RABU, 10 MEI 2017 | Nomor 1172 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
MAN. UNITED vs CELTA VIGO
KOPI NUSANTARA
“SETAN MERAH” MENDAMBA SEJARAH
TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Penahanan Bisa Ditangguhkan JAKARTA (HN) Keriuhan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karib disapa Ahok, berujung putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Ahok bersalah, termasuk memberikan sanksi kurungan dua tahun penjara. Mengantisipasi kekosongan jabatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat diangkat sebagai pelaksana tugas, menggantikan Ahok. Terkait putusan hukum Ahok, Djarot mengatakan telah mengajukan jaminan penangguhan penahanan. “Saya jadi jaminan Pak Ahok supaya bisa ditangguhkan, bisa dalam bentuk penahanan kota,” kata Djarot di Jakarta, Selasa (9/5). Permintaan penangguhan dilatari Djarot karena menilai Ahok kooperatif selama mengikuti proses hukum. Apalagi, sambungnya, Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin Ibu Kota hingga Oktober. Alhasil, Djarot akan terus berkoordinasi dengan Ahok terkait urusan pemerintah provinsi. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan penangguhan penahanan dikenal dalam hukum.
DARI PRAMUKA HINGGA
JAKARTA UTARA
Sesuai aturan, jelasnya, penangguhan penahanan yakni peralihan tempat dari penjara menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Untuk kasus Ahok, menurut Fickar, kewenangan penahanan milik pengadilan tinggi. Karena itu, sambungnya, Ahok ditahan bukan karena vonis, mengingat putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap imbas pengajuan banding. “Mungkin tidaknya Ahok ditangguhkan sepenuhnya otoritas pengadilan tinggi,” kata Fickar kepada HARIAN NASIONAL. Sesuai aturan, ia mengingatkan, pihak yang beralasan meminta penangguhan yakni keluarga, kendati hukum tidak memberikan batasan. “Yang lain juga bisa kalau meminta.” Di sisi lain, menurut Fickar, putusan sanksi dua tahun penjara seharusnya bisa ditunda karena ada upaya hukum banding yang diajukan kuasa hukum Ahok. Penahanan Ahok, sambungnya, baru bisa dilakukan ketika ada putusan tetap. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta menilai penangguhan penahanan dapat berlaku umum. Alhasil, tidak ada batasan pihak pengaju. “Bisa terpidana, kuasa hukum, atau keluarga,” katanya. Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Ja-
2016
rita >> Bet di A2 i a Terk
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Djarot Saiful Hidayat Menjamin Ahok tidak Melarikan Diri
6 OKTOBER 2016 Buni Yani mengunggah video rekaman pidato Ahok di akun Facebook 27 SEPTEMBER 2016 pribadi berjudul Ahok berpidato di Pulau ‘Penistaan terhadap Pramuka, Kepulauan Agama?’ Seribu. Pidato Ahok tentang Surat Al Maidah 51 memantik polemik
Pendukung Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, biasa disapa Ahok, menyalakan lilin saat menggelar unjuk rasa di depan Rutan Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5). Aksi sebagai bentuk dukungan dan simpati untuk Ahok.
karta Chairul Huda beda pendapat. Menurutnya, Ahok bisa langsung ditahan tanpa menunggu upaya hukum banding. “Amar putusan terkait penahanan hanya bisa diubah dengan penetapan majelis hakim banding di pengadilan tinggi.” Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji berpendapat, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan putusan. Namun, sambungnya, putusan yang jauh dari tuntutan jaksa jarang terjadi. Ihwal pengajuan banding, ia
16 NOVEMBER 2016 Polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Agama
13 DESEMBER 2016 Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama
menilai, amar putusan awal bisa ditunda. Sesuai KUHP, ia melanjutkan, Ahok juga bisa mengajukan penangguhan penahanan atau mengalihkan status tahanan kepada pengadilan tinggi. “Jarang sekali penahanan langsung dilaksanakan karena ada upaya hukum banding.” Pengacara Ahok, Tommy Sitohang, menilai ada unsur politis dalam putusan hakim. Padahal majelis hakim, tambahnya, menyatakan Ahok kooperatif, jujur, dan sopan. “Lalu untuk apa ditahan, tidak akan melarikan diri,” ujarnya.
15 FEBRUARI 2017 Pilkada Jakarta putaran pertama. Hasilnya, Ahok-Djarot memperoleh 42,99 persen. Sementara Anies-Sandi 39,95 persen
Ihwal penangguhan penahahan, jelas Sirra Prayona –tim kuasa hukum Ahok, “sampai putusan banding.” Juru Bicara Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Sugianto mengatakan, Komjak menerima tiga pengaduan tentang adanya intervensi hukum. Namun, laporan masih dalam proses penelaahan, belum berakhir pleno. “Rekomendasi bergantung pleno.” Menurut Indro, Komjak menilai hakim telah berkomitmen dalam melakukan penilaian. O ARIDSHA VIMANDA DIAN RISKI | TARI OKTAVIANI | INDIANA MALIA
19 APRIL 2017 Pilkada Jakarta putaran kedua. Hasilnya, Ahok-Djarot 20 APRIL 2017 memperoleh 42,04 Sidang tuntutan Ahok. persen, kalah dari Jaksa penuntut umum Anies-Sandi dengan meminta hakim menjatuhi 57,96 persen. sanksi hukuman percobaan 2 tahun penjara
9 MEI 2017 Hakim memvonis Ahok dengan sanksi 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan bersalah menodai agama
Sumber: Pusat Data HARIAN NASIONAL
ANGGARAN PSU BELUM MEMADAI » Jakarta
25-31°C
Bandung
20-30°C
A3 Semarang
LION AIR GROUP TAMBAH PENERBANGAN LEBARAN » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A7
Denpasar
MOON GELORAKAN KEMENANGAN RAKYAT » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Berkaitan peringatan Hari Raya Waisak 2561, harian ini TIDAK TERBIT pada Kamis, 11 Mei 2017. HARIAN NASIONAL akan terbit lagi pada Jumat, 12 Mei 2017. Kepada pembaca dan relasi harap maklum.
Cerah sumber: BMKG