Harian Nasional

Page 1

SELASA, 10 MARET 2015 | Nomor 533 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Malindo Air Buka Rute ke China

Keindahan Perempuan dan Laut

»A7

»C25

A

B17

REAL MADRID VS SCHALKE 04

FASE KRISIS

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Akuntabilitas Parpol Dipertanyakan rius soal itu. “Apalagi selama ini parpol kita tak pernah mau terbuka soal dana. Dalam ketertutupan mereka, parpolJAKARTA (HN) P e m e r i n t a h parpol kita cukup makmur. Sediminta tidak terburu-buru me- tiap kongres mereka berfoya-foya nambah subsidi parpol yang ber- membuang uang,” katanya. Menurut dia, dalam kondisi sumber dari APBN. Gagasan itu perlu dipikirkan lebih matang seperti itu, tak elok negara mensubsidi mereka. Kemendagri dan penuh kehati-hatian deseharusnya cukup mengan mempertimbangkan lakukan studi internal akuntabilitasnya. REGULASI HARUS JADI lebih dulu dan jangan “Mantap, wacana itu. PENOPANG terlalu cepat membuat Tetapi perlu dipikirkan wacana yang tidak penmatang untuk menam>> A3 ting bagi parpol-parpol. bah. Kita perlu belajar dari “Lebih baik mereka berbanpol bagi sembilan parpol dengan total suara sah 85.000.637 benah menjadi institusi bermarhasil Pemilu Legislatif 2009 dan tabat. Subsidi perlu. Tetapi tenberada di DPR 2009-2014 yang tu harus ada jaminan, praktik per tahun totalnya mendapatkan penggarongan APBN tak terjadi Rp 9,29 miliar. Akuntabilitasnya lagi walaupun jaminan untuk itu bagaimana?” kata Direktur Indo- cukup sulit diperoleh dari parpol nesia Budgetting Center (IBC) Roy saat ini,” ungkap Lucius. Lucius berpendapat, kini leSalam kepada HARIAN NASIONAL bih penting membereskan redi Jakarta, Senin (9/3). Berdasarkan data Kemen- gulasi terkait transparansi dan dagri anggaran bantuan parpol akuntabilitas dana partai. Reyang berasal dari APBN Rp 9,904 gulasi itu harus disiapkan sungmiliar pada 2011, pada 2012 Rp guh-sungguh. “Publik rasanya 10,4 miliar, dan pada 2013 Rp antipati terhadap isu ini karena 10,9 miliar. “Dalam satu periode parpol-parpol gagal menampil(lima tahun), jumlah uang negara kan wajah bertanggung jawab yang disalurkan ke parpol men- serta bersih,” ujarnya. Dia juga menegaskan, idealcapai Rp 1,4 triliun,” ujar Roy. Peneliti Formappi Lucius nya parpol merupakan instiKarus mengatakan, soal parpol tusi politik warga negara yang dibiayai APBN sebenarnya bu- didirikan atas inisiatif warga kan wacana baru. Sebelum me- negara. Masalahnya selama ini nyebutkan angka, menurut dia, bukan karena tak ada dana unMendagri Tjahjo Kumolo se- tuk membiayai parpol. Yang terharusnya melakukan studi se- jadi parpol ingin mendapatkan

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

SUBSIDI BAGI PARPOL PERAIH KURSI 2009-2014 PARTAI Demokrat Golkar PDI-P PKS PAN PPP PKB Gerindra Hanura

PEROLEHAN KURSI 148 106 94 57 46 38 28 26 17

PEROLEHAN SUARA 21.665.295 15.031.497 14.576.388 8.204.946 6.273.462 5.544.332 5.146.302 4.642.795 3.925.620

TOTAL

JUMLAH BANTUAN Rp 2.338.771.860 Rp 1.623.401.676 Rp 1.574.249.676 Rp 886.134.168 Rp 667.553.869 Rp 598.787.856 Rp 555.800.616 Rp 501.421.860 Rp 423.966.960

Rp 9.180.068.976 Sumber: KPU dan Permendagri No 24 Tahun 2009 , tanggal 29 Januari 2014

Jakarta

24-32° C

Bandung

22-32° C

Semarang

24-31° C

Yogyakarta

ANTARA | WAHYU PUTRO A

Pemerintah diminta hatihati dan berpikir matang mendanai dari APBN.

KEBAKARAN WISMA KOSGORO Petugas berusaha memadamkan api yang membakar Gedung Wisma Kosgoro di Jakarta, Senin (9/3) malam. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran di lantai 16 dan merembet ke beberapa lantai di atasnya itu belum diketahui.

duit secara instan. Mereka melihat ada celah mendapatkan dana negara secara ilegal dan terjadilah korupsi. “Jadi ide itu buah pola pikir instan sehingga harus ditolak saat ini,” kata Lucius. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, bantuan itu tak berarti apa-apa, jika hanya 1,3 persen dari total kebutuhan partai politik per tahun. Dia pun meminta pemerintah menambah dana bagi parpol ini. “Seberapa besar kenaikannya dan bagaimana metode menentukan besarannya, masalah penting yang memerlukan jawaban sek23-31° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

sama. Saya setuju subsidi negara bagi parpol naik, tapi harus diikuti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan,” ujarnya. Menurut Titi, selain formula dan cara menghitung besarannya, penggunaan dana itu harus jelas. Di sisi lain, dia menilai, penggelontoran dana tersebut sekadar merepotkan partai politik. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana bantuan itu. “Sebenarnya itu (membuat laporan keuangan) sesuatu yang biasa saja, namun karena belum menjadi tradisi 23-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

menjadi masalah besar pengurus partai politik,” katanya. Titi mengatakan, rencana pemerintah memberikan dana partai politik melalui APBN patut diapresiasi dengan catatan demi menjaga kemandirian partai politik. “Jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, dikhawatirkan mereka cenderung lebih mementingkan kepentingan si penyumbang. Dengan adanya dana tersendiri, idealnya tak ada lagi kepentingan para pihak di partai politik.” O DION B ARINTO | TARI OKTAVIANI Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.