09agust2014th01no328

Page 1

SABTU, 9 AGUSTUS 2014 | Nomor 328 Tahun I

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

» C17

Lupus Mendera, Tak Berarti Merana

A

Hubungi Call Center kami untuk info lebih lanjut : Hotline: 0804 1 778899 | Phone: 021 - 637 98000 | Email: agent.info@lionexpress.co.id

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

TANGGAP DARURAT EBOLA » A8 PENGUSAHA DIIMBAU TAK NAIKKAN HARGA » A5 HASRAT MEMIMPIN ARSENAL » B9

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mementahkan seluruh tuduhan kubu Prabowo-Hatta. JAKARTA (HN) Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar kemarin. Persoalan substansial dinilai belum disentuh majelis hakim. “Majelis hakim belum menggali keterangan saksi secara mendalam, namun berkutat seputar angka seperti jumlah daftar pemilih, pengguna hak suara, dan suara sah. Padahal, ada yang salah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 sejauh yang bisa dicermati dari keterangan saksi itu,” kata pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis di Jakarta, Jumat (8/8). Menurut dia, indikasi adanya yang salah dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, penyelenggara pemilu di sejumlah daerah tak menindaklanjuti rekomendasi panwaslu berdasarkan laporan para saksi. “Ini bisa dilihat kasus di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta,” ujar Kamis. Namun, dia tetap yakin MK profesional dalam mengambil keputusan berdasarkan bukti, saksi, dan dokumen. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mementahkan seluruh tuduhan yang dilayangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengatakan, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Prabowo-Hatta mendalilkan, penetapan perolehan suara KPU salah. Pemohon memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Jokowi-JK meraih 70.997.833 suara (53,15 persen). Versi pemohon, pasangan calon nomor urut satu memperoleh suara 67.139.153 suara (50,26 persen) dan Jokowi-JK memperoleh 66.435.124 suara (49,74 persen). Jakarta

24-32° C

Bandung

23-32° C

“Dari seluruh permohonan pemohon, tidak ada satu pun bagian permohonan pemohon yang menguraikan secara jelas, di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK, kabupaten, sampai provinsi. Tiba-tiba, pemohon menampilkan tabel perolehan suara menurut versi pemohon hanya pada tingkatan provinsi,” kata Ali saat membacakan eksepsi. Ali menegaskan, hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU tidak pernah dipersoalkan pemohon mulai tingkat desa/keluarahan hingga provinsi. Pemohon hanya menyebutkan berdasarkan formulir C1, DA1, DB1 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota terjadi penambahan suara bagi pasangan nomor urut dua sebesar 1.500 suara dan pengurangan suara bagi pasangan nomor urut satu sebesar 1.200 suara yang tersebar di 155 ribu TPS. “Pemohon tidak menguraikan kapan, di mana, bagaimana, dan siapa yang melakukan penambahan untuk pasangan nomor urut dua dan pengurangan untuk pasangan nomor urut satu,” ujarnya. Terkait tuduhan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) juga dibantah termohon (KPU). “Apalagi itu TSM, tunjukanlah di mana terjadinya, bagaimana caranya. Misalnya TPS bearapa, apakah ada orang berbondongbondong pakai truk?” kata Ketua Tim Advokad KPU Adnan Buyung Nasution. Kuasa hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna mengatakan, sikap politik yang ditunjukkan Prabowo-Hatta yang memilih mundur (walkout) saat rekapitulasi nasional membuat gugatan itu tak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pada posita permohonan, pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi oleh KPU. “Padahal, MK tidak berwenang menangani permohonan a quo,” ujarnya. Selain itu, kata Sirra, ada penambahan substansi pada perbaikan permohonan yaitu penanganan masalah oleh pe-

Semarang

24-33° C

Yogyakarta

22-32° C

Surabaya

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Majelis Berkutat pada Angka

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2014 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8). Agenda sidang mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait (pasangan Jokowi-JK), dan Bawaslu atas pokok permohonan pemohon (pasangan Prabowo-Hatta). Majelis juga memeriksa saksi-saksi dari kubu Prabowo-Hatta.

jabat daerah dan perusakan bukti yang ada dalam kotak suara. Karena itu, dia meminta MK mengabaikan penambahan substansi tersebut. Sirra juga menilai, permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak ada korelasi antara posita dan petitum. Sebagai contoh, pemohon mencampuradukan dalil pelanggaran administrasi dengan dalil kesalahan 24-33° C

Denpasar

24-32° C

Hujan Lebat

hasil penghitungan suara. “Pada petitum, pemohon meminta diskualifikasi pasangan nomor urut dua, namun tidak memberikan alasan jelas. Maka, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dengan alasan permohonnan kabur atau tidak jelas,” katanya. O HERMAN SINA » Berita Terkait Di Halaman A2 Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
09agust2014th01no328 by Harian Nasional - Issuu