SELASA, 8 OKTOBER 2019 | Nomor 1861 Tahun VII
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SENI FOTOGRAFI KEBEBASAN BERNARASI
SAMPAI KAPAN?
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KUNJUNGAN PM BELANDA Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan PM Belanda Mark Rutte (kiri) sebelum pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10). Pertemuan membahas kerja sama strategis antara Indonesia dan Belanda ke depan berdasarkan prinsip kemitraan komprehensif.
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
JAKARTA (HN) Pedagang menolak rencana pelarangan peredaran minyak goreng curah mulai 1 Januari 2020. Rencana itu hanya akan menekan pedagang kecil, termasuk memangkas pekerja dan menurunkan omzet. Agen minyak goreng curah Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan Hasballah (31) mengatakan, omzet pedagang diprediksi turun hingga 50 persen. “(Minyak curah) jangan dihapus. Saya tidak setuju karena dari agen berpotensi mengurangi karyawan (PHK),” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (7/10). Minyak goreng, kata dia, memiliki pangsa pasar berbeda. Kalangan menengah-atas membeli minyak goreng kemasan. Kalangan menengah-bawah banyak membeli minyak curah. Dia mengkhawatirkan nasib pedagang kecil yang mayoritas masih memakai minyak goreng curah. Saat pembatasan, omzet pengusaha akan turun dan berdampak memangkas karyawan. Hasballah menolak klaim pemerintah yang menyatakan minyak curah tidak jauh lebih sehat dibandingkan minyak kemasan karena bekas pakai. Pengumpulan minyak bekas dari hasil pemakaian merupakan minyak jelantah, bukan minyak curah. Minyak curah hanya memiliki perbedaan pengemasan lebih sederhana. “Pedagang mengambil dari pabrik, bukan selokan. Bedanya cuma di kemasan,” ujarnya. Saat ini, pedagang menjual minyak curah di pasar sekitar Rp 8.825/kg dan takaran jeriken ukuran 16 kg sekitar Rp 132 ribu. Pengusaha Warteg di Pejaten Raya, Musiharso (39) mengatakan, tidak menyetujui pemindahan konsumsi minyak curah ke minyak kemasan. “Harga (minyak kemasan) lebih mahal, mending membeli minyak curah karena lebih murah,” katanya. Dia mengakui belum me-
Pedagang Tolak Minyak Kemasan Pemerintah dinilai tak prorakyat kecil dengan melarang minyak curah. ngetahui rencana pemerintah menghentikan distribusi minyak curah. Dia khawatir harga pangan akan melonjak setelah kewajiban memakai minyak kemasan. “Mungkin dagangan hanya bisa naik Rp 1.000, tapi omzet kami pasti turun,” ujarnya. Dia berharap pemerintah tidak menarik minyak curah dari pasaran dan ketentuan tetap berlaku seperti sekarang. Namun, pedagang tetap pasrah menjalankan ketentuan yang akan segera berlaku kendati perlu penyesuaian. “Mau tidak mau, namanya juga dipaksa. Kami cuma bisa mengeluh karena segalanya akan jadi mahal,” katanya.
NASDEM SIAPKAN PENGGANTI AGUNG » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A3
Semarang
LION AIR AKAN BUKA RUTE MAKASSAR-MANOKWARI » 24 - 33°C
Yogyakarta
kecil,” ujarnya. Abdullah mengkhawatirkan penghapusan minyak curah dapat menimbulkan monopoli industri minyak goreng di pasar. “Kami sedang berkoordinasi dengan pedagang dan akan segera bersurat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag),” katanya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengatakan, pengusaha minyak curah di pasar harus segera menyesuaikan ketentuan minyak kemasan sebelum tahun 2020. Pemerintah mengklaim keputusan penghapusan minyak curah di pasar dapat meningkatkan keuntungan pedagang.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) Abdullah Mansuri telah mengumpulkan pelbagai keluhan pedagang. Pemerintah terburuburu melarang minyak curah awal tahun depan. “Pemerintah mengabaikan mekanisme yang perlu dijalani. Minyak curah sudah dijual puluhan tahun dan telah memiliki pelanggan tetap di masyarakat menengah-bawah,” ujar Mansuri. Pemerintah, kata dia, mesti mengkaji lebih lanjut untuk mengantisipasi potensi pemecatan karyawan akibat kewajiban memakai minyak kemasan. “Pemerintah tidak merepresentasikan keberpihakan bagi pedagang
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A6
Denpasar
Permendag Nomor 80 Tahun 2014 mengatur produsen, pengemas, dan pelaku usaha di bisnis minyak goreng wajib menjual dalam kemasan. “Jadi, penekanan pengaturan kebijakan ini lebih kepada sisi pemasok (minyak goreng) dengan mewajibkan produsen untuk pengemasan,” ujar Suhanto kepada HARIAN NASIONAL. Pedagang pasar, kata dia, dapat mulai mengalihkan pemesanan minyak goreng berbasis curah menjadi kemasan kepada produsen atau distributor. Selain itu, pedagang pasar dapat bermitra dengan produsen minyak goreng untuk mengemas minyak goreng. Kemendag akan berkoordinasi dengan produsen dan usaha kecil menengah (UKM) untuk membangun unit pengemasan sebagai insentif bagi pedagang. Koordinasi dengan dinas terkait akan ditingkatkan demi membangun kemudahan di sisi investasi dan berusaha. “Utamanya industri pengemasan minyak goreng,” katanya. O KHAIRUL KAHFI
TRUMP LEPAS TANGAN MASALAH TURKI-KURDI » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG