SABTU-MINGGU, 10-11 OKTOBER 2015 | Nomor 712 Tahun III
Hari ini 40 halaman | Rp 3.000,-
Cadangan Beras 2015 Berkurang
Jamur Penurun Kegemukan
»A11
»C29
A
SULIT SENDIRI Kalah lawan Rep Irlandia, kans terakhir Jerman saat menjamu Georgia.
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
» B17
KAMPUS SALAH URUS PESAN DAMAI DARI KUARTET TUNISIA UNTUK DUNIA ARAB
» A3 SOSOK
TIM HANNIGAN Petualangan Memasak Kata demi Sejarah Indonesia
DOK: CARA GLYNN
» A8 A9
P
RATUSAN KAMPUS DIINDENTIFIKASI MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN YANG TAK SESUAI ATURAN, BAHKAN MEMPERJUALBELIKAN IJAZAH. lainnya, dan melakukan riset untuk membuat skripsi,” kata Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Armai Arief kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini. Jadi, tidak mudah untuk mendapatkan ijazah. Sangat berbeda dengan membeli, dengan harga sedemikian tanpa proses sulit, langsung mendapatkan ijazah dan gelar. Menurut Armai, untuk pencegahan pemerintah harus memanggil pengelola perguruan tinggi guna meningkatkan pengawasan pada pegawai administrasi yang ada di kampus. Selain itu, harus dilakukan langkah pencegahan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Direktur Pembinaan Pendidikan Tinggi Totok Prasetyo mengatakan pemerintah akan memperbaiki mekanisme pemberian status nonaktif pada PTS. “Sebelumnya, kita memang tidak memberi surat peringatan
atau keterangan resmi pada PTS. Mekanisme inilah yang akan diperbaiki, namun pesan untuk memperbaiki pelaporan sudah tersampaikan dengan baik.” Menristek Dikti Mohamad Nasir mengatakan, status nonaktif bagian dari pengawsan kualitas PTS. Saat ini, Indonesia memiliki 4.200 PTS yang aktif melakukan kegiatan pendidikan. Karena itu, sangat tidak mungkin jika pengawasan semua PTS tanpa ada cela. Pihaknya tengah memperbaiki PP Mendikbud No 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengawasan, Pencabutan Izin, dan Pembubaran PTS, serta PTN. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid berharap, pemerintah bisa lebih tegas dalam aplikasi syarat pendirian dan pengawasan kampus. Menurut dia, syarat pendirian PTS di Indonesia sebetulnya sudah cukup baik. Antara lain memiliki
akreditasi C dan mengampu sedikitnya enam program studi. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) Mansyur Ramli mendukung upaya penertiban yang dilakukan pemerintah. BAN-PT akan menurunkan tim untuk memeriksa tiap program studi PTS berstatus nonaktif. Untuk program studi yang sudah memiliki akreditasi, dipastikan kualitasnya tetap terjaga dan diharapkan secepatnya menyerahkan laporan kegiatan pendidikan. Bila belum memiliki akreditasi, BAN-PT memastikan program studi memiliki akreditasi minimal C sebelum kembali aktif. Saat ini, terdapat 5.000 program studi di seluruh Indonesia yang belum memiliki akreditasi. Akreditasi adalah indikator kualitas program studi. “Di akhir tahun 2015, mungkin sudah ada hasil pengawasannya,” kata Mansur. O ARIEF KUSUMA | ROSMHA WIDIYANI
Penonaktifan PT demi Pembinaan – Jangan Sampai Asa Terpental di PTS Abal »A2 Jakarta
25-34°C
Bandung
18-30°C
Semarang
25-34°C
Yogyakarta
22-32°C
Surabaya
23-34°C
Denpasar
22-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH (UNIAT) JAKARTA, JUMAT (9/10), SALAH SATU PTS YANG DINONAKTIFKAN OLEH KEMENRISTEK DIKTI – HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
NOBEL PERDAMAIAN 2015
erburuan kampus abal-abal terus digalakkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Tak pelak, ratusan kampus berhasil diindentifikasi bermasalah dengan menyelenggarakan pembelajaran yang tidak sesuai aturan, bahkan ada yang memperjualbelikan ijazah. Hingga 29 September lalu, tercatat 243 kampus dinonaktifkan karena bermasalah. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) XII wilayah Maluku dan Maluku Utara mengumumkan ratusan kampus tersebut pada 29 September lalu. Dalam penjelasannya, Kopertis XII menyatakan kampus-kampus yang dinonaktifkan belum tentu abal-abal, tapi bisa juga kampus berizin namun melakukan pelanggaran. “Adapun jenis pelanggaran kampus non-aktif: Masalah Laporan Akademik, masalah nisbah dosen/mahasiswa, masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, PDD/PJJ tanpa izin (kelas jauh), PRODI/ PT tanpa izin, Penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, Jumlah mahasiswa over kuota (PRODI Kesehatan/kedokteran/dll), ijasah palsu/gelar palsu, masalah sengketa/konflik internal, kasus mahasiswa, kasus dosen (misal dosen status ganda), pemindahan/pengalihan mahasiswa tanpa izin Kopertis,” demikian bunyi pengumuman tersebut. Upaya pemerintah melakukan penutupan perguruan tinggi swasta (PTS) yang diduga menjual ijazah palsu merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi. “Karena menurut saya, hal itu merusak citra perguruan tinggi. Padahal, untuk mendapatkan ijazah dan gelar ada alurnya, mulai mendaftar menjadi mahasiswa, ikut belajar sekian tahun, ujian, melengkapi administrasi