Harian Nasional

Page 1

RABU, 11 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1838 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SKOTLANDIA 0-4 BELGIA

WAJAH IKONIK BUKIT RHEMA

RAJA ASSIST

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pemerintah akan menyepakati beberapa materi revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

ANTARA | INDRIANTO EKO SUWARSO

JAKARTA (HN) R e p u t a s i Presiden Joko Widodo dipertaruhkan menyusul pernyataan sikap pemerintah, akan menyepakati setengah materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) RI. Jika presiden kukuh mengirimkan surat untuk membahas RUU KPK, kepercayaan rakyat akan hilang. “Dalam menyikapi revisi UU KPK inisiatif DPR, presiden harus tegas menolak karena mempertaruhkan reputasinya,” kata Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar di Jakarta, Selasa (10/9). Civitas LIPI kemarin menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK yang dinilai bertujuan melemahkan komisi antirasuah. Bentuk ketidaksepakatan itu ditandatangani oleh 146 anggota Civitas LIPI, 25 di antaranya profesor LIPI. Menurut Dewi, revisi UU KPK bukan hanya mengancam pemberantasan korupsi tetapi juga demokrasi. Saat ini bola di tangan presiden untuk menentukan arah dukungan. “Presiden Joko Widodo selama ini dikenal relatif bersih dari KKN,” ujarnya. Dewi berpendapat, upaya partai politik melumpuhkan KPK bukan hal baru. Tujuan parlemen melemahkan KPK hanya bisa dibatalkan dengan perjuangan keras masyarakat sipil dan madani karena jelas menunjukkan itikad politik yang tidak baik. Civitas LIPI bersama publik masih menaruh harapan besar agar Presiden Joko Widodo menolak (meladeni) upaya pembahasan revisi UU KPK. Guru Besar Politik LIPI Syamsuddin Haris menyebut revisi UU KPK inisiatif DPR sebuah pembohongan terhadap publik. Alibi parlemen ingin memperkuat atau menyempurnakan dinilai omong kosong karena faktanya DPR cenderung bertekad mengamputasi sejumlah kewenangan KPK. Dia mengaku

Sejumlah pemuka agama dari berbagai lembaga keumatan berfoto bersama dengan perwakilan pegawai KPK seusai menyampaikan pernyataan sikap dukungan terhadap KPK di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9). Mereka menolak upaya pelemahan KPK oleh DPR RI melalui revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

sudah baca naskah revisi UU KPK yang isinya mengarah perubahan, bahkan membongkar semua pasal. “Ini bukan revisi tapi perubahan karena hampir semua pasal dibongkar habis. Artinya UU KPK sebelumnya benar-benar sudah kehilangan marwah,” kata Syamsuddin. Dalam Pasal 3 naskah revisi UU KPK disebutkan, KPK adalah lembaga pemerintah pusat. Menurut Syamsuddin, hal itu merupakan degradasi luar biasa, karena dalam UU lama, komisi antirasuah lembaga negara bukan pemerintah pusat. Dia juga mencermati penekanan revisi ditujukan untuk menjadikan KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi. Padahal,

LION AIR BUKA RUTE MEDAN-YOGYA » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A5

Semarang

Jika presiden tidak menolak revisi UU KPK, beliau akan menerima bulan-bulanan kritik dari berbagai pihak. DEWI FORTUNA ANWAR PROFESOR RISET LIPI

BERITA TERKAIT DI

» A3

KARHUTLA, BERBAGAI PENYAKIT BERMUNCULAN » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

pencegahan korupsi tugas semua pihak. Revisi UU KPK dinilai Syamsuddin sebuah intervensi yang bertujuan tidak lain untuk melemahkan komisi antirasuah. Jika revisi dilakukan dengan poin-poin itu, KPK akan menjadi lembaga yang tidak bisa melakukan apa pun seperti “macan ompong”. Syamsuddin menaruh curiga, di balik usulan revisi UU KPK ini ada hubungannya dengan mayoritas politisi yang ditangkap dan menjadi targer OTT KPK. Hingga kemarin, suara dukungan terhadap KPK terus bergema. Setelah masyarakat sipil dan forum dosen, giliran rektor dan lembaga keumatan mendesak Presiden Joko Widodo tidak mendukung segala upaya

A9 26-35°C

pelemahan terhadap KPK. “Kami minta Presiden Joko Widodo tidak mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR,” ujar perwakilan Persekutuan Gerejagereja di Indonesia Henry Lokra. Henry juga mendesak DPR berhenti melakukan tindakan yang mendukung pelemahan pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK. Dia tak luput mengajak seluruh elemen masyarakat menyuarakan dan menghadang pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Henry, korupsi adalah akar pemiskinan yang merenggut hak warga (masyarakat) secara umum sehingga harus diperangi. Perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Heri senada menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Sepanjang perjalanannya, KPK memiliki kontribusi dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi di berbagai level pemerintahan, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD dijerat KPK karena terbukti merugikan keuangan negara. Belum lagi, sebanyak 130 kader dari berbagai partai politik yang menjadi kepala daerah turut ditangkap, atau sedang diproses karena terlibat kasus korupsi. Artinya, kewenangan komisi antirasuah yang hendak diamputasi DPR harus dilindungi karena terbukti memiliki peran baik dalam menyelamatkan uang negara serta mampu melakukan pencegahan dan penindakan atas perkara korupsi di Tanah Air. Wakil Presiden Jusuf Kalla dikutip Antara mengatakan, pemerintah tidak akan menyepakati semua materi revisi UU KPK yang diusulkan parlemen. Kini, pemerintah sedang membuat DIM (Daftar Inventaris Masalah). Pemerintah, kata Wapres Kalla, hanya menyetujui beberapa hal. “Dari sisi yang diusulkan DPR, kemungkinan yang disetujui pemerintah setengahnya,” kata Wapres Jusuf Kalla. O AINI TARTINIA | TEGAR RIZQON ALFIAN

TALIBAN: TANPA KATA, ANGKAT SENJATA » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu