RABU, 11 DESEMBER 2013 | Nomor 101 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Pelintasan Kereta Bakal Dihapus
SENI DI SECANGKIR KOPI »C25
A
DRAMA RUMIT
Tak Ada yang Aman di Grup F
»A7
»B17
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Ketidakadilan Ekonomi Picu Konflik
JAKARTA (HN) M e n j e l a n g pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) 2014, para tokoh merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dinilai jauh dari harapan yang berujung pada berbagai konflik sosial. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, selama 68 tahun Indonesia merdeka, terjadi 15 konflik besar sebagai akibat ketidakadilan ekonomi, politik, serta hukum. Sebanyak 10 dari 15 konflik besar itu terjadi karena ketidakadilan ekonomi yang tak merata di seluruh daerah. “Misalnya,kerusuhandiAmbon dan Poso, itu karena ketidakadil an ekonomi. Ketidakadilan inilah yang akhirmya menimbulkan konflik di tengah bangsa ini,” kata Kalla dalam “Pekan Politik Kebangsa an- Menyongsong Indonesia Memilih 2014” di kantor Internatio nal Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Selasa (10/12). Ketidakadilan ekonomi itu, kata Kalla, salah satunya tampak pada pembangunan infra struktur. Sejauh ini, pembangun an infrastruktur lebih fokus di kota-kota besar dan beberapa daerah tertentu. “Padahal, de ngan membangun jalan di desadesa, itu juga cara membangun keadilan,” ujarnya. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini berharap siapa pun yang memimpin bangsa ini ke depan, harus sungguh-sungguh memperhatikan persoalan tersebut. Menegakkan keadilan di bidang ekonomi, kata Kalla, berarti pemerintah berha sil mengamalkan salah satu sila Pancasila. “Berbicara Pemilu 2014, s iapa pun yang nanti memimpin bangsa ini harus menjadikan ketidakadil an ekonomi s ebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan,” katanya. Mantan Presiden M egawati Soekarnoputri berharap Panca Jakarta
24-34° C
Bandung
ANTARA | M AGUNG RAJASA
Nilai-nilai Pancasila harus bisa melahirkan solusi konkret berbagai persoalan bangsa.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dan Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) Hasyim Muzadi dalam Diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Jakarta, Selasa (10/12), bertema “Menyongsong Indonesia Memilih 2014”.
Selama 68 tahun Indonesia merdeka, terjadi 15 konflik besar sebagai akibat ketidakadilan ekonomi, politik, serta hukum. sila bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai Panca sila harus bisa melahirkan solusi konkret berbagai persoalan bangsa. “Jika hal ini dilakukan, bangsa ini akan kuat,” ujarnya. Dalam hal ekonomi, menurut Mega, Indonesia belum berdika-
21-32° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
ri. “Lha wong daging, garam, cabai, sayur, buah, semua nya kita masih impor,” kata dia. Sebagai negara yang kaya-raya, hal ini aneh baginya. “Bung Karno itu bilang negara kita seperti zamrud, itu kan batu yang sangat mahal. Jadi, tak terbayangkan gimana kita kaya. Hanya, apakah kita punya keinginan buat mengelola semua itu?” ujarnya. Dalam bidang budaya, juga turut menyumbang persoalan. Anak muda, kata Mega, banyak yang tidak memahami adat isti adat bangsanya. “Gimana kita bisa menyaingi Thailand, Myanmar, tanpa rasa risih? Ini kan problem,” kata Mega. 22-32° C
Surabaya
24-34° C
Mega mengajak semua pihak memulai dari diri sendiri meng ejawantahkan Pancasila dalam perilaku hidup sehari-hari. Panca sila adalah terang yang mengayomi bangsa Indonesia. “Kalau kita mau mengelola lagi ide Bung Karno, saya yakin bangsa Indonesia pasti bisa besar,” tuturnya. Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno mengatakan, jika dibutuhkan, Indonesia bisa meng amandemen UUD 1945 untuk melihat kemungkinann lain yang dapat membawa perubahan bagi bangsa ini ke arah lebih baik. “UUD bisa diamandemen karena itu bukan kitab suci yang tak bisa diapa-apakan,” ujarnya.
Denpasar
25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Terkait Pemilu 2014, kata Tri, siapa pun berhak maju menjadi calon presiden. Apalagi, Indonesia sudah menganut paham demokrasi dalam sistem politik dan pemilu. Namun, ada satu syarat yang sangat penting. “Siapa pun bisa jadi presiden, asal ada uang,” katanya. Pencetus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini mengungkapkan, sistem pemilu sebagai ajang petarungan para capres masih memiliki sejumlah masalah. Meski tak menyebut detail, Tri me nyarankan agar sistem pemilu dikaji ulang. “Kalau aturan yang keliru dipakai lagi, wallahua’lam,” ujarnya. lHERMAN SINA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG