN KOMISI ANTIRASUAH
Surabaya
24-32° C
Sumber: Pusat Data Harian Nasional
» Berita Terkait di A4 Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG