MINGGU, 11 JANUARI 2015 | Nomor 476 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
HENDRISMAN RACHIM, KETUA UMUM AAJI
Baru 5 Persen Penduduk Indonesia Miliki Asuransi
A
B17
»C25
ROBOT SELFIE
»A6-A7
MAN UNITED vs SOUTHAMPTON
KEKUATAN PENUH
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
HUT PDIP KE-42
HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato politik dalam acara HUT PDI-P Ke-42 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (10/1). Acara yang bertajuk “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” itu turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta sejumlah pimpinan partai politik, seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
JANGAN BATASI KEADILAN Pengetatan syarat pengajuan PK dapat menjadi solusi mengurai polemik. JAKARTA (HN) Polemik upaya peninjauan kembali (PK) berulang kali, sesuai putusan Mahkamah Kontitusi (MK) akhirnya mencair. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, mempertemukan sejumlah lembaga hukum untuk menyelesaikan persoalan, yakni Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), MK, dan sejumlah pakar hukum. Dari pertemuan itu disepakati untuk membuat regulasi baru berupa peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan penghilangan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP yang dihapus MK, yakni terkait pengertian novum (bukti baru), Jakarta
26-33° C
Bandung
pembatasan waktu, dan tata cara pengajuan PK. Sebab putusan MK yang menghilangkan pasal 268 yang mengatur soal pengajuan PK itu belum dapat dipahami menyeluruh, sehingga perlu diturunkan dengan aturan teknis. Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, putusan MK terkait PK tak perlu dipersoalkan. Juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MK) yang membatasi PK. “Niatan memperketat agar PK jangan disalahgunakan untuk menghindar dari eksekusi. Fungsinya SEMA harus dibaca seperti itu. Jadi khusus kasus pidana, kalau ada novum bisa dijadikan alasan pengajuan walau sudah satu kali. Jangan batasi keadilan,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (10/1).
21-30° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
Menurut dia, putusan MK yang menghapus Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP tak menjadikan PK berkali–kali. Sebab putusan MK hanya memberi ruang kepada terpidana untuk mendapatkan novum yang belum pernah dikeluarkan pengadilan. “Karena itu, ini kewajiban untuk memberi tahu. Putusan MK memberi ruang jika ada novum atau perspektif baru. Jadi itu jangan ditutup,” kata Jimly. Selain itu, soal rencana eksekusi bagi terpidana mati yang sempat tertunda, dinilainya tak perlu dikaitkan dengan putusan MK. “Kalau mau hapus pidana mati jangan takut. Tapi kalau dirasa masih perlu, ya, lakukan dengan tegas,” imbaunya. Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 23-31° C
Surabaya
24-35° C
Denpasar
(PTIK), Umar Husin mengatakan, polemik PK tak sekadar terkait jumlah pengajuan. Karena itu, niatan untuk membenahi PK yang menumpuk di MA, menurut dia, tak perlu dengan pembatasan. “MA harus memperketat syarat pengajuan dan prosesnya dibuat transparan,” kata Umar. Ihwal polemik yang berkepanjangan, ia menilai terjadi pada proses pra-PK di pengadilan negeri yang tidak melaksanakan aturan secara konsekuen. “Karena novumnya kadang tidak masuk akal di pengadilan negeri. Tapi tetap lolos untuk diajukan PK ke MA,” ujarnya. Karena itu, dalam proses pengajuan PK pertama, syarat dan prosesnya harus diperketat dan transparan, sehingga putusan PK tingkat awal dapat memenuhi syarat keadilan. 25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
“UU Kehakiman dan MA jelas mengatakan PK satu kali. Yang perlu dipertegas syaratnya dan kewenangan PK ada di siapa. Khususnya pidana, agar orang terlindungi hak asasinya,” tutur Umar. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berharap proses penyusunan PP tak memakan waktu lama seperti UU. “Tapi tentu harus menyangkut persyaratan (PK),” ujarnya. Persyaratan tersebut dapat menjadi penengah antara dualisme pandangan antara MK dan MA. Selain itu, ia optimistis PP yang mengatur teknis PK dapat membuat kepastian hukum bagi para pencari keadilan. O RIDWAN MAULANA | WAHYU NUGROHO
» Berita Terkait di Halaman A3 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG