Harian Nasional

Page 1

RABU, 11 MARET 2015 | Nomor 534 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Menkeu Janji Perbaiki CAD

Berani Melawan Pelecehan Seksual

»A7

A

B17

»C25

FINAL KEDUA

Dengan hasil imbang 1-1 di leg pertama, peluang Chelsea dan PSG sama besar.

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KUBU AGUNG

INFO GRAFIS: HARNAS | SURYANDA | FOTO-FOTO: ANTARA | FILES

SIAP MASUK KABINET Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001)

BERINGIN DI KABINET

3

Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 200120 Oktober 2004)

3

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009)

2

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2009-2014)

4

Kabinet Kerja (2014-Sekarang)

0

Sumber: Pusat Data HARIAN NASIONAL

JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h melalui Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol 2014 di bawah pimpinan Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali. Pengesahan itu dituangkan dalam Kepmen No M.HH. AH.11.03-26, tanggal 10 Maret 2015. “Kami lega mengingat perselisihan di tubuh Golkar hampir setahun telah menguras emosi, pikiran, waktu, dan tenaga serta menebarkan kegelisahan luar biasa tentang masa depan Golkar,” kata Agung Laksono di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3). Menurut Agung, putusan pemerintah itu harus disambut dan dipatuhi seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Golkar di seluruh Tanah Air. “Hentikan perdebatan, hilangkan prasangka, dan tiba saatnya bagi Jakarta

24-32° C

Bandung

kita kembali bersatu serta bangkit merebut kembali kejayaan Partai Golkar,” ujarnya. Agung mengatakan, sikap pemerintah sesuai UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol. “Pasal 32 UU itu menyatakan, penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai. Ayat 5 pasal itu menyatakan, keputusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat,” katanya. Dia menegaskan Mahkamah Partai Golkar telah menjalankan UU itu dengan menggelar sidang pada 11, 17, dan 25 Februari 2015. “Kami segera konsolidasi dengan menggelar musda tingkat kabupaten dan kota, musda tingkat provinsi, dan munas pada 2016. Secara selektif kami memastikan untuk mengakomodasi kader hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela demi memperkuat Golkar menghadapi Pilkada Serentak 2015

22-32° C

Semarang

24-31° C

Yogyakarta

MENKUM HAM MENGESAHKAN KEPENGURUSAN DPP PARTAI GOLKAR HASIL MUNAS ANCOL 2014 dan Pemilu 2019.” Terkait posisi Golkar, kata Agung, mendukung pemerintahan yang sah sebagaimana komitmen partai sejak didirikan. Apakah dia atau pengurus dalam gerbongnya siap menduduki salah satu pos menteri jika reshuffle dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, Agung menegaskan, “Siap tidak siap (jadi menteri), kita lihat dinamikanya nanti. Apalagi, kami pernah ada di sana.” Menanggapi keputusan Menkum HAM, Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Fadel Muhammad menuding terjadi manipulasi putusan mahkamah partai. “Surat ini jelas-jelas manipulasi. 23-31° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

Manipulasi seorang menteri tidak bisa dibenarkan. Harus dibawa ke arah pidana,” katanya. Kuasa hukum kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Menteri Yassona melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. “Apa yang dilakukan Menkum HAM mirip dalam kasus PPP. Kesannya, kubu yang merapat ke pemerintah, itu yang disahkan,” ujarnya. Dia pun menuding, Menteri Yasonna telah menyalahi aturan dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan serta menyalahi asas hukum yang baik. Menurut Pengamat Politik UPH Emrus Sihombing, merujuk UU Parpol Pasal 32 ayat 5, putusan mahkamah bersifat final dan mengikat di internal partai. “Saatnya Golkar menyatu fokus berkarya bagi Indonesia. Yang sudah di depan mata, pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia,” kata Emrus. Bagi Pengamat Politik LIPI Siti 23-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Zuhro, kubu Agung belum tentu memenangkan dualisme kepengurusan meskipun surat Menkum HAM mengesahkan kubunya. “Apakah keputusan Menkum HAM akan mengikat? Ini subjected to chance. Coba kita lihat PPP, kubu Romi yang disahkan Kemenkum HAM, tetapi di PTUN kubu Djan Faridz dimenangkan. Apakah ketika kubu Agung dimenangkan, kubu Ical akan bengong?” Menurut Siti, terlalu dini menilai kubu mana yang akan menang. Secara de facto, keputusan mahkamah partai bukan keputusan tunggal serta belum mengikat. Apalagi persoalan kubu Agung yang akan mengincar posisi menteri di Kabinet Kerja. “Menurut saya itu jauh melompat,” ujarnya. Dia pun mengimbau, Menkum HAM senantiasa berhati-hati menelusuri permasalah internal suatu partai agar kasus PPP tak terulang. O ARIF KUSUMA | TARI OKTAVIANI Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.