SENIN, 10 FEBRUARI 2014 | Nomor 158 Tahun I
»C25 KAMPUNG NAGA
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
ADU MUJUR di “TAHUN KUDA”
Maskapai Minati Pesawat Irit
»B17
»A7
Hidup Selaras bersama Alam
A
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPK Perlu Bertindak Tegas
REUTERS | EDGAR SU
FITRA menilai ada kejanggalan jika komisi antirasuah itu sekadar memberikan rekomendasi ke Kementerian Agama untuk menghentikan sementara pendaftaran calon jamaah haji .
Manuver TNI AU di Langit Singapura Tim Aerobatik Jupiter TNI AU bermanuver di langit Singapura dalam sesi latihan dalam ajang Singapore Airshow, Minggu (9/2) pagi. Tim ini sempat akan ditarik ke Tanah Air menyusul ketegangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura terkait protes Negeri Singa itu terhadap nama KRI Usman Harun yang hingga kini masih berada di pabrikan di Inggris. Ketegangan memuncak setelah Singapura membatalkan agenda pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam ajang itu. Mereka juga tak jadi mengundang delegasi TNI ke acara tersebut. » Berita di Halaman A4 Jakarta
23-30° C
Bandung
22-30° C
Semarang
24-31° C
Yogyakarta
23-31° C
Surabaya
JAKARTA (HN) Kasus dugaan dana haji di Kementerian Agama tengah dise lidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Sekretariat Nasional Fo rum Indonesia untuk Transparansi Ang garan (FITRA) menilai ada yang janggal karena komisi antirasuah itu sekadar memberikan rekomendasi ke kementerian tersebut untuk menghentikan sementara pendaftaran calon jamaah haji. FITRA pun meminta KPK untuk me nindak tegas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana setoran awal haji itu. “KPK bukan lembaga kajian atau penelitian seperti LIPI yang hanya bisa memberikan rekomendasi. KPK memiliki kekuasaan besar untuk menindak adanya dugaan pe nyimpangan ini,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (9/2). Berdasarkan hasil investigasi FITRA, Rp 52,2 triliun ini merupakan total dana setoran awal dalam kurun 2004 hingga 2012 dari sebanyak 2.066.872 jamaah reguler dan 69.962 orang jamaah khu sus. FITRA menilai terdapat sedikitnya tiga penyimpangan. Pertama, sebanyak 190 jamaah melakukan setoran awal haji se besar Rp 25 juta, namun hasil pe nelusuran rekening setoran awal dan pelim pah an setoran lunas itu dituju kan ke rekening Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali di Bank Indonesia. “Diketahui, BNI hanya melakukan pendebetan rekening setoran awal sebesar Rp 20 juta per jamaah. Jadi di sini ada kehilangan uang jamaah sebesar Rp 950 juta, Rp 5 juta dikalikan 190 jamaah,” kata Uchok. Kedua, dugaan manipulasi data dalam siskohat. Berdasarkan laporan keuangan, jumlah jamaah sebanyak 69.134. Setelah cek, ternyata jumlah jamaah sebanyak 69.189. Dengan demikian, selisih jumlah jamaah pada siskohat sebanyak 55 orang. “Dana sebesar US$ 220 ribu atau sebesar Rp 2,1 miliar tidak dapat telusuri,” ujar Uchok. Uchok menyodorkan contoh, data 25-33° C
Denpasar
25-32° C
Hujan Lebat
iskohat pada BPD Kalimantan Selatan S memiliki satu jamaah khusus dengan No mor porsi 3000111143. Namun dari penelu suran dokumen diketahui, jamaah tersebut tak memiliki rekening setoran awal jamaah khusus dengan mata uang dolar. Juru Bicara KPK Johan Budi me negaskan, pihaknya tidak sekadar me rekomendasikan penghentian sementara pendaftaran calon jamaah haji. Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan sudah sejak dua tahun lalu. Pemanggilan se jumlah orang yang mengetahui kasus tersebut sudah dilakukan, termasuk ang gota Komisi VIII DPR RI.
BERDASARKAN HASIL INVESTIGASI FITRA, Rp 52,2 TRILIUN INI MERUPAKAN TOTAL DANA SETORAN AWAL DALAM KURUN 2004 HINGGA 2012 DARI SEBANYAK 2.066.872 JAMAAH REGULER DAN 69.962 ORANG JAMAAH KHUSUS. “Dalam waktu dekat, SDA (Men teri Agama Suryadharma Ali) dimin tai ke terangan. Tunggu saja. Jadi tidak benar kalau kami sekadar memberikan rekomendasi penghentian sementara pendaftaran calon jamaah haji,” katanya. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy pelit berkomentar soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan ketua umum partai ber lambang Ka’bah tersebut. “Tanyanya nanti saja. Jangan berandai-andai,” ujarnya. Pekan lalu, Menteri Suryadharma Ali menegaskan siap memenuhi panggilan penyidik KPK jika keterangannya diperlu kan. “Siapa yang bisa menolak (dipanggil KPK)?” katanya. Dia mengakui rekening dana haji atas nama Menteri Agama, bukan Kementerian Agama. Bagi dia, rekening atas namanya itu sudah sesuai prosedur. l CATUR NUGROHO Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah