Harian Nasional

Page 1

SENIN, 10 APRIL 2017 | Nomor 1149 Tahun IV

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

CRYSTAL PALACE vs ARSENAL

TREN MODEST FASHION 2017/2018

ARSENAL MENGGELIAT

ZONA ABU-ABU

»B17

»C25

MULAI 31 MARET 2017

DENPASAR

BRISBANE

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Perangkat Desa belum Terkontrol Kemendagri sedikitnya melakukan 620 operasi tangkap tangan terkait kasus pungli.

Warga memenuhi halaman Gedung Negara Kota Jayapura, Papua, saat diresmikan pada Minggu (9/4). Gedung negara ini memiliki berbagai fasilitas, seperti kamar dan ruang tamu presiden, aula, kediaman gubernur, taman, air mancur, landasan helikopter, juga terdapat 50 kamera pengintai.

ANTARA | INDRAYADI TH

JAKARTA (HN) Terungkapnya praktik pungutan liar oleh Lurah Pegadungan, Jakarta Barat, Jufri, dikhawatirkan seperti fenomena gunung es. Alhasil, ada banyak praktik serupa yang dilakukan aparatur pemerintahan dan belum terkuak. Sebelum Jufri, staf pelaksana di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, AS juga diamankan Tim Saber Pungli lantaran meminta uang untuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Tanah senilai Rp 1,3 juta. Pungli yang dilakukan Jufri juga terkait pengurusan perizinan tanah. Setelah Jufri, Tim Saber Pungli Kejaksaan Negeri Pancur Batu, Deli Serdang, menangkap Kepala Desa Salam Tani (NS) lantaran meminta uang 5 persen untuk pengurusan surat keterangan ganti rugi (SKGR) kepada masyarakat. Saat melakukan operasi, tim turut menyita barang bukti uang senilai Rp 20 juta. Serupa Jufri, NS juga dijerat dengan Pasal 12e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana tiga tahun penjara. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Su’adi mengatakan, pengawasan pelayanan publik di perangkat kelurahan dan desa masih lemah. Menurut Su’adi, belum ada aturan yang mampu mengendalikan pelayanan di tingkat kelurahan atau desa. “Belum ada regulasi yang kuat untuk tingkat perangkat desa, meski keterbukaan sangat diperlukan,” kata Su’adi kepada HARIAN NASIONAl di Jakarta, Minggu (9/4). Kondisi ini, ia menilai, memprihatinkan mengingat keterbukaan perangkat daerah merupakan benteng utama. “Tidak mungkin

GEDUNG NEGARA GUBERNUR PAPUA

masyarakat langsung ke pusat atau kementerian. Paling logis ke perangkat daerah dulu,” tuturnya. Kehadiran Undang-Undang Pelayanan Publik, termasuk Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menurut Su’adi, belum efektif melakukan pengawasan. Apalagi, ia mengingatkan, belum seluruh daerah memiliki sistem kontrol yang mampu memberikan pengawasan dan pembenahan perangkat desa. DKI Ja-

25-31°C

Bandung

gambaran nyata,” imbau Su’adi. Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri berharap Tim Saber Pungli terus menyentuh perangkat desa atau kelurahan. Ihwal kasus Jufri, Febri khawatir terjadi lantaran sikap masyarakat yang mencari jalan instan. “Setiap pengurusan (izin) sudah PTSP. Namun, ada saja segelintir pejabat yang bisa memanfaatkan celah (pungli). Biasanya kasus seperti ini pemohon yang membutuhkan pengurusan ce-

Biasanya kasus seperti ini pemohon yang membutuhkan pengurusan cepat, kemudian dimanfaatkan pejabat nakal.

20-30°C

Belum ada regulasi yang kuat untuk tingkat perangkat desa. Bisa jadi maraknya pungli karena tidak adanya edukasi. ANTARA AHOK, JUFRI, & SUSPINAH

FEBRI HENDRI KOORDINATOR DIVISI INVESTIGASI ICW

MENANTI TEROBOSAN BARU KPU-BAWASLU » Jakarta

karta, misalnya, pengawasan lebih ketat. Namun, praktik pungli masih terjadi. “Kami mau studi pelayanan dan pengawasannya bagaimana di daerah,” kata Sua’di. Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjemput bola. “Caranya buka layanan pengaduan, bisa jadi maraknya pungli karena tidak adanya edukasi soal hal ini, atau banyak yang takut mengadu. Dengan dibukanya forum pengaduan setidaknya ada

Semarang

A3 22-32°C

»A11

BATIK AIR BUKA RUTE JAKARTA-ACEH » Yogyakarta

AHMAD SU’ADI KOMISIONER OMBUDSMAN RI

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A7

Denpasar

pat. Jalan pintas ini dimanfaatkan pejabat nakal,” ujarnya. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karib disapa Ahok, berharap penyelenggara negara untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kalau jadi pejabat, (harus) jujur.” Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih menyatakan, Tim Saber Pungli harus mengembangkan dugaan pungli yang dilakukan Lurah Pegadungan. Ia khawatir, Jufri tak bermain sendiri. “Karena lurah tidak sendirian. Diharapkan akan terurai siapa saja yang terlibat,” tutur Sri dikonfirmasi HARIAN NASIONAL. Sedari pembentukan Saber Pungli –15 November 2016, menurut Sri, Kemendagri sedikitnya melakukan 620 operasi tangkap tangan terkait kasus pungli. Namun, Sri tak mengurai detail operasi, termasuk aparatur desa yang terlibat. O TEGAR ALFIAN | RICAD SAKA | RIDSHA VIMANDA

AS KIRIM REGU PENYERANG KE KORUT » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.