Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 9 MARET 2017 | Nomor 1123 Tahun IV

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

ROSTOV vs MAN UNITED

LIFESTYLE

“SETAN MERAH” MEMAHAT MIMPI

PERIKSA GIGI, YUK...

»B9

»C17

MULAI 31 MARET 2017

DENPASAR

BRISBANE

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Elite Partai Jadi Sorotan Rekonstruksi Perkara KTP-el akan Terungkap dalam Dakwaan

ANTARA | ATIKA FAUZIYYAH

BIDAN DESA DI HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL Puluhan bidan desa berstatus pegawai tidak tetap melakukan aksi damai untuk memperingati Hari Perempuan Internasional di depan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (8/3). Mereka menuntut perbaikan kondisi kerja, mengurangi jam kerja, dan jaminan keamanan dan kesehatan bagi pekerja perempuan.

banyak nama ternyata sebagian dicatut,” ujarnya. Alhasil, PDI-P menunggu dinamika sidang. “Kadang yang sudah disidangkan saja belum tentu bersalah.” Ihwal dugaan keterlibatan sejumlah pihak, di luar mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman yang telah berstatus tersangka, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mau membuka. Kendati demikian, Febri membenarkan pengadaan KTP-el diwarnai ijon proyek. Penyimpangan juga menyentuh pembahasan anggaran. Menurut Febri, sejumlah pihak melakukan pertemuan untuk membahas proyek. Meski tak membuka identitas,

KARTEL CABAI - KETERLIBATAN “ORANG DALAM” DICURIGAI » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

Semarang

22-32°C

A2 Yogyakarta

Saya mendukung supremasi hukum dan (kasus KTP-el) bisa diusut tuntas.

HARNAS | FILES

JAKARTA (HN) Pe r s i d a n ga n dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) yang dijadwalkan berlangsung hari ini memantik dua persepsi. Dalam pandangan pertama, janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekonstruksi perkara akan memberikan jawaban ihwal tekateki keterlibatan elite partai politik. Di sisi lain, deretan nama yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi sudah siap pasang badan untuk mengklarifikasi tuduhan. Partai Golkar, misalnya. Sebelum sidang berlangsung, Fraksi Golkar di DPR menggelar rapat tertutup di ruang fraksi lantai 12. Rapat diduga membahas kasus KTP-el. Namun, anggota Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun membantah rapat membicarakan kasus KTP-el. Rapat, menurut Misbakhun, biasa dilakukan fraksi “partai beringin”. “Rapat biasa, dalam rangka masa sidang ke depan. Tidak ada pembahasan lain,” kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (8/3). Menurut salah seorang penyidik KPK, aliran dana dugaan korupsi pengadaan KTP-el banyak mengalir ke kantong petinggi partai, termasuk anggota dewan. Di “partai beringin”, Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan politikus Golkar Agun Gunandjar diduga terlibat. Selain Golkar, Partai Demokrat dan PDI-P juga masuk dalam prasangka. Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, “partai banteng” akan mencermati informasi dan bukti yang muncul dalam persidangan. “Kami sedang menyiapkan tim untuk mencermati persidangan. Kami akan menilai konstruksi hukum dan perkara seperti apa, (termasuk) kualitas bukti yang ditunjukkan,” tutur Hendrawan kepada HARIAN NASIONAL. Jika ada kader PDI-P yang terlibat, ia menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan. “Bersabar saja. (Seperti) Kasus Century,

SETYA NOVANTO KETUA DPR RI

LIMA BANDARA DITAWARKAN JADI HUB » 23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

ia tak menolak jika sejumlah kejanggalan mengarah ke anggota dewan. Febri juga membenarkan ada pihak yang menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. “Bagaimana persisnya (nanti) dikonstruksikan dalam dakwaan.” Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pemerintah dan masyarakat mendukung KPK untuk menuntaskan kasus KTP-el. Soal dugaan keterlibatan sejumlah pihak, menurut Laode, “tunggu saja hari ini.” Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman berharap Jaksa Penuntut Umum KPK membuka keterlibatan pelaku lain dalam surat dakwaan. Apalagi, Boyamin menduga, kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu tak sekadar melibatkan Irman dan Sugiarto.

A5 26-35°C

Menurut Boyamin, komisi antirasuah bisa membuka jerat tersangka tambahan tanpa perlu menunggu persidangan yang diputuskan tak bisa disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi itu berakhir. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, anggota dewan memiliki kewenangan untuk mengetahui pembahasan anggaran, termasuk memiliki akses terhadap proyek-proyek pemerintah. Dalam beberapa perkara, menurut Lucius, informasi ini menjadi nilai untuk anggota DPR melancarkan praktik minor. “DPR tidak punya hak mengelola anggaran, tapi punya hak untuk menyusun anggaran,” tutur Lucius. O MERY HANDAYANI | TARI OKTAVIANI

CHINA: HINDARI BENTURAN LANGSUNG AS-KORUT » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

A7 Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu