SENIN, 11 APRIL 2016 | Nomor 859 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
PENGUSAHA BESAR KONTROL BERAS
SUNDARI SOEKOTJO DAN KERONCONG GAYA BARU
»A7
»C25
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kubu Djan Faridz Menantang JAKARTA (HN) M u k t a m a r VIII PPP resmi ditutup, Minggu (10/4). Menghadiri penutupan muktamar islah itu, Wapres Jusuf Kalla berharap, tak akan ada lagi perpecahan internal partai kabah tersebut. Wapres juga mengaku telah mengajak Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz untuk menyatukan sikap dengan kepengurusan baru PPP. “Saya harapkan teman-teman yang belum menyatukan sikap segera menyatukan sikapnya karena kita menghadapi banyak tantangan ke depan,” katanya di Asrama Haji Pondok Gede, Minggu (10/4). Dalam muktamar itu, Romahurmuziy (Romi) tepilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP. Menurut Wapres, Djan sudah dihubungi untuk bersatu di PPP di bawah kepemimpinan Romi. Wapres mengabarkan, Djan mengaku sedang mempersiapkan diri berpikir lagi untuk bersedia bergabung bersama Romi. Mendengar respons Djan, Wapres yakin ketegangan kedua kubu segera mencair. “Saya bicara ke Djan, marilah melakukan persatuan demi kebangsaan. Beliau lagi pikir-pikir. Saya sudah tanya. Tapi, mulamula kan ada masalah hukumnya, tapi saya yakin bisa,” ujarnya. Wapres menegaskan, terpilihnya Romi merupakan bagian dari demokrasi. Dia pun menilai, tak ada skenario yang direncanakan agar Romi terpilih sebagai sebagai Ketua Umum PPP. Romi pun membuka pintu bagi Djan kalau ingin posisi Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal PPP asalkan kembali ke internal partai. Romi berjanji segera menghubungi Djan setelah muktamar itu guna Jakarta
24-33°C
Bandung
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Romi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII.
Wapres Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum PPP terpilih Romahurmuziy dan jajaran pengurus menutup Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Minggu (10/4).
FORMATUR KEPENGARUSAN PPP Ketua Wilayah ´ Amir Uskara ´ Wartiah ´ Musyafa ´ Mardiono ´ Usman Yahya ´ Fadli Nurzal Perwakilan DPP ´ Emron Pangkapi ´ Indah SDA ´ Suharso Monoarfa Sisa kepengurusan akan didaftarkan ke Kemenkum HAM paling lambat 14 hari setelah muktamar. Sumber: Hasil Muktamar VIII PPP
membicarakan posisinya. “Saya selalu katakan, apa pun tempat terhormat yang kita sediakan
21-29°C
Semarang
:25-32°C
Yogyakarta
pada beliau, pada prinsipnya terbuka agar partai ini tidak seperti apa yang disampaikan Presiden kemarin, menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak berguna,” katanya. Terlepas dari itu, Romi yakin, kepengurusan barunya tak akan digugat. Sebab, seluruh kader sudah hadir dan menyetujui keputusan Muktamar VIII. Sedikitnya, 6.000 kader hadir dalam muktamar ini. Dia juga menegaskan, sejauh ini tak akan ada perombakan anggota fraksi di DPR. Dia hanya berpesan, jajaran PPP mempertahankan perwakilan di setiap tingkatan dan merangkul dengan pola rekonsiliasi seluruh elemen di tubuh partai tersebut. “Kami yakin islah yang terjadi di PPP tinggal kita ubah tone-nya 24-33°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
dari negatif ke positif. Kalau momentum itu berlanjut, sangat mungkin PPP jadi leading partai di 2019,” ujarnya. Dihubungi terpisah, PPP kubu Djan Faridz berkukuh muktamar itu ilegal. Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan, Humphrey Djemat mengatakan, akan menggugat ke pengadilan bila Kemenkum HAM mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar VIII itu. “Apakah tindakan Menkum HAM memberikan legal standing (hasil muktamar) bisa dibenarkan atau tidak, kita lihat? Namun, boleh dong, kami menantang,” katanya. Dia menilai, muktamar tersebut pengulangan Muktamar Surabaya. “Kami yakin, itu lemah,” ujarnya. Dalam muktamar itu, PPP merekomendasikan 11 butir ke pemer26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
intah. Salah satunya, PPP masuk koalisi partai pendukung pemerintah. PPP juga mendorong dua RUU yaitu RUU Tax Amnesty dan UU Pilkada segera dirampungkan. “Kami mendorong pemerintah segera merampungkan tax amnesty. Upaya hukumnya, segera mengklarifikasi Panama Papers agar tak menimbulkan persoalan. APBN 2017 diharapkan bersumber dari RUU Tax Amnesty,” kata Romi. Sedangkan terkait revisi UU Pilkada, PPP mendukung pengaturan tentang perlakuan negara terhadap partai politik dengan asas kepastian hukum yang menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana tercantum dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara. O TARI OKTAVIANI Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG