SENIN, 11 MEI 2015 | Nomor 591 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Harga Daging Sapi Sulit Turun
Gaya Etnik Kalung Keramik
»A7
»C25
B17
INTI KEKUATAN ARSENAL
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ANTARA | UMARUL FARUQ
Kondisi Terkini Lokasi Lapindo
Sejumlah wisatawan melihat 100 patung sisa peringatan 8 tahun semburan lumpur Lapindo di area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (10/5). Di sisi lain, warga korban lumpur lapindo di area peta terdampak memblokade jalan raya kawasan itu.
“Jaga Jarak Parpol Penyokong” JAKARTA (HN) Presiden Jokowi diminta tetap menjaga hak prerogatif di tengah kian kencangnya desakan reshuffle menteri dalam Kabinet Kerja. Hal itu seturut pengaruh partai penyokong saat Pemilu Presiden 2014, hingga kini masih sangat kuat. “Hasil survei kami pada 2430 April 2015 melalui wawancara tatap muka dengan 450 responden, 34,4 persen publik minta sebaiknya Presiden menjaga jarak dengan PDI-P, 32,2 persen mendukung hubungan mereka baik, dan 33,4 persen tidak tahu atau tak menjawab,” kata Peneliti Kedai Kopi Hendri Satrio di Jakarta, Minggu (10/5). Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina itu, jawaban itu muncul terkait pertanyaan lain seputar seberapa jauh pengaruh partai Jakarta
23-33° C
Bandung
pengusung dalam Pemilu Presiden 2014 terhadap Presiden. “Sebanyak 60,7 Persen masyarakat menyebut Jokowi masih mendapatkan pengaruh parpol pengusung, 12,4 persen menyatakan Jokowi mandiri sebagai Presiden, dan 26,9 persen menjawab tidak tahu,” ujar Hendri. Kedai Kopi juga merilis perlu tidaknya reshuffle, rentang waktu reshuffle, jatah menteri kalangan profesional, dan perkara utama yang paling dirasakan masyarakat sebagai pendorong perlunya evaluasi total Kabinet Kerja. “Evaluasi publik terhadap program-program strategis pemerintah dan janji-janji kampanye Jokowi-JK yang tertuang di dalam Nawacita, mendapatkan rapor merah. Tiga kartu unggulan yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Pintar tak mendapatkan respons yang cukup baik di masyarakat,” tutur Hendri. Menurut Hendri, seluruh kementerian bertanggung jawab terkait pertumbuhan ekonomi
22-31° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
MENIMBANG RESHUFFLE Suara Masyarakat
Masa Reshuffle
56 %
37%
7%
38,4 %
22,2 %
Perlu Reshuffle
Tidak Perlu
Tidak Tahu/tak Menjawab
Setahun
Setelah Enam Bulan
12%
48% Perlu ditambah
Jatah Profesional
Tidak ditambah Tidak tahu
40%
57,1 %
Perkara Utama
Presiden diminta tetap berpegang pada hak prerogatif, jika reshuffle dilakukan.
Harga Kebutuhan Pokok
20%
Harga BBM
8,2% Kemacetan 5,3% Susah Mencari Kerja 3,1% Tak Ada Rasa Aman 1% Banjir
Sumber: Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi)
yang hanya 4,7 persen jauh dari target awal 6-7 persen. “Namun, di bidang ekonomi, pekerjaan rumah terbesar masih di Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UKM, dan Menko Perekonomian,” katanya. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat, pertumbuhan ekonomi melambat akibat minimnya pencairan dana 22-32° C
Surabaya
25-33° C
Denpasar
dari Kementerian Keuangan dan belanja pemerintah dalam APBN belum maksimal. Kondisi itu terjadi akibat perombakan stuktural kementerian belum selesai. “Nomenklatur kementerian mengganggu proses perencanaan dan pencairan anggaran,” ujarnya. Menurut Uchok, jabatan pada level eselon satu atau dirjen masih banyak yang belum terisi, menjadi salah satu problem tersendiri. “Pentingnya jabatan 24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
eselon satu, memberikan tanda tangan atau paraf dokumen anggaran agar bisa secepatnya cair.” Uchok mengatakan, kekosongan itu juga mengakibatkan dokumen berisi uraian kegiatan dan anggaran, belum selesai dibuat. “Bahkan Perpres No 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2015 hanya berisi anggaran dan kegiatan global, bukan teperinci. Ini akibat belanja pemerintah belum maksimal dan berakibat penarikan pajak yang hanya Rp 198,2 triliun pada triwulan pertama.” Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpendapat, publik berhak memiliki menteri yang baik, tetapi Presiden memiliki penilaian tersendiri. “Presiden sebaiknya menunggu evaluasi menyeluruh,” katanya. Bagi Direktur Indef Enny Sri Hartati, reshuffle perlu dilakukan sebagai opsi terakhir. “Evaluasi dulu yang tak maksimal.” O ARIF KUSUMA | ARIA TRIYUDHA
» Berita Terkait di Halaman A3 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG