Harian Nasional

Page 1

RABU, 10 SEPTEMBER 2014 | Nomor 359 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

MUNIR EL HADDADI

A

Predator Muda » B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KEPESERTAAN BPJS WAJIB! » C25

Publik Harus Menekan

POLEMIK PILKADA

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

SELURUH PARPOL DALAM KOALISI MERAH PUTIH, YANG AWALNYA SEPAKAT PILKADA LANGSUNG, KINI BERHASRAT AGAR PILKADA MELALUI DPRD.

Setuju Pilkada Langsung Setuju Pilkada via DPRD Setuju Kepala Daerah Ditunjuk Langsung Presiden

JAKARTA (HN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui, salah satu usulan dalam Rancangan Undangundang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berasal dari pemerintah. Namun, pemerintah berubah mendukung pilkada langsung setelah mengamati perkembangan. “Dalam rapat 14 Mei lalu, semua fraksi setuju pilkada langsung dan kami mengikuti. Sekarang ada beberapa fraksi yang berubah memilih pilkada melalui DPRD. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi-lah,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan saat rapat dengar pendapat bersama Panja RUU Pilkada di Gedung DPR/ Jakarta

22-33° C

Bandung

21-32° C

ANTARA | FILES

Tidak Tahu dan tidak Menjawab

DJOHERMANSYAH DJOHAN

MPR, Jakarta, Selasa (9/9). Rapat dengar pendapat itu berlangsung alot. Seluruh parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang pada awalnya sepakat pilkada langsung, kini berhasrat agar pilkada melalui DPRD. Tadi malam, rapat dilanjutkan dalam forum Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Panja RUU

Semarang

24-34° C

Yogyakarta

20-32° C

Surabaya

Pilkada bakal mengambil keputusan pada Selasa (23/9) dan pengesahan lewat Rapat Paripurna DPR pada Kamis (25/9). Ketua Panja RUU Pilkada Hakam Naja masih memberikan ruang bagi masyarakat dan para pihak memberikan masukan. Dia menilai wajar terjadi polemik, mengingat RUU tersebut belum sampai tahap keputusan final. “Pandangan berbagai pihak akan memberi dampak langsung pada putusan kelak. Jika pilkada diputuskan langsung, pemerintah harus siap mengeluarkan biaya besar dalam proses pemilihan. Kalau tidak langsung, kan cuma satu sampai dua persen dari pilkada langsung,” ujarnya. Pakar Pemilu Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti berpendapat, jika DPR tetap ngotot mengesahkan RUU

22-34° C

Denpasar

21-31° C

Hujan Lebat

81,25% 10,71% 4,91% 3,13%

Pilkada, peluang rakyat turut memilih calon pemimpin secara demokratis, tertutup. Selain itu, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial. “Hasrat mengembalikan pilkada melalui DPRD merepresentasikan kemunduran demokrasi. Demokrasi bukan sekadar memenangkan suara mayoritas, namun roh sebenarnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, “Ini bukan soal rasionalitas, tapi kepentingan. Oleh karena itu, yang bisa mengubah (RUU Pilkada) adalah tekanan publik.” O HERMAN SINA >> Berita Terkait di A3

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

UJI MATERI JALAN TERAKHIR » A3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.