SELASA, 9 FEBRUARI 2016 | Nomor 808 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
TECHNO
MAFIA PANGAN BUTUH PERHATIAN
PENGUNGSI NYATA DI SURIAH DEPAN MATA MEMBELUDAK
»A7
»A15
»C25
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
BERSYUKUR DI TAHUN MONYET API
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Warga keturunan Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2567 dengan bersembahyang di Vihara Amurva Bhumi, Jakarta, Senin (8/2). Mereka melantunkan doa sebagai wujud syukur atas segala rezeki dan mengharapkan kehidupan lebih baik pada Tahun Monyet Api ini.
Nuansa Politis Cenderung Kental Kinerja Kejaksaan Agung dinilai terburuk di antara penegak hukum lainnya. JAKARTA (HN) Perselingkuhan penegakan hukum dengan kepentingan politik tertentu cenderung berimplikasi tak tuntasnya sejumlah kasus besar yang tengah ditangani. Salah satu lembaga penegakan hukum yang kini disoroti karena diduga mempraktikkan cara seperti itu adalah Kejaksaan Agung. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Sarifudin Sudding berpendapat, idealnya institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung bersikap independen dan bebas dari campur tangan kepentingan politik apa pun. Dia menilai, kinerja Kejaksaan Agung menangani perkara besar tak memberikan kepuasan publik karena kerap tidak berjalan optimal. “Kejaksaan Agung lebih banyak bernuansa politis ketimbang melakukan penegakan hukum dalam penanganan sejumlah perkara besar,” katanya kepada Jakarta
23-34°C
Bandung
HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (8/2). Sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik tak kunjung tuntas, mandek, bahkan dihentikan tanpa alasan jelas. Padahal dalam konteks penegakan hukum, semestinya Kejaksaan Agung tak pandang bulu. “Siapa pun dia yang telah melakukan kejahatan korupsi, wajib diproses” ujar Sudding. Salah satu bukti kinerja Kejaksaan Agung buruk ditunjukkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberikan penilaian terendah yaitu 50,02 ketimbang kementerian dan lembaga lain, awal tahun ini. Pembenahan internal pun telah direkomendasikan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Yogyakarta Fariz Fachrian berpendapat, Kejaksaan Agung punya persoalan klise yang selalu dihadapi setiap tahun. Dia menilai, ketidakprofesionalan Kejaksaan Agung menyelesaikan perkara membuat masyarakat selalu berpikir, ada oknum jaksa
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
SEBAGIAN KASUS SERET DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS DI SUMUT Status : Penyidikan Tersangka : Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Badan Kesbangpol Eddy Sofyan Diduga terlibat : Jaksa Agung HM Prasetyo dan mantan Dirdik Kejagung Muaruli Hutagalung Progres : Tidak ada perkembangan
DUGAAN KORUPSI CESSIE BANK BTN PADA BPPN Status : Penyidikan Tersangka : Belum ada Diduga terlibat : Presiden Komisaris Bank Panin Mukmin Ali Gunawan, pemilik PT First Capital Prajogo Pangestu, dan Direktur PT VSI 20032005 Lislilia Djamin Progres : Belum ada perkembangan
DUGAAN PEMUFAKATAN DI PT FREEPORT INDONESIA Status : Penyelidikan Tersangka : Belum ada Diduga terlibat : Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid Progres : Tidak ada perkembangan 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
“bermain mata” dalam penuntasan kasus korupsi. “Padahal jaksa punya kewenangan dan kewajiban menuntaskan kasus korupsi yang tengah ditangani,” katanya. Menurut dia, sudah sepatutnya institusi Kejaksaan Agung melakukan bersih-bersih. Hal itu mengingat, terlalu banyak jaksa tidak berkompeten menjalankan tugas. Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Erna Ratnaningsih mengatakan, lembaganya selalu memberikan penilaian dan pemantauan penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan Agung, termasuk kasus besar yang menjadi perhatian publik. Dalam waktu dekat, Komjak akan menemui Jaksa Agung mengkonfirmasi kelanjutan serta perkembangan perkara besar yang sedang ditangani. “Kemungkinan, pekan depan kami temui pimpinan Kejaksaan Agung,” ujar dia. Terkait jaksa nakal, kata dia, menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas dalam rekomendasi Komjak terhadap 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Kejaksaan Agung. Kasus korupsi penyelewengan dana Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2011-2013, senilai Rp 8,4 miliar yang diduga melibatkan Kasubdit Tipikor Kejagung Yulianto misalnya, sebaiknya dilaporkan ke Komjak. Sebelumnya, Yulianto dilaporkan pegiat antikorupsi Nasional Corruption Watch (NCW) atas kasus dugaan pelanggaraan etik ke Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Saat menjabat Aspidsus Kejati Kepri, Yulianto disebut kerap “main mata” dalam penanganan perkara korupsi. “Nanti kami akan bicarakan bersama jajaran Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jamwas,” katanya. Jaksa Agung Prasetyo menolak, korpsnya dianggap tidak profesional mengusut dan menuntaskan perkara, khususnya kasus-kasus korupsi. Dia mengklaim, seluruh penanganan perkara di Kejaksaan Agung, murni penegakan hukum. O RIDWAN MAULANA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG