Harian Nasional

Page 1

RABU, 11 FEBRUARI 2015 | Nomor 507 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

JAKARTA BANJIR

FAMILY AND KID

6.000 Pedagang Pasar Merugi

Tidak Hanya Ibu

»A7

A

B17

»C25

METAMORFOSIS

Dari kepompong masalahnya, Blaugrana menjelma sebagai tim yang indah dan mematikan.

ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

BANJIR CILEDUG INDAH Sejumlah mobil terendam ketika banjir melanda kawasan Perumahan Ciledug Indah I, Tangerang, Banten, Selasa (10/2). Kawasan perumahan tersebut terendam hingga dua meter dan Jalan Raya Ciledug terputus akibat guyuran hujan hampir 24 jam. » Berita di Halaman A13

REVISI UU NO 30 TAHUN 2002

PENGUATAN KPK HARUS DIJAMIN JAKARTA (HN) Badan Legislasi (Baleg) DPR telah memasukkan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam Prolegnas 20152019. Alasannya, revisi itu bisa meredam potensi konflik di tubuh komisi antirasuah. Namun, Komisioner KPK Zulkarnain menilai revisi belum diperlukan karena UU KPK masih memadai. Dia khawatir, revisi justru boros biaya dan tenaga. “Masih memadai karena KPK telah memiliki kewenangan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga mencegah korupsi,” katanya di Jakarta, Selasa (10/2). Menurut Zulkarnain, jika revisi tetap dilakukan, hak imunitas perlu dimasukkan ke salah satu pasal demi mencegah upaya kriminaliasi pimpinan KPK. “Kriminalisasi dari hal-hal yang tidak ada, diada-adakan melalui rekayasa,” ujarnya. Dia lebih setuju, yang direvisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kita sudah meratifikasi UNCAC tekait ancaman. Ini bisa masuk Jakarta

24-32° C

Bandung

ke UU Pemberantasan Tipikor. Juga soal perampasan aset.” Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Easter senada, UU KPK belum perlu direvisi. Jika tetap direvisi, hal itu harus semakin memperkuat posisi KPK, bukan sebaliknya. “Harapannya revisi itu memperkuat. Kalau memperlemah, itu berbahaya. Menghindari hal-hal seperti itu, enggak perlu direvisi dulu kecuali ada yang menjamin penguatan KPK.” Menurut Lola, jika revisi UU KPK harus didahului KUHAP dan KUHP, hal tersebut akan menghambat penanganan korupsi yang selama ini dijalankan komisi antirasuah itu. “Kalau KUHAP disahkan terlebih dulu, UU KPK harus menyesuaikan. Sedangkan kebutuhan kita menangani korupsi itu luar biasa. Jika hanya dianggap pidana umum, akan menghambat.” Terkait hak imunitas bagi pimpinan KPK, Lola mengaku,

22-28° C

Semarang

25-32° C

Yogyakarta

UPAYA PELEMAHAN 1. Tujuh Pengajuan Uji Materi UU KPK ke MK 2. Penolakan Anggaran KPK oleh DPR 3. Pemilihan Calon Pimpinan KPK Bermasalah 4. Revisi UU KPK, RUU KUHP, dan RUU KUHAP 5. Pemerintah Melalui Kemenkominfo Pernah Mengusulkan RPP tentang Penyadapan 6. Penarikan Tenaga Penyidik yang Diperbantukan di KPK 7. Intimidasi terhadap Pegawai, Pejabat, dan Pimpinan KPK 8. Upaya Pembubaran KPK oleh Sejumlah Anggota DPR 9. Menghalang-halangi Proses Penyidikan dan Penuntutan Kasus Korupsi yang Ditangani KPK 10. Intervensi dan Delegitimasi Kewenangan KPK 11. Pengurangan Hukuman (Remisi dan Pembebasan Bersyarat) terhadap Pelaku Korupsi yang Dijerat KPK Sumber : ICW

ICW sampai saat ini belum pada posisi mendukung atau menolak. Dia mengatakan, persoalan hak imunitas tersebut dianggap 24-32° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

masih debatable. “Hak imunitas potensial menjadi pisau bermata dua. Kalau untuk melindungi komisionernya yang baik, seperti pada kasus Bambang Widjojanto, itu oke. Tetapi kalau komisioner yang buruk, itu bahaya. Hak imuntias menjadi kajian lebih jauh karena kita enggak bisa menjamin komisioner KPK yang lain bukan titipan,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengaku belum mengetahui apa saja yang diprioritaskan pada revisi UU KPK. “Revisi UU KPK yang telah disetujui masuk prolegnas merupakan masukan DPR dan pemerintah. Tanya saja pada Baleg dan Menkum HAM,” katanya. Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding juga mengaku belum tahu pasal apa saja yang bakal direvisi. “Baleg lah yang akan melakukan pengkajian. Tapi satu hal yang pasti, UU No 30 Tahun 2002 sudah beberapa kali diuji materi ke MK dan ada beberapa pasal dibatalkan. 24-33° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Pasal-pasal yang di-judicial review itu pasti direvisi. Selebihnya bergantung kajian,” ujarnya. Menurut Sudding, revisi penting dilakukan guna menyelaraskan sistem antarinstitusi penegak hukum. Namun, dia berpendapat, revisi UU KPK harus menunggu UU KUHAP yang tengah dibahas DPR. Sudding berpendapat, perselisihan KPK-Polri yang dikenal sebagai “Cicak vs Buaya” satu hingga tiga akibat tak mendukungnya UU yang ada. “Kita akan bahas simultan, harus duduk bersama, dibahas bersama agar tidak tumpang tindih. Payung hukum harus dibahas lebih dulu,” ujarnya. Menurut Sudding, revisi UU KPK tak akan melemahkan komisi antirasuah yang memiliki kewenangan menyadap dan operasi tangkap tangan. “Jangan sampai kewenangan institusi penegakan hukum disalahgunakan demi kepentingan pribadi,” katanya. O RIZAVAN S THORIQI | TARI OKTAVIANI Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.