Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 10 APRIL 2015 | Nomor 562 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Transaksi Rupiah Diwajibkan

Tidak Retak dengan Semen Hijau

»A7

»C25 Ia masuk kelompok elite di Real Madrid yang hanya berisi tiga orang: Raul, Di Stefano, Ronaldo.

B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

HUT KE-69 TNI AU

HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

Tim Jupiter Aerobatik TNI AU bermanuver dalam rangkaian upacara peringatan HUT Ke-69 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/4). Dalam acara tersebut turut ditampilkan atraksi lain seperti demo udara penerjunan prajurit Korps Pasukan Khas TNI.

KUASA PRAPERADILAN

POLEMIK PRAPERADILAN

JAKARTA (HN) Keputusan Hakim Tatik Hadiyanti yang menolak seluruh materi gugatan praperadilan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi preseden baik. Sebab, apa yang diputus Tatik dinilai memberikan penekanan bahwa kewenangan praperadilan terbatas. Karena itu, Mahkamah Agung (MA) diharapkan mampu memberikan pengawasan agar apa yang pernah dikeluarkan Hakim Sarpin Rizaldi tak terulang. “Hakim yang menangani gugatan praperadilan harus kembali ke pakem, yakni Pasal 77 UU KUHAP,” kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Kamis (9/4). Ia khawatir jika MA tak turun tangan memberikan pengawasan, penafsiran kewenangan praperadilan dapat terjadi. Padahal sesuai ketentuan, kata dia, hanya hukum materi yang dapat ditafsirkan. “Praperadilan itu hukum acara yang tak boleh ditafsirkan. Hukum acara itu selayaknya Jakarta

24-32° C

Bandung

rambu-rambu lalu lintas yang bahwa kewenangan praperadilan harus ditaati,” ujarnya. terbatas, semisal tidak terkait Menurut Fickar, jika UU penetapan tersangka sebagai KUHAP direvisi, terutama terkait objek gugatan. pengaturan praperadilan, maka Selain itu, menurut Syahuri, apa yang diputus Sarpin men- SEMA juga menjadi penting unjadi tak masalah. Ia mengatakan, tuk dikeluarkan pasca-putusan upaya revisi atau pengubahan Sarpin. “MA harus tegas mengaturan dalam KUHAP menjadi ingatkan hakim untuk kembali ke ranah legislatif yang tak bisa KUHAP,” imbaunya. melibatkan hakim. Apalagi, selain dinilai meKomisioner Komisi Yudisial nguntungkan tersangka dugaan (KY) Taufiqurrahman Syahuri korupsi, maraknya pengajuan gumemiliki pandangan serupa. gatan praperadilan juga berimbas Menurut dia, kewenangan pra- pada penurunan kinerja Komisi peradilan terbatas dalam KUHAP. Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, ia berharap MA Menurut Ketua KPK sementara dapat melakukan pengawasan Taufiequrrachman Ruki, meningagar tak ada hakim yang berani katnya permohonan praperadilan memberikan penafsiran baru. membuat energi pimpinan komisi “Pengawasan bisa melalui SEMA antirasuah terkuras. (Surat Edaran Mahkamah Agung) Hal ini karena komisioner KPK atau hanya sekadar imbauan,” harus membagi tugas pemberantuturnya. tasan korupsi dengan Ia menilai, pengmenghadiri jalannya Percepat awasan atau hanya impersidangan. bauan menjadi hal pen“Jujur saja ini (praPenuntutan ting untuk dilakukan. peradilan) menyedot SDA Sebab, jelasnya, upaya energi. Kami harus tersebut dapat memmenangani kasus dalam berikan pemahaman penyidikan sampai se-

22-31° C

A4

Semarang

24-33° C

Yogyakarta

24-32° C

Surabaya

25-34° C

Denpasar

lesai. Tapi kami juga harus menghadapi praperadilan,” ujarnya. Tapi, upaya pengawasan tampaknya belum dapat terwujud secara maksimal. Sebab, jelas Juru Bicara MA Suhadi, pihaknya belum berniat mengeluarkan SEMA atau hanya sekadar imbauan. Hal itu karena MA optimistis hakim telah memahami aturan yang berlaku, termasuk kewenangan praperadilan. MA, sambungnya, hanya bertindak melakukan pengawasan yudisial, yakni mengoreksi putusan. Karena itu, Suhadi yakin apa yang pernah diputuskan Sarpin akan terhenti dengan sendirinya. “Secara alami akan berhenti tanpa perlu diberikan aturan atau pengawasan,” ujarnya kepada koran ini. Sementara terkait kewenangan hakim memberikan penafsiran kewenangan praperadilan, menurut dia hal tersebut dibenarkan. “Hakim bebas berbeda pendapat. Jadi keputusan hakim memutus gugatan praperadilan itu sesuai isi permohonan,” katanya.

ACARA PEMERIKSAAN 1. Dalam waktu tiga hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. 2. Hakim memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. 3. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari. 4. Jika perkara sudah diperiksa pengadilan, praperadilan belum selesai, maka gugatan gugur. 5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan. ISI PUTUSAN 1. Menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah. 2. Penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. 3. Ganti kerugian dan rehabilitasi jika penangkapan dan penahanan tidak sah. 4. Benda sitaan tidak termasuk alat pembuktian dan harus dikembalikan kepada tersangka. PROSES HUKUM LANJUTAN 1. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. 2. Pengecualian jika putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi daerah.

O AHMAD REZA | TARI OKTAVIANI Sumber: UU KUHAP

25-34° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

MA Diminta Awasi Hakim

PENGADILAN NEGERI BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.