RABU, 10 DESEMBER 2014 | Nomor 448 Tahun II
“Jangan Beri Ruang Korupsi”
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Kala Orangtua tak Kuasa Menahan Emosi
RI Masih akan Impor Gula
» C25
» A4
A
» A7
TARUHAN GENGSI
B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN VONIS MATI BANDAR NARKOBA
JAKARTA (HN) Sikap Presiden hun, lalu melenggang pulang ke Joko Widodo, biasa disapa negara asal,” tuturnya. Langkah Jokowi, menolak memberikan ini yang kemudian ditiru sejumgrasi terhadap 64 terpidana mati lah napi kelas kakap lainnya. Aktivitas narkoba dalam lapas kasus narkotika disambut positif banyak kalangan. Sikap tersebut semakin terbuka dengan diberdinilai berani meski sejumlah lakukannya aturan “Letter F”. pihak menyuarakan penolakan Benny mengatakan, aturan itu memberikan sanksi pencabutan atas sanksi hukuman mati. Direktur Badan Narkotika remisi, pembebasan bersyarat, Nasional (BNN) Irjen Pol Benny bahkan ditempatkan di ruang Jozua Mamoto mengatakan, isolasi kepada napi yang melakumeski telah ditetapkan hukuman kan pelanggaran berat, semisal mati, bandar narkoba yang telah memiliki narkoba. Menurut pengakuan napi dan pesakitan masih belum jera. sipir lapas, Sebab, dari kata dia, hasil penyelidikBERBISNIS DALAM LAPAS pelanggaran an BNN, mayoZ Adam Wilson ini justru diritas tahanan Z Zainal Abidin alias Pak Cik transaksikan. dengan kasus Z Bambang Ponco Karno alias Popong Kondisi ini narkoba yang Z Seprin Alpa alias Cupang Z Slamet Teguh Wahyudi alias Yudi yang dinilai telah menyanZ Then Fon Tjong alias Avon Benny mendang hukuman Z Hillary K Chimize jadikan para mati masih akSumber: Badan Narkotika Nasional bandar nartif mengendalikoba dengan kan jaringan narkoba dalam lembaga pema- status hukuman mati berusaha mencari uang sebanyak-banyaksyarakatan. “Hanya napi bandar narkoba nya meski telah pesakitan. Selain itu, pejabat lapas, tuyang tiap harinya dapat mencetak uang dengan mengendalikan ja- turnya, juga kerap terlibat dalam ringannya dari dalam lapas. Napi praktik tersebut. “Napi hukuman kasus lain, seperti korupsi, tidak mati yang masih mengulangi kebisa lagi korupsi,” ujarnya kepada jahatannya harus jadi dasar unHARIAN NASIONAL, di Jakarta, tuk dipercepat eksekusi, karena surat keterangan dan rekomenSelasa (9/12). Menurut dia, kasus yang dasi kepala lapas soal kelakuan terjadi dengan bandar narkoba baik ternyata salah,” ujarnya. Adam Wilson dan Hillary K Chimize dapat menjadi contoh. Keputusan Berani Ketua Umum DPP Gerakan Keduanya, kata Benny, berhasil mengumpulkan uang untuk Anti-Narkoba (Granat) Henry ‘membeli’ Putusan Kembali (PK) Yosodiningrat menilai sikap Presiden menolak memberikan grasi Mahkamah Agung. “Mereka sebelumnya divonis menjawab janji yang sebelumnya mati. Tapi dalam PK mendapat- diujarkan. “Ini jadi satu bukti kan keringanan menjadi 12 ta- bahwa Presiden komitmen untuk Jakarta
25-32° C
Bandung
22-32° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
ANTARA | M RISYAL HIDAYAT
EFEK JERA BELUM TERBENTUK
Pembukaan PON Remaja I Pesepakbola nasional Evan Dimas Darmono menyalakan api Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014 ketika upacara pembukaan di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/12) malam. PON Remaja I yang dibuka Menpora Imam Nahrawi berlangsung hingga 15 Desember 2014, mempertandingkan 15 cabang olahraga dan diikuti 34 provinsi di Indonesia. Berita di Halaman B23
memberantas narkoba,” kata dia. Ia menilai kebijakan tersebut akan memberikan efek jera kepada terpidana narkoba yang selama ini masih menjalankan bisnis dalam lapas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, lembaganya akan meminta Kejaksaan Agung untuk mempercepat eksekusi mati terhadap terpidana narkoba. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai langkah Presiden Jokowi menolak memberikan grasi dapat menyelematkan bangsa dari kehancuran. “Ini sebuah keputusan yang berani dan patut diapresiasi. Penolakan grasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam 24-31° C
Surabaya
24-33° C
Denpasar
pemberantasan penyalahgunaan narkoba,” tuturnya. Meski begitu, sikap tersebut harus ditindaklanjuti dengan keberanian aparat penegak hukum dalam mengeksekusi terpidana mati. Sebab, kata dia, tanpa eksekusi, penolakan Presiden tak akan memiliki makna. Salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz mengatakan, sikap Jokowi telah lama diharapkan masyarakat. “PBNU sepakat dengan keputusan Presiden,” ujarnya. Menurut dia, meski komitmen pemberantasan telah ditunjukkan Pemerintahan Jokowi, namun semua elemen harus tetap melakukan pencegahan terkait 25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
peredaran dan penggunaan narkoba. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, sebelum dilakukan eksekusi mati, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi, yakni terkait aspek yuridis dan teknis. Untuk yuridis, status hukum tetap harus dimiliki, yaitu keputusan terkait pelaksanaan banding atau PK. Sementara soal teknis menyangkut lokasi eksekusi dan tim yang bertindak sebagai eksekutor. “Yuridis itu yang agak sulit,” kata dia. Apalagi, ia melanjutkan, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. O AHMAD REZA S | RIZAVAN S THORIQI Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah