SENIN, 9 DESEMBER 2013 | Nomor 99 Tahun I
PREMIUM ATAU PERTAMAX?
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
I’M BACK! Baru tampil setelah absen sebulan, Ribery menggebrak dengan dua gol. »B17
»C25
Rupiah Menguat Jelang Pemilu
A
»A7
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Aksi Sejuta Manusia di Ibu Kota Ukraina
REUTERS | GLEB GARANICH
Lautan manusia tiada menyisakan ruang di Maidan Nezalezhnosti alias Lapangan Merdeka di Kiev, Ibu Kota Ukraina, Minggu (8/12). Oposisi Ukraina terus menggencarkan aksi massa proUni Eropa (UE) yang menentang keputusan pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich membatalkan perjanjian dagang dengan UE dan memilih kembali mendekat ke Rusia. Massa menuntut Yanukovich menganulir keputusan itu atau semakin ditekan untuk lengser. Sejak pagi peserta demonstrasi kemarin terus bertambah, sebagian besar menuju Lapangan Merdeka. Panitia aksi yakin target sejuta manusia beraksi menentang pemerintah di ibu kota terpenuhi.
PEMBERANTASAN KORUPSI
Komitmen Pemerintah-DPR Rendah
Jakarta
24-34° C
Bandung
an negara, namun belum ada pengaturan perampasan aset secara maksimal. “Karena itu, pengaturan tentang illicit enrichment perlu dimasukkan dalam pengaturan hukum,” ujarnya. Kedua, pengaturan tentang trading in influence atau memperdagangkan pengaruh, termasuk janji, permintaan, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik. Di Indo nesia, kata Tama, sebagai contoh adalah kasus yang menjerat mantan Presiden Partai Keadil an Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq dalam perkara korupsi kuota impor daging sapi. Ketiga, penghapusan pasal gratifikasi dari UU Tipikor terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut Tama, hal ini kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.
21-32° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
Keempat, penghapusan unsur merugikan keuangan negara dalam UU Tipikor, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Meski hanya dua pasal, namun sering kali menjadi favorit bagi aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi. “Namun, dimasukkannya unsur ‘merugikan keuangan negara’ dalam delik tindak pidana (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor) dalam praktiknya sering timbul persoal an,” kata Tama. Kelima, disparitas putusan kasus-kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW periode pemantauan Semester I 2010-Semester I 2013, hukuman terhadap koruptor masih rendah. Dari 756 orang terpidana yang berhasil terpantau, rata-rata vonis berkisar antara dua sampai lima tahun. Penyebab disparitas putusan itu, belum ada pengaturan tentang 22-33° C
Surabaya
25-33° C
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2008-2013
180
180
178
111
110
183
126
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
JAKARTA (HN) Implementasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Antikorupsi (United Nations Convention Againts Corruption/UNCAC) di Indonesia masih rendah dan jauh dari harapan. Keberhasilan Indonesia hanya sebatas meratifikasi UU No.7 Tahun 2006 tentang konvensi itu. “Komitmen pemerintah dan DPR dalam upaya pemberantasan korupsi layak dipertanyakan. Indonesia harus berkomitmen te rapkan UNCAC,” kata peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun di Jakarta, Minggu (8/12). Terkait implementasi UNCAC di Indonesia, kata Tama, ICW memberikan fokus pada lima isu penting. Pertama, pengaturan tentang norma illicit enrichment. Selama ini sudah banyak kasus korupsi yang merugikan keuang
26
28
28
176
177
118
114
32
32
100
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skor Indonesia
Peringkat Indonesia
Jumlah Negara
Sumber : Transparency International Indonesia
penjatuhan sanksi pidana. “Ketiadaan pedoman ini menyebabkan hakim mempunyai kebebasan menentukan jenis
Denpasar
23-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
pidana,” ujarnya. ICW pun mendorong MA mengintruksikan hakim pertimbangkan yurisprudensi. Tama mengatakan, sejauh ini DPR dan pemeritah tidak menilai revisi UU Tipikor menjadi pen ting. Akibatnya, banyak koruptor kakap masih lolos dan Indonesia tergolong negara terkorup versi Transparency International. Anggota Pendiri Kajian Antikorupi Asian Association for Public Administration, Roby Arya Brata mengatakan berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia memiliki reputasi buruk pemberantasan korupsi. Sejak 1995- 2003, Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorup. Pada 2014 indikasi korupsi kian meningkat, bahkan penegak hukum seperti KPK rawan diintervensi secara politik. l HERMAN SINA » BERITA TERKAIT HALAMAN A2
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG