SELASA, 10 JANUARI 2017 | Nomor 1074 Tahun IV
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
MAN UNITED vs HULL CITY
LIFESTYLE
PRIORITAS UTAMA “SETAN MERAH”
DARI BUKU KE FILM
»B9
»C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kepala Daerah Dinilai Lalai
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
ASN di Sejumlah Daerah Telat Menerima Gaji
JELANG PIDATO PERPISAHAN OBAMA Patung Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama semasa kecil di pelataran SD Negeri Menteng 01, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/1). Sempat bersekolah di sini semasa kecil, Obama menjadi fokus dunia ketika pada 2008 terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama AS dan terpilih kembali pada 2012. Setelah dua periode berkuasa, Selasa (10/1) waktu Chicago, AS, Obama diagendakan menyampaikan pidato perpisahan sebelum resmi meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2017. Di kota terbesar ketiga di AS ini, tepatnya di Grant Park, Obama menyampaikan pidato kemenangan pertama menuju Gedung Putih serta di ruang konvensi McCormick Place untuk kemenangan kedua. Sebuah yayasan dan perpustakaan Presiden Obama direncanakan berdiri tidak jauh dari University of Chicago, tempat ia pernah mengajar hukum, untuk mengapresiasi jejak dan jasanya di Gedung Putih.
EVALUASI SASAR DELAPAN POIN TERKAIT BEBAS VISA » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
Semarang
22-32°C
A3 Yogyakarta
JAKARTA (HN) Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah daerah hingga kemarin belum menerima gaji. Penundaan pelantikan pejabat penyebabnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mensyaratkan, pengukuhan dan pelantikan pejabat pejabat seyogianya dilakukan sebelum 1 Januari 2017. Keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah dinilai sebagai kelalaian kepala daerah. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan keterlambatan karena pemerintah daerah belum melakukan pelantikan pejabat terkait sehingga para ASN tak dapat menerima gaji. ASN yang tak menerima gaji merupakan konsekuensi kepala daerah yang tidak mematuhi PP 18/2016. “Mereka tidak menerima gaji karena ketiadaan pejabat yang melakukan pembayaran, baik sebagai pengguna anggaran ataupun sebagai pengguna barang,” kata Donny—sapaan Reydonnyzar—ketika dihubungi HARIAN NASIONAL, Senin (9/1). Donny mengatakan, pelantikan dan pengukuhan pejabat terkait harus dipercepat. Menurut dia, tidak ada alasan untuk tidak melantik dan mengukuhkan pejabat sebelum tanggal 1 Januari. Artinya, kepala daerah telah lalai atau abai atas perintah PP 18/2016. Ia mengatakan keterlambatan gaji ASN tidak perlu terjadi kalau sudah ada pelantikan pejabat sebelum 2017. Ia mencontohkan, Bupati Klaten pada 30 Desember melakukan pelantikan pejabat supaya para pegawai bisa gajian tepat waktu. Menurut dia, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pembinaan gubernur juga harus dipertanyakan. Pasalnya, Kemendagri, kata dia, sudah mengingatkan bahwa PP 18/2016 berlaku secara nasional. Ia mengimbau, pemerintah daerah segera melakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Kalau pejabat BPKAD sudah dilantik, sudah ada otoritas dari bupati untuk melakukan pembayaran gaji. Kalau belum ada orangnya, bagaimana mau membayar,” ujarnya.
“BIARKAN KAMI YANG MERAWAT” » 23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A4 26-35°C
Selama tidak ada pejabatnya, kata dia, tidak akan bisa membayar gaji. Kalaupun pemerintah daerah mengeluarkan anggaran, itu justru akan menjadi masalah baru. Donny bisa memahami adanya keterlambatan pelantikan pejabat di sejumlah daerah karena ini merupakan transisi pemberlakukan PP 18/2016. Namun, ke depan ia mengharapkan itu tidak akan terjadi lagi. “Kami sudah memayunginya dengan Permendagri. Radiogram sudah diterbitkan. Rapat-rapat dengan provinsi juga sudah kami lakukan dan ingatkan semua. Ini sangat situasional akibat pemberlakukan PP, namun tak bisa dibenarkan,” katanya. Sebagai contoh ASN di Pematangsiantar, Sumatera Utara. ASN di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Pematangsiantar dan sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengaku kerepotan dengan kondisi tersebut. Salah seorang ASN bernama Simanjuntak mengaku terpaksa menunda mengirim biaya hidup anaknya yang sekolah di Kota Sibolga. “Dia sudah mendesak meminta uang biaya hidup dan kost sejak dua hari lalu,” katanya seperti yang dilansir Antara. Simanjuntak berharap Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian dengan mengatasi kendala pembayaran gaji ASN di jajaran Pemkot Pematangsiantar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Pematangsiantar Jalatua Hasugian mengatakan terlambatnya pembayaran gaji ASN karena belum adanya pejabat yang berwenang di SKPD. “Pimpinan SKPD belum ada karena Perda struktur perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2016 belum terbentuk,” kata Jalatua. Keterlambatan gaji ASN dinilai perlu dievaluasi. Pengamat Kebijakan Publik Lisman Manurung mengatakan, jika kejadian ini tidak dievaluasi berpotensi akan terulang di masa datang. Menurut dia, penyelesaian kasus ini dapat dilakukan dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD sehingga kalau terjadi lagi dapat diantisipasi dengan membuat kebijakan yang memenuhi standar, seperti Peraturan Daerah. O BAYU ADJI P CABAI KEMASAN MINIM PEMINAT »
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A5
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG