SABTU, 8 MARET 2014 | Nomor 184 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
»C25
DBD Masih Mengintai
Pamor Pangan Lokal Memudar
A
VALLADOLID vs BARCELONA
LAJU PERAHU LAJU
»A7
»B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Perempuan Kerap Termarginalisasi JAKARTA (HN) Perempuan di Indonesia belum benar-benar merdeka dari diskriminasi, eksploitasi, dan pemiskinan. Meskipun 69 tahun usia bangsa ini dan tiga kali pergantian pemerintahan pasca-reformasi, nasib perempuan kerap termarginalisasi, tertindas, dan terpinggir dalam sistem politik dan pemerintahan. Pernyataan Koordinator Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari itu dikemukakan pada Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan di Jakarta, Jumat (7/3). Deklarasi dilakukan berbagai aliansi perjuangan hak perempuan. Sepuluh agenda itu harus disepakati para calon anggota legislatif (caleg). Isi agenda itu antara lain menyangkut kemiskinan, ketimpangan dan ke t idakadilan, kelompok miskin, dan marginal. Menurut Dian, kasus kekerasan seksual semakin memprihatinkan. Merujuk data Komnas Perempuan, pada 2013 terdapat 2.521 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. “Artinya, setiap hari sebanyak 35 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia,” tuturnya. Dari jumlah tersebut, perkosaan sebanyak 840 kasus dan pencabulan sebanyak 780 kasus. “Kejahatan kekerasan seksual mengakibatkan korban mengalami tekanan psikologis, trauma, cacat, infeksi rahim, kemarahan, kehilangan harga diri, bahkan bunuh diri,” kata Dian. Koordinator Institut Kapal Perempuan Missiyah menilai kesenjangan gender terjadi di tengah masyarakat dalam seluruh aspek dan sendi kehidupan. Jakarta
23-32° C
Bandung
ANTARA | DHONI SETIAWAN
Dalam dunia politik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keberadaan perempuan masih dipandang sebelah mata.
Sejumlah aktivis perempuan menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (7/3). Mereka mendesak Pemerintah membuat kebijakan yang ramah terhadap perempuan.
Namun dalam hal akses, secara nasional dia mengakui laki-laki dan perempuan sudah memiliki peluang yang hampir setara untuk mendapatkan layanan di sejumlah sektor tertentu. Missiyah melihat kesenjang an gender masih terjadi, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kesenjangan juga masih terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin serta antara perkotaan dan perdesaan. Dalam dunia politik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif keberadaan perempuan masih dipandang sebelah mata. Deklarator 10 Agenda yang juga mantan buruh migran, Bariyah mengatakan kemiskinaan struktural dan feminisasi kemiskinan di Indonesia membuat
21-31° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
KEMISKINAAN STRUKTURAL DAN FEMINISASI KEMISKINAN DI INDONESIA MEMBUAT HAK ATAS PENDIDIKAN WARGA NEGARA, TERUTAMA PEREMPUAN ATAS PENDIDIKAN BELUM TERPENUHI. hak atas pendidikan warga ne gara, terutama perempuan atas pendidikan belum terpenuhi. Sedikitnya 6,5 juta warga negara Indonesia yang terpaksa bekerja di berbagai bidang di seluruh be25-32° C
Surabaya
24-34° C
lahan dunia. Tak kurang dari 84 persen perempuan yang bekerja sebagai buruh migran dalam kondisi tak layak. “Ketiadaan kebijakan yang melindungi meng akibatkan buruh migran perempuan menjadi korban perangkap eksploitasi sistemik,” ujarnya. Dia mengatakan negara secara nyata menguatkan kebijakan yang lebih peduli pada remitansi dibandingkan nyawa warga ne gara. Melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempat an dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) terbukti kontribusi buruh migran meningkat tajam mencapai Rp 83 triliun. “Data Migrant CARE menyebutkan, ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan,” ujar Bariyah.
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhak mengatakan, perempuan mampu berdaya saing tapi ruangnya masih tertutup. Problem kemiskinan mendorong perempuan menjadi TKI di luar negeri. “Ribuan TKI ber asal dari Majalengka dan Subang. Masalah dasarnya kemiskinan dan kurang pendidikan,” katanya. Anggota DPR Fraksi PDI-P Eva Sundari mengatakan keluhan perempuan sudah masuk dalam empat platform kinerjanya sebagai DPR, baik dari aspek pendidikan, kemiskinan, maupun buruh migran. Dia menyatakan PDI-P telah berkoordinasi dengan anggota parlemen perempuan di seluruh Indonesia untuk memberikan budget penurunan angka kematian ibu. l TSULIS A ZAHRI |EKO BUDI HARSONO Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah