Harian Nasional

Page 1

SABTU-MINGGU, 9-10 JANUARI 2016 | Nomor 783 Tahun III

Hari ini 40 halaman | Rp 3.000,-

KASUS NOVANTO PASTI BERKEMBANG

INDUSTRI GONG GENERASI KE ENAM

»A4

»C29

A

» B17 SAMPDORIA VS JUVENTUS

PESONA MEMATIKAN

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

MELAWAN ARUS PENGIKIS KY

G RUDIANTARA

» A8 A9

IMPOR BERAS CEGAH KEMISKINAN

» A11 K-POP HAJAR KORUT

» A15

Salah satu lembaga ad hoc “putra” reformasi itu digembosi dari berbagai sisi.

undang-undang itu menjadi berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur MA”. MK mempertimbangkan, frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Frasa itu tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Pertimbangan MK lainnya, meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tak menyebutkan tersurat kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim di ketiga peradilan itu, namun dalam ayat 2 dari Pasal 24 UUD 1945 tegas mengatakan, tiga undang-undang yang diujimaterikan itu berada dalam lingkungan

kekuasaan kehakiman di bawah MA. Selain itu, dalam putusan No 05/PUU-IV/2006, KY bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi supporting element atau state auxiliary organ yang membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman. Pelumpuhan KY kian menjadi karena begitu banyak rekomendasi mereka atas perilaku tak etik sejumlah hakim tak dihiraukan MA. Bahkan, serangan balik diterima KY. Sebagai contoh, mantan Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner Taufiqurrahman Syahuri dipolisikan Hakim Sarpin Rizaldi karena dianggap mencemarkan nama baik. Hingga masa jabatan mereka berakhir di penghujung

2015, kasus ini belum berujung. Lima Komisioner KY periode 2015-2020 yaitu Maradaman Haraham, Sukma Violetta, Sumartoyo, Joko Sasmito, dan Farid Wajdi sudah mulai bekerja. Mereka memikul beban tak ringan menjaga marwah dunia peradilan di Tanah Air melalui pengawasan, meskipun tim kurang dua orang. Seharusnya, jumlah komisioner KY tujuh orang. Namun, Komisi III DPR tak meloloskan Wiwik Awiati dan Harjono. Pengganti kedua orang itu pun, hingga kini belum diputuskan. Apakah gedung megah kantor KY sekadar simbol kemegahan fisik ataukah mampu melahirkan dunia peradilan yang benar-benar ideal? O

Kala Wakil Tuhan tak Terkendali | Saatnya MA tak Anggap KY Lawan »A2 Jakarta

23-34°C

Bandung

20-32°C

Semarang

24-37°C

Yogyakarta

23-34°C

Surabaya

25-36°C

Denpasar

25-34°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

GEDUNG MEGAH KANTOR KOMISI YUDISIAL INI BELUM MENCERMINKAN KEMEGAHAN TUGAS DAN WEWENANG PARA KOMISIONERNYA, JAKARTA, JUMAT (8/1) – HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

SOSOK & PEMIKIRAN

ERAK maju reformasi tak mudah mendekati hasil ideal. Proses-proses perbaikan di seluruh lini kehidupan di negeri ini beriak gelombang resistensi status quo. Kerikil tajam terus saja menghampar lalu mencabik langkah tegap pejuang kebaikan. Salah satu lembaga yang lahir dari rahim reformasi adalah Komisi Yudisial (KY). Komisi ad hoc pengawas perilaku hakim yang berdiri pada 2005 itu menuai resistensi pertama kali, justru baru setahun mereka berdiri. Pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi. Enam tahun kemudian, MA membatalkan delapan poin Surat Keputusan Bersama MA dan KY tentang Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Pada 2015, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Pasal-pasal itu mengatur proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan MA bersama KY. Uji materi itu diajukan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) yang diwakili lima hakim agung yaitu Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, dan seorang panitera MA Soeroso Ono. Saat itu, MK memutuskan, keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim ketiga jenis pengadilan itu, inkonstitusional. MK menghapus frasa “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam pasal-pasal yang diujimaterikan itu karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK pun menyatakan, proses seleksi pengangkatan hakim ketiga pengadilan itu dilakukan MA. MA juga menjadikan norma dalam pasal-pasal ketiga


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu