MINGGU, 10 AGUSTUS 2014 | Nomor 329 Tahun I
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
PHOTOGRAPHY
Gembok Cinta di Dermaga Hati
Hubungi Call Center kami untuk info lebih lanjut : Hotline: 0804 1 778899 | Phone: 021 - 637 98000 | Email: agent.info@lionexpress.co.id
» C20-C21
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PILPRES TURKI, “ERA BARU” NAKHODA LAMA » A6
ARSENAL vs MAN CITY, BUKAN PERSAHABATAN » B9
MENTERI SEBAIKNYA LEPAS DARI PARPOL JAKARTA (HN) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kriteria menteri berasal dari kalangan profesional dan mengerti permasalahan di kementerian yang dipimpinnya. Dia juga ingin orang yang dipilih bisa melepaskan diri dari partai politik sehingga tidak ada beban politik dalam melayani masyarakat. Soal kriteria dan bagaimana ketentuan sosok menteri bisa lepas dan tak berafiliasi dengan partai politik (parpol), dia mengatakan itu masih dibahas Tim Transisi. “Nanti PERAMPINGAN itu, masih digodok,” ujarnya di KABINET DIBAHAS Jakarta, Sabtu INTENSIF (9/8). Jokowi menuturkan, semua orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas berkesempatan menjadi menteri, termasuk anggota Tim Transisi. “Semua mungkin, tapi jangan ada yang memastikan semua yang ada di kantor (transisi) menjadi menteri,” katanya. Tim Transisi bertugas menyiapkan pembentukan pemerintahan baru dengan kebijakankebijakan yang sesuai visi-
» A2
misi Jokowi-JK. Tim menyiapkan kerangka kerja kelembagaan, kerangka kerja kebijakankebijakan strategis, dan mengidentifikasi persoalan yang ada di kementerian. “Ini penting sehingga sewaktu kita masuk, kita bisa langsung bekerja. Tidak perlu harus belajar dulu enam bulan, bahkan ada yang belajar sampai setahun,” kata Jokowi . Jokowi menegaskan Tim Transisi tidak membahas namanama menteri seperti isu yang berkembang. Nama-nama menteri dibahas di kamar lain dan pada akhirnya ia yang memutuskan. “Sekali lagi, kantor transisi bukan menyiapkan kabinet, ndak. Apalagi sampai menyiapkan menteri, tidak. Tidak ada urusannya dengan itu. Itu urusannya di kamar yang lain. Tidak harus saya sebutkan kamarnya ada di mana. Sekali lagi saya sampaikan, kabinet itu hak prerogatif presiden, harus tegas saya sampaikan,” kata Jokowi. Sejumlah kebijakan strategis yang digodok Tim Transisi, antara lain, RAPBN 2015. APBN 2015 disiapkan oleh
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tapi pelaksananya oleh pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. Deputi Tim Transisi JokowiJK, Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan Jokowi sebaiknya menteri lepas dari parpol agar tidak terjadi rangkap jabatan dan kepentingan. “Bagaimanapun mengelola partai seperti mengelola negara, menjadi menteri juga mengelola negara,” ujarnya. Sikap Jokowi ini, kata Hasto, karena jabatan menteri sangat berat dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Menurut dia, tipe Jokowi yang suka bekerja dalam menangani segala persoalan sehingga dibutuhkan pembantu dengan pergerakan cepat menangani masalah dan tidak ada kepentingan lain selain rakyat. Dia menuturkan, selama ini seringkali persoalan-persoalan negara dan bangsa terbentur dengan kepentingan lain. Ini yang tidak diinginkan Jokowi. Misalnya, masalah pangan, jangan sampai menteri-menterinya terbuai dengan impor pangan. “Indonesia harus memutus mata rantai impor pangan,”
katanya. Per ihal ketua umum partai pengusung yang dipilih menjadi menteri apakah juga harus menanggalkan jabatannya, Hasto menjelaskan, kebijakan Jokowi ini harus dijabarkan lebih dahulu. Saat ini, kata dia, masih dalam rumusan. “Sebagai bangsa harus ada kemajuan. Kita harus belajar dari masa lalu,” ucapnya. O CATUR NUGROHO
JOKO WIDODO
Jakarta
24-33° C
Bandung
22-32° C
Semarang
24-33° C
Yogyakarta
22-32° C
Surabaya
23-34° C
Denpasar
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah
FOTO: ANTARA | FILES - DESAIN: HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
Anggota Tim Transisi tidak Mesti Dipilih