RABU, 10 SEPTEMBER 2014 | Nomor 359 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
MUNIR EL HADDADI
A
Predator Muda » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KEPESERTAAN BPJS WAJIB! » C25
Publik Harus Menekan
POLEMIK PILKADA
Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
SELURUH PARPOL DALAM KOALISI MERAH PUTIH, YANG AWALNYA SEPAKAT PILKADA LANGSUNG, KINI BERHASRAT AGAR PILKADA MELALUI DPRD.
Setuju Pilkada Langsung Setuju Pilkada via DPRD Setuju Kepala Daerah Ditunjuk Langsung Presiden
JAKARTA (HN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui, salah satu usulan dalam Rancangan Undangundang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berasal dari pemerintah. Namun, pemerintah berubah mendukung pilkada langsung setelah mengamati perkembangan. “Dalam rapat 14 Mei lalu, semua fraksi setuju pilkada langsung dan kami mengikuti. Sekarang ada beberapa fraksi yang berubah memilih pilkada melalui DPRD. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi-lah,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan saat rapat dengar pendapat bersama Panja RUU Pilkada di Gedung DPR/ Jakarta
22-33° C
Bandung
21-32° C
ANTARA | FILES
Tidak Tahu dan tidak Menjawab
DJOHERMANSYAH DJOHAN
MPR, Jakarta, Selasa (9/9). Rapat dengar pendapat itu berlangsung alot. Seluruh parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang pada awalnya sepakat pilkada langsung, kini berhasrat agar pilkada melalui DPRD. Tadi malam, rapat dilanjutkan dalam forum Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Panja RUU
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
20-32° C
Surabaya
Pilkada bakal mengambil keputusan pada Selasa (23/9) dan pengesahan lewat Rapat Paripurna DPR pada Kamis (25/9). Ketua Panja RUU Pilkada Hakam Naja masih memberikan ruang bagi masyarakat dan para pihak memberikan masukan. Dia menilai wajar terjadi polemik, mengingat RUU tersebut belum sampai tahap keputusan final. “Pandangan berbagai pihak akan memberi dampak langsung pada putusan kelak. Jika pilkada diputuskan langsung, pemerintah harus siap mengeluarkan biaya besar dalam proses pemilihan. Kalau tidak langsung, kan cuma satu sampai dua persen dari pilkada langsung,” ujarnya. Pakar Pemilu Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti berpendapat, jika DPR tetap ngotot mengesahkan RUU
22-34° C
Denpasar
21-31° C
Hujan Lebat
81,25% 10,71% 4,91% 3,13%
Pilkada, peluang rakyat turut memilih calon pemimpin secara demokratis, tertutup. Selain itu, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial. “Hasrat mengembalikan pilkada melalui DPRD merepresentasikan kemunduran demokrasi. Demokrasi bukan sekadar memenangkan suara mayoritas, namun roh sebenarnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, “Ini bukan soal rasionalitas, tapi kepentingan. Oleh karena itu, yang bisa mengubah (RUU Pilkada) adalah tekanan publik.” O HERMAN SINA >> Berita Terkait di A3
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
UJI MATERI JALAN TERAKHIR » A3