Harian Nasional

Page 1

SENIN, 9 DESEMBER 2013 | Nomor 99 Tahun I

PREMIUM ATAU PERTAMAX?

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

I’M BACK! Baru tampil setelah absen sebulan, Ribery menggebrak dengan dua gol. »B17

»C25

Rupiah Menguat Jelang Pemilu

A

»A7

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Aksi Sejuta Manusia di Ibu Kota Ukraina

REUTERS | GLEB GARANICH

Lautan manusia tiada menyisakan ruang di Maidan Nezalezhnosti alias Lapangan Merdeka di Kiev, Ibu Kota Ukraina, Minggu (8/12). Oposisi Ukraina terus menggencarkan aksi massa proUni Eropa (UE) yang menentang keputusan pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich membatalkan perjanjian dagang dengan UE dan memilih kembali mendekat ke Rusia. Massa menuntut Yanukovich menganulir keputusan itu atau semakin ditekan untuk lengser. Sejak pagi peserta demonstrasi kemarin terus bertambah, sebagian besar menuju Lapangan Merdeka. Panitia aksi yakin target sejuta manusia beraksi menentang pemerintah di ibu kota terpenuhi.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Komitmen Pemerintah-DPR Rendah

Jakarta

24-34° C

Bandung

an negara, namun belum ada pengaturan perampasan aset secara maksimal. “Karena itu, pengaturan tentang illicit enrichment perlu dimasukkan dalam pengaturan hukum,” ujarnya. Kedua, pengaturan tentang trading in influence atau memperdagangkan pengaruh, termasuk janji, permintaan, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik. Di Indo­ nesia, kata Tama, sebagai contoh adalah kasus yang menjerat mantan Presiden Partai Keadil­ an Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq dalam perkara korupsi kuota impor daging sapi. Ketiga, penghapusan pasal gratifikasi dari UU Tipikor terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut Tama, hal ini kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

21-32° C

Semarang

25-32° C

Yogyakarta

Keempat, penghapusan unsur merugikan keuangan negara dalam UU Tipikor, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Meski hanya dua pasal, namun sering kali menjadi favorit bagi aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi. “Namun, dimasukkannya unsur ‘merugikan keuangan negara’ dalam delik tindak pidana (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor) dalam praktiknya sering timbul persoal­ an,” kata Tama. Kelima, disparitas putusan kasus-kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW periode pemantauan Semester I 2010-Semester I 2013, hukuman terhadap koruptor masih rendah. Dari 756 orang terpidana yang berhasil terpantau, rata-rata vonis berkisar antara dua sampai lima tahun. Penyebab disparitas putusan itu, belum ada pengaturan tentang 22-33° C

Surabaya

25-33° C

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2008-2013

180

180

178

111

110

183

126

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

JAKARTA (HN) Implementasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Antikorupsi (United Nations Convention Againts Corruption/UNCAC) di Indonesia masih rendah dan jauh dari harapan. Keberhasilan Indonesia hanya sebatas meratifikasi UU No.7 Tahun 2006 tentang konvensi itu. “Komitmen pemerintah dan DPR dalam upaya pemberantasan korupsi layak dipertanyakan. Indo­nesia harus berkomitmen te­ rapkan UNCAC,” kata peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun di Jakarta, Minggu (8/12). Terkait implementasi UNCAC di Indonesia, kata Tama, ICW memberikan fokus pada lima isu penting. Pertama, pengaturan tentang norma illicit enrichment. Selama ini sudah banyak kasus korupsi yang merugikan keuang­

26

28

28

176

177

118

114

32

32

100

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skor Indonesia

Peringkat Indonesia

Jumlah Negara

Sumber : Transparency International Indonesia

penjatuhan sanksi pidana. “Ketiadaan pedoman ini menyebabkan hakim mempunyai kebebasan menentukan jenis

Denpasar

23-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

pidana,” ujarnya. ICW pun mendorong MA mengintruksikan hakim pertimbangkan ­yurisprudensi. Tama mengatakan, sejauh ini DPR dan pemeritah tidak me­nilai revisi UU Tipikor menjadi pen­ ting. Akibatnya, banyak koruptor kakap masih lolos dan Indonesia tergolong negara terkorup versi Transparency International. Anggota Pendiri Kajian Antikorupi Asian Association for Public Administration, Roby Arya Brata mengatakan berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia memiliki reputasi buruk pemberantasan korupsi. Sejak 1995- 2003, Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorup. Pada 2014 indikasi korupsi kian meningkat, bahkan penegak hukum seperti KPK rawan diintervensi secara politik. l HERMAN SINA » BERITA TERKAIT HALAMAN A2

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.