RABU, 8 NOVEMBER 2017 | Nomor 1315 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SEMARAK TEMA INDUSTRI
ITALIA AKAN LOLOS
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
REGISTRASI KARTU SIM PRABAYAR
PIJAT MASSAL BAYI
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA(HN) Garansi atas keamanan data masyarakat menjadi salah satu aspek utama yang perlu terus diperhatikan pemerintah menyangkut kebijakan registrasi ulang kartu Subscriber Identity Module (SIM) telepon seluler prabayar. Hal ini dibutuhkan lantaran registrasi ulang meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) Pakar Informatika Heru Sutadi mengatakan, pemerintah seharusnya lebih dulu menelusuri celah dari sistem keamanan data yang mungkin disalahgunakan atau diselewengkan. Menurut dia, antisipasi juga harus dilakukan terkait kerja sama yang mungkin dilakukan operator dengan perusahaan lainnya. “Misalnya operator bekerja sama dengan perbankan untuk tukar-menukar data pengguna untuk memasarkan produk,” kata Heru kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (7/11). Heru menjelaskan, data bisa dianalisis dan dijual dalam bentuk berbeda, seperti iklan hingga kampanye. Potensi penyalahgunaan semacam ini harus diantisipasi. Terlebih, Indonesia memasuki masa pemilihan kepala daerah pada tahun depan, kemudian pemilihan presiden di 2019. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Ramli mengungkapkan, sedikitnya 46,5 juta nomor sudah teregistrasi . Proses registrasi ulang nomor kartu prabayar ini sudah berlangsung sepekan sejak dimulai pada 31 Oktober. Menurut dia, sekitar 20 persen proses registrasi ulang gagal. Namun, Ahmad menilai antusiasme masyarakat tinggi. Antusiasme ini, kata Ahmad, menunjukkan
Peserta pijat bayi memijat anaknya saat kegiatan pijat massal bayi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (7/11). Sebanyak 300 bayi di bawah dua tahun ikut dalam kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-53.
Cermati Celah Penyelewengan mereka tak terganggu dengan kabar negatif terkait penyalahgunaan data pribadi pengguna kartu seluler. “Masyarakat seharusnya memang tidak perlu khawatir,” katanya. Ahmad menyebut, pemerintah dan operator akan menyiapkan fitur khusus menjaga keamanan data pengguna. Masyarakat dapat menggunakan “Cek Nomor” untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan datanya. Program ini ditargetkan bisa dijalankan pada 20 November. Ahmad menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir jika datanya digunakan nomor yang tak diketahui. Pengguna dapat langsung pergi ke gerai untuk melakukan proses penghentian registrasi. “Penghentian registrasi hanya
LION AIR TERBANG PERDANA UMRAH DARI PADANG » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
Semarang
A5 24-32°C
KARTU REGISTRRAASBIAYAR SIM P SMS ke 4444 dengan format Nomor Induk Kependudukan (NIK)#Nomor Kartu Keluarga (KK) Pelaksanaan regristrasi ulang kartu SIM prabayar: 31 Oktober28 Februari 2018
PERMASALAHAN I SI AS RA TR IST RIS GAGAL REGR Nomor KK tidak valid id NIK dan KK diblokir karena dianggap ganda Salah memasukkann nomor EMPAT TAHAPAN BLOKIR I ULANG AKIBAT TIDAK REGRISTRAS
Blokir panggilan keluar dan SMS Blokir panggilan masuk dan SMS S Blokir paket data Nomor dimatikan Sumber : Kementerian Kominfo dan Kemendagri
dilakukan di gerai demi keamanan pengguna juga. Jangan sampai yang palsu justru menghentikan registrasi,” katanya. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data pribadi masyarakat dipastikan aman. Dia menjelaskan, pihak operator hanya melihat dan mencocokkan data pengguna nomor dengan data yang dimiliki Kemendagri. Zudan menyebut, kegagalan registrasi ulang akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah NIK dan NKK tidak valid karena data pengguna terdaftar ganda. Pemerintah, Zudan menegaskan, siap melindungi keamanan data masyarakat. Larangan pihak ketiga memanfaatkan NIK dan NKK tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri
PERNIKAHAN PUTRI PRESIDEN: DARI BOGOR CINTA ITU BERLABUH DI SOLO » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
Denpasar
25-32°C
A8 Hujan Lebat
serta Undang-Undang. “Pelaku bisa disanksi Rp 1 miliar dan ditahan 10 bulan. Kontraknya akan diputus juga,” kata Zudan. Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia I Ketut Prihadi Kresna menjelaskan, registrasi ulang kartu SIM prabayar patut dilakukan karena para pengguna semakin banyak mengabaikan pendaftaran identitas sebenarnya. Selama ini, pemerintah dinilai kesulitan memastikan kebenaran data tersebut. Ketut mengingatkan masyarakat untuk melakukan registrasi sebelum tenggat waktu. Meskipun, dia menjelaskan, ada empat proses pemblokiran yang terjadi seandainya pengguna kartu tidak melakukannya setelah 28 Februari mendatang. O ALVIN TAMBA
KORSEL SIAP BELI KAPAL SELAM NUKLIR » Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG