Harian Nasional

Page 1

SELASA, 8 SEPTEMBER 2015 | Nomor 685 Tahun III

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Intervensi Rupiah Habis Rp 32,2 Triliun

Jauhkan Anak dari Paparan Bahan Kimia

»A7

»C25

A

EKSPERIMENTAL Sisa waktu akan dipergunakan Inggris untuk mencari-cari komposisi pasukan ideal.

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PEMADAMAN KEBAKARAN LAHAN

ANTARA | NOVA WAHYUDI

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan memadamkan api yang membakar lahan di dekat permukiman warga di Desa Simpang Pelabuhan perbatasan Palembang-Indralaya, Senin (7/9). Berdasarkan pantauan Satelit AQUA/ Terra Modis milik BMKG, terpantau 631 hotspot di wilayah Sumsel dari 1.036 hotspot di seluruh Sumatera.

Tunjangan Profesi Guru Lambat Cair Kemendikbud menuding, simpul persoalan ada di pemerintah daerah. JAKARTA (HN) Persoalan guru di Tanah Air belum juga beranjak tuntas. Salah satu kasus yang kini merebak, tunjangan profesi guru (TPG) terlambat diterima pahlawan tanpa tanda jasa itu di sejumlah daerah. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo menuding, keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sebagai pemicu. “Keterlambatan penerimaan tunjangan profesi dirasakan guru di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Tengah, saya memperoleh laporan dari Semarang dan Kendal. Jika di Jawa saja telat, kemungkinan besar di luar Jawa keterlambatannya lebih parah,” katanya di Jakarta, Senin (7/9). SKTP terbit setiap triwulan menjelang pencairan tunjangan. Para guru yang telah tersertifikasi bisa menggunakan SKTP untuk mencairkan tunjangan kinerjanya. Kepengurusan SKTP Jakarta

26-33°C

Bandung

guru PNS diambil alih pemerintah daerah, sedangkan untuk guru non–PNS dilakukan pemerintah pusat. Sulistyo mengatakan, keterlambatan tak seharusnya terjadi karena baru 57 persen guru yang menerima TPG. Dengan target jumlah guru penerima TPG 100 persen pada Desember 2015, pemerintah harus bekerja lebih keras. “Salah satunya perbaiki administrasi pendidikan supaya SKTP terbit tepat waktu,” ujarnya. Menurut Sulistyo, atas kejadian ini, pemerintah sebaiknya tidak perlu terlalu berharap pada perbaikan kinerja guru. “Karena biaya yang sedianya untuk pelatihan dan perbaikan kualitas, justru digunakan sebagai pemenuhan konsumsi. Apalagi jika guru berasal dari latar belakang ekonomi terbatas,” katanya. Sulistyo mengatakan, keterbatasan ekonomi menyebabkan guru menomorsatukan pemenuhan kebutuhan keluarga terlebih dulu. “Sebetulnya target capaian kinerja tak terlalu jauh dengan kemampuan guru.

18-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

Faktor Ketidaklayakan Guru Menerima SKTP º Beban mengajar kurang dari 24 jam per minggu bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2005. º Status tidak tetap yang bertentangan dengan PP 74 Tahun 2008. º Mengajar dalam bidang selain sertifikasinya yang tak sejalan Permendikbud No 62 Tahun 2013. º Pensiun, meninggal dunia, atau pindah struktural. Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Namun, pemerintah seharusnya lebih realistis. Untuk guru yang berpendidikan ala kadarnya dengan latar belakang terbatas, mereka tentu menomorsatukan perbaikan gizi atau pendidikan anaknya,” tuturnya. PGRI, kata dia, selama ini sudah menyarankan guru menyisihkan sebagian tunjangannya untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait peningkatan kinerja guru. “Besarnya bergantung kemampuan setiap guru, sehingga jumlahnya tidak sama,” ujar Sulistyo. Dia pun meminta pemerintah segera membangun sistem yang lebih baik untuk 22-32°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

mencegah keterlambatan pembayaran TPG. Selain itu pemerintah harus menyusun sistem pelatihan sesuai kemampuan dan latar belakang guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Suraparanata membantah adanya keterlambatan pembayaran tunjangan profesi. “Kita sudah serahkan pada pemerintah daerah setempat untuk guru PNS, sedangkan pusat untuk guru non-PNS. Urusan teknis misal keterlambatan, bisa ditanyakan langsung pada pemerintah daerah setempat,” katanya. Menurut Pranata, SKPT selalu terbit tiap tiga bulan menjelang pembayaran TPG antara tanggal 9-16. SKPT Januari hingga Maret terbit pada April, April hingga Juni terbit pada Juli, Juli hingga September terbit pada Oktober, dan triwulan terakhir pada Desember. “Mekanisme tersebut berjalan tepat waktu sesuai pembayaran TPG,” ujarnya. Sampai saat ini, baru sebagian daerah memberikan lapor22-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

an pencairan dana TPG. Padahal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 61 dan 7 Tahun 2014 menyebutkan, Laporan TPG Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) semester dua tahun 2014 harus disampaikan paling lambat pada minggu pertama April 2015. Pranata mencatat, baru 148 kabupaten/kota dari jumlah total 511 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pranata juga membantah, hanya 57 pesen guru penerima TPG. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, 206.645 guru PNS sudah menerima SKTP. Sekitar 1.897 orang belum menerima SKTP karena tak memperbarui data Dapodik. Sedangkan 22.376 orang sudah memperbarui data, namun tak layak mendapatkan SKTP. Untuk guru PNSD sebanyak 1.160.539 sudah mendapatkan SKTP. Sekitar 16.043 guru belum menerima SKTP karena tak memperbarui data Dapodik. Sedangkan 40.807 orang sudah memperbarui data, namun tak layak mendapatkan SKTP. O ROSMHA WIDIYANI Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.