SELASA, 11 NOVEMBER 2014 | Nomor 419 Tahun II
Kesempatan essempa esempat pat ata tan n Kedua edua edua Balotelli alot alote ote tell ellii
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Slow IT?
Cloud Social Media
» B17
A
IndonesianCloud can help
Mobility
www.indonesiancloud.com
Big Data Analytics
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
FASHION JFW 2015 MENUJU PANGGUNG DUNIA » C25
REUTERS | KEVIN LAMARQUE
RI AKAN SETOP IMPOR MINYAK » A7
PERTEMUAN BILATERAL RI-AS
Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan delegasi AS di sela-sela KTT APEC di Beijing, China, Senin (10/11). Obama juga dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Myanmar dan KTT G20 di Australia pekan ini.
DUALISME DPR BERAKHIR JAKARTA (HN) Dualisme kepemimpinan dalam parlemen berakhir. Dua kubu yang sebelumnya bersitegang, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), mencapai kesepakatan untuk menambah jumlah wakil pimpinan komisi di DPR dan membagi alat kelengkapan dewan (AKD). Koordinator KMP Idrus Marham menyatakan kesepakatan telah terjalin dengan KIH. Salah satu mufakat yakni dengan merevisi Undang-Undang MD3 dan diikuti dengan perubahan tata tertib. “Kita pastikan teman-teman yang berada di KIH dijamin ada sebagai pimpinan di setiap komisi,” kata Idrus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). Menurut dia, kesepakatan itu merupakan komitmen untuk mendorong kerja politik yang lebih produktif di DPR. “Kita sepakat berkomitmen, Jakarta
23-33° C
Bandung
mengakhiri dinamika politik yang tidak produktif. Bagaimana caranya, ya, kita sama-sama berperan mengambil peran di dalam dinamika politik di DPR,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini. Idrus menuturkan, dalam kesepakatan, KIH akan mendapat jatah pimpinan AKD sebanyak 21 posisi, dengan rincian 11 untuk wakil ketua komisi dan 10 untuk badan kelengkapan dewan. “Banggar dapat dua, BKSAP satu, Baleg satu, BURT satu. Limanya lagi yang sudah diberikan lebih awal dua dulu di Banggar sama BURT,” kata dia. Soal urusan tindak lanjut, KMP menyerahkan kepada DPR untuk merevisi UU MD3. Pada permulaan, KIH akan menyerahkan sejumlah nama untuk kemudian disahkan dalam paripurna. “Segera setelah itu, maka seluruh komisi-komisi sudah bisa jalan,” tuturnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung menyatakan
23-32° C
Semarang
23-35° C
Yogyakarta
PR DPR BARU
122 RUU belum disahkan 27 RUU Prioritas masih dalam pembicaraan, di antaranya:
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
Ratusan rancangan undang-undang menunggu diselesaikan.
- RUU tentang Perubahan atas UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah - RUU tentang Perubahan UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - RUU Kepalangmerahan - RUU Pertanahan - RUU Tabungan Perumahan Rakyat - RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat - RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan Sumber: Pusat Data Harian Nasional
tidak ada kocok ulang dalam melengkapi pimpinan komisi dan AKD. Menurut dia, sesuai kesepakatan, perubahan hanya berkutat pada komposisi pimpinan dewan menjadi satu ketua dan empat wakil ketua. “Pembentukan pimpinan dewan akan dilakukan secara bersama-sama, setelah terbentuk UU MD3 dan tatib (tata tertib) yang baru. Jadi ini tidak ada ko24-32° C
Surabaya
26-35° C
Denpasar
cok ulang,” katanya. Runtuhnya konflik diharapkan Pramono membawa DPR tak berjalan dengan persoalan. Karenanya, DPR dengan sejumlah AKD akan berkonsentrasi untuk menjadi mitra dari pemerintah. Komentar Idrus soal produktivitas bukan tanpa alasan. Jika melihat pekerjaan yang seharusnya dilakukan para wakil rakyat setelah dilantik, sedikitnya ada 122 RUU yang belum disahkan. Selain itu, ada juga 27 RUU prioritas yang baru dalam tahapan pembicaraan, semisal RUU KUHP. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus khawatir, produktivitas parlemen baru hanya sekadar praktik transaksi. Alasannya, dalam proses penyelesaian konflik, metode transaksional lebih diutamakan ketimbang kepentingan masyarakat. “Ke depan konflik yang sama mungkin saja akan muncul. Konflik selesai ketika KIH diberikan jatah di alat kelengkapan 26-35° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
komisi,” ujar Lucius. Menurut dia, dengan metode yang terlihat, UU MD3 hanya akan menjadi alat ‘permainan’ DPR untuk memenuhi syahwat politik. “Harusnya UU MD3 yang diubah terlebih dahulu. Bukan sekadar bagi-bagi kursi, dengan melihat sistem seperti apa yang mampu mengakomodasi sistem politik ke depan,” tuturnya. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai proses penyelesaian konflik kurang elok. “Menurut saya ini tidak sehat, kesannya cuma bagi-bagi kekuasaan,” ujarnya. Idealnya, kata dia, penyelesaian dualisme kepemimpinan seharusnya menggunakan asas proporsionalitas. Karenanya, konsekuensi logis yang seharusnya ditempuh yakni menggunakan metode kocok ulang. “Kalau tidak, mendingan KIH-nya ngalah sama sekali, tidak ngambil sama sekali,” kata dia. O RIZAVAN S THORIQI | TARI OKTAVIANI
>> Berita Terkait di A3 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah