Harian Nasional

Page 1

SELASA, 11 JULI 2017 | Nomor 1216 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

TAHUN TERPENTING NEYMAR

PANTAI KARANG TARAJE

»B17

»C25

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

HARI PERTAMA SEKOLAH

HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

Para siswa bersiap mengikuti upacara di SDN 01 Pagi Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (10/17). Siswa dan guru kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di hari pertama tahun ajaran baru 2017 - 2018.

PPDB MEMBUAT RESAH

Ombudsman RI menemukan penyelewengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. JAKARTA (HN) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) perlu dikaji ulang. Selain sistem pendaftaran online yang bermasalah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menemukan penyelewengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017. Menurut temuan ORI, PPDB DKI Jakarta tidak mengacu pada aturan tersebut. Pelaksanaannya mengikuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2015 tentang PPDB dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan terkait Petunjuk Teknis (juknis) PPDB yang diubah tiga kali dalam waktu tiga bulan. “PPDB di Jakarta memang lebih dulu dibandingkan terbitnya Permendikbud. Namun, sejumlah sekolah di daerah berusaha untuk mengikuti. Akan tak adil jika Ibu Kota tidak menerapkannya,” ujar Anggota ORI Ahmad Suaedy ketika ditemui di Jakarta, Senin (10/7). Di Nunukan, Kalimantan

Utara, beberapa orangtua resah karena anak mereka tidak tertampung di SMA/SMK negeri. Keresahan disebabkan kebijakan pemerintah daerah tidak didukung dengan alternatif sekolah swasta yang layak. Guntur Jamaluddin, orangtua calon siswa, menyayangkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menerapkan sistem zona pada PPDB 2017 sekolah negeri. Ia menganggap kebijakan itu belum sepantasnya diterapkan karena di Nunukan masih kekurangan ruang belajar peserta didik SMA/SMK. Menurut Guntur—seperti dilansir Antara–di Pulau Nunukan hanya ada tiga SMA negeri dan satu SMK negeri. Itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP/sederajat pada 2017. Keresahan juga dikemukakan, Sahabuddin, warga Kelurahan Nunukan Utara. Ia menyatakan anaknya terpaksa akan menganggur setelah ditolak SMK Negeri Kabupaten Nunukan karena nilai uji-

POLRI PERLU TINGKATKAN TEKNOLOGI INFORMASI » Jakarta

26-33°C

Bandung

19-30°C

Semarang

A3

26-33°C

an nasionalnya rendah, hanya 20. dengan beberapa daerah lainnya. Disdikbud, ujar Maridi, sePelaksanaan PPDB di Jakarta dengan Pemerintah awalnya mengikuti Keputusan pakat Kepala Dinas Pendidikan Nomor Daerah DKI Jakarta untuk men373 Tahun 2017 yang diterbitkan jalankan Permendikbud pada pada 21 Maret. Aturan tersebut tahun ajaran berikutnya. “Kami mengacu Peraturan Gubernur diburu waktu dalam melakukan DKI Jakarta Nomor 133 Tahun PPDB sesuai kalender akademik 2017/2018. Kami sepakat me2015. “Tiga perubahan dalam waktu laksanakan Permendikbud tadekat menyulitkan masyarakat hun depan,” katanya. Menurut Ahmad Suaedy, perkarena minim sosialiasi. Bahmasalahan PPDB tahun ini kan keputusan akhirnya harus menjadi pelajaran. tidak sinkron dengan PPDB Sistem juga harus diPermendikbud,” ujar KOTA BEKASI benahi. Kemendikbud, Ahmad. TERKENDALA NIK ORANGTUA Kementerian Dalam Ketidaksamaan Negeri (Kemendagri), aturan, menurut dia, » A11 dan Kementerian Agatentu dapat menimbulma (Kemenag) perlu duduk kan efek penting, meski bersama. Jakarta juga menerapkan zoOmbudsman RI, lanjut Ahnasi dan mutasi. “Dengan mengikuti Permendikbud, Dinas Pen- mad, juga berencana mengusuldidikan dan Kebudayaan (Dis- kan pelaksanaan PPDB serentak. dikbud) Jakarta dapat merancang Dengan begitu, praktik keprogram pembangunan merata curangan diyakini berkurang. “PPDB melibatkan sejumlah jangka panjang,” tuturnya. Kepala Pusdatakomdik Dis- otoritas. Lembaga pendidikan dikbud DKI Jakarta Maridi me- tanggung jawab Kemendikbud. negaskan, pihaknya terpaksa tak Kebijakan pendidikan daerah mengikuti Permendikbud karena dipegang pemerintah kota atau diburu waktu. Sebab, kalender provinsi yang di bawah Keakademik mereka juga berbeda mendagri, sementara pendidikan ANGGARAN SUBSIDI LISTRIK DIAJUKAN NAIK »

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

25-34°C

Denpasar

A7

23-34°C

agama diurus Kemenag,” tutur Ahmad. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad memahami pemerintah daerah butuh waktu setidaknya dua tahun beradaptasi dengan Permendikbud. Dia menyatakan tidak menutup kemungkinan pelaksanaan PPDB tahun depan serentak. “Kami akan terus mengevaluasinya. Bahkan kami siap mempertimbangkan saran pelaksanaan PPDB serentak. Namun, hal itu dapat dilakukan kalau penetapan kalender pendidikan kembali ditarik ke pusat,” tuturnya. Praktisi Pendidikan Itje Chodijah menilai, harus ada kematangan perangkat dalam menjalankan Permendikbud terkait zona sekolah. Kementerian dan lembaga terkait harus membuat kesepakatan. “Harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Kemendikbud bisa bekerja sama dengan sejumlah kementerian terkait dalam pemetaan geografis sekolah agar aturan zonasi bisa berjalan maksimal,” kata Itje. O ALVIN TAMBA

AS MULAI INTERVENSI KRISIS TELUK » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.