Harian Nasional

Page 1

SENIN, 11 MEI 2015 | Nomor 591 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Harga Daging Sapi Sulit Turun

Gaya Etnik Kalung Keramik

»A7

»C25

B17

INTI KEKUATAN ARSENAL

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

ANTARA | UMARUL FARUQ

Kondisi Terkini Lokasi Lapindo

Sejumlah wisatawan melihat 100 patung sisa peringatan 8 tahun semburan lumpur Lapindo di area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (10/5). Di sisi lain, warga korban lumpur lapindo di area peta terdampak memblokade jalan raya kawasan itu.

“Jaga Jarak Parpol Penyokong” JAKARTA (HN) Presiden Jokowi diminta tetap menjaga hak prerogatif di tengah kian kencangnya desakan reshuffle menteri dalam Kabinet Kerja. Hal itu seturut pengaruh partai penyokong saat Pemilu Presiden 2014, hingga kini masih sangat kuat. “Hasil survei kami pada 2430 April 2015 melalui wawancara tatap muka dengan 450 responden, 34,4 persen publik minta sebaiknya Presiden menjaga jarak dengan PDI-P, 32,2 persen mendukung hubungan mereka baik, dan 33,4 persen tidak tahu atau tak menjawab,” kata Peneliti Kedai Kopi Hendri Satrio di Jakarta, Minggu (10/5). Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina itu, jawaban itu muncul terkait pertanyaan lain seputar seberapa jauh pengaruh partai Jakarta

23-33° C

Bandung

pengusung dalam Pemilu Presiden 2014 terhadap Presiden. “Sebanyak 60,7 Persen masyarakat menyebut Jokowi masih mendapatkan pengaruh parpol pengusung, 12,4 persen menyatakan Jokowi mandiri sebagai Presiden, dan 26,9 persen menjawab tidak tahu,” ujar Hendri. Kedai Kopi juga merilis perlu tidaknya reshuffle, rentang waktu reshuffle, jatah menteri kalangan profesional, dan perkara utama yang paling dirasakan masyarakat sebagai pendorong perlunya evaluasi total Kabinet Kerja. “Evaluasi publik terhadap program-program strategis pemerintah dan janji-janji kampanye Jokowi-JK yang tertuang di dalam Nawacita, mendapatkan rapor merah. Tiga kartu unggulan yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Pintar tak mendapatkan respons yang cukup baik di masyarakat,” tutur Hendri. Menurut Hendri, seluruh kementerian bertanggung jawab terkait pertumbuhan ekonomi

22-31° C

Semarang

24-32° C

Yogyakarta

MENIMBANG RESHUFFLE Suara Masyarakat

Masa Reshuffle

56 %

37%

7%

38,4 %

22,2 %

Perlu Reshuffle

Tidak Perlu

Tidak Tahu/tak Menjawab

Setahun

Setelah Enam Bulan

12%

48% Perlu ditambah

Jatah Profesional

Tidak ditambah Tidak tahu

40%

57,1 %

Perkara Utama

Presiden diminta tetap berpegang pada hak prerogatif, jika reshuffle dilakukan.

Harga Kebutuhan Pokok

20%

Harga BBM

8,2% Kemacetan 5,3% Susah Mencari Kerja 3,1% Tak Ada Rasa Aman 1% Banjir

Sumber: Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi)

yang hanya 4,7 persen jauh dari target awal 6-7 persen. “Namun, di bidang ekonomi, pekerjaan rumah terbesar masih di Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UKM, dan Menko Perekonomian,” katanya. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat, pertumbuhan ekonomi melambat akibat minimnya pencairan dana 22-32° C

Surabaya

25-33° C

Denpasar

dari Kementerian Keuangan dan belanja pemerintah dalam APBN belum maksimal. Kondisi itu terjadi akibat perombakan stuktural kementerian belum selesai. “Nomenklatur kementerian mengganggu proses perencanaan dan pencairan anggaran,” ujarnya. Menurut Uchok, jabatan pada level eselon satu atau dirjen masih banyak yang belum terisi, menjadi salah satu problem tersendiri. “Pentingnya jabatan 24-33° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

eselon satu, memberikan tanda tangan atau paraf dokumen anggaran agar bisa secepatnya cair.” Uchok mengatakan, kekosongan itu juga mengakibatkan dokumen berisi uraian kegiatan dan anggaran, belum selesai dibuat. “Bahkan Perpres No 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2015 hanya berisi anggaran dan kegiatan global, bukan teperinci. Ini akibat belanja pemerintah belum maksimal dan berakibat penarikan pajak yang hanya Rp 198,2 triliun pada triwulan pertama.” Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpendapat, publik berhak memiliki menteri yang baik, tetapi Presiden memiliki penilaian tersendiri. “Presiden sebaiknya menunggu evaluasi menyeluruh,” katanya. Bagi Direktur Indef Enny Sri Hartati, reshuffle perlu dilakukan sebagai opsi terakhir. “Evaluasi dulu yang tak maksimal.” O ARIF KUSUMA | ARIA TRIYUDHA

» Berita Terkait di Halaman A3 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.