SELASA, 11 OKTOBER 2016 | Nomor 1002 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
JERMAN JAGA GAYA
LIUK LAMPAI SENAM ARTISTIK
»B17
»C25
JERMAN vs IRLANDIA UTARA
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Parpol Simpan Hasil Audit Revisi PP No 5 Tahun 2009 dinilai tidak efektif.
PEMOGOKAN MUARA ANGKE
JAKARTA (HN) R e n c a n a
TATA KELOLA PENDANAAN PARPOL
berpendapat, minimal dalam satu periode atau enam bulan sekali, setiap parpol harus melaporkan anggaran mereka kepada masyarakat. Selain mematuhi undangundang, parpol harus lebih dulu memahami tanggung jawab moral sebagai salah satu elemen dalam demokrasi. “Moral itu lebih tinggi dibandingkan hukum. Bisa jadi, mereka pegang berdasarkan hukum, karena hukum mereka yang buat. Dalam pasal itu, terdapat kata ‘dapat’ itu bisa jadi diberitahukan dan bisa jadi tidak diberitahukan,” ujarnya. Secara moral, mereka wajib
melaporkan dana parpol secara transparan, apakah diminta atau tidak diminta siapa pun baik publik maupun pihak terkait, semisal BPK, jika sumber itu dari APBN. Menurut dia, sumber dana dari masyarakat maupun anggota, secara moral wajib dibuka pula. “Mereka bisa memaparkan laporan itu dalam videotron atau di depan gedung DPD masing masing parpol. Sebaiknya sumber-sumber dana itu dipaparkan dan diberitahukan secara transparan kepada masyarakat meskipun secara undang-undang tidak mengharuskan,” kata Emrus. Hingga kini, revisi PP No 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol bergulir. “Perlu dukungan pihak-pihak terkait dalam merevisi PP itu, sebab, tujuan penganuliran aturan ini untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi oleh parpol.” Kapuspenkum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan, Kejagung turut mengawasi proses pilkada melalui Pos Penegakan Hukum Terpadu bersama Polri dan Bawaslu. “Di sini kami turut menyelesaikan masalahmasalah atau pelanggaran yang terjadi saat pemilu, seperti mengawasi dana-dana yang ada apakah digunakan sesuai peruntuk-
DASAR PENGATURAN UU No 2 Tahun 2008 juncto UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol. PP 5 Tahun 2009 juncto PP 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Parpol. Permendagri No 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan Penganggaran dalam APBD
serta Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.
Sumbangan bisa berupa uang, barang, dan atau jasa. Bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang penghitungannya berdasarkan suara. Jumlah sumbangan perseorangan anggota parpol diatur dalam AD/ART, sedangkan perseorangan bukan
KPK TERUS TAMBAH PENYIDIK » Jakarta
23-34°C
Bandung
Pelaku usaha perikanan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, mogok dengan menghentikan kegiatan operasionalnya di Pelabuhan Muara Angke, Senin (10/10). Mereka memprotes kebijakan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) yang menaikkan tarif sewa lahan dari Rp 236 juta menjadi Rp 1,5 miliar per hektare per tahun. Perusahaan yang ingin memperpanjang kontrak lahan harus melunasi pembayaran paling lambat pada 30 Oktober 2016. Perum Perindo meminta perusahaan yang tidak membayar, membongkar atau memindahkan pabriknya ke tempat lain.
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
pemerintah menaikkan dana bantuan bagi partai politik harus diiringi sikap keterbukaan si penerima. Salah satu yang perlu dilakukan parpol penerima dana bantuan itu adalah mempublikasikan hasil audit. “Sebab, sangat jarang parpol mempublikasikan hasil audit pengelolaan dana bantuan dari pemerintah itu,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Jakarta, Senin (10/10). Menurut dia, parpol juga sering tidak mempublikasikan sumber pendanaan lain misalnya iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat atau sumber keuangan yang sah secara hukum. “Mereka tidak transparan mengenai sumber keuangan. Pada titik ini, negara harus hadir memaksa agar parpol lebih terbuka,” ujar Donal. Donal berpendapat, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah revisi UU Parpol. Dia mengatakan, peningkatan bantuan dari APBN itu sebuah keniscayaan, tapi aspek lain harus turut dibenahi seperti akuntabilitas, transparansi, sanksi, dan audit. Pembenahan itu harus komprehensif tidak dengan PP No 5 Tahun 2009, tapi melalui UU Parpol. “Jadi kalau pemerintah mau memperbaiki anggaran parpol, tentu harus masuk melalui UU Parpol bukan melalui PP No 5 Tahun 2009,” katanya. Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing
20-30°C
A4 Semarang
SUMBER PENDANAAN Iuran anggota,sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN atau APBD.
PASOKAN ELPIJI PINK MINIM » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A7
26-35°C
annya atau tidak,” ujarnya. Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan Tim Pengawal Pengaman Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) dapat digunakan terkait pengawasan pemilu atau pilkada. Arah pemantauan itu pada proyekproyek strategis di seluruh daerah. “Kami akan ikut memantau guna mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan atau menggunakan dana-dana di bawah kewenangan pengelolaan bansos dan dana hibah. Kekuatan itu datang bukan hanya dari aparat penegak hukum, tapi dari semua pihak,” katanya. O MELIA CHOLILAH anggota parpol paling banyak Rp 1 miliar per orang dalam waktu satu tahun anggaran. Untuk perusahaan dan atau badan usaha paling banyak senilai Rp 7,5 miliar per perusahaan dan atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran. Sumbangan didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, terbuka, tanggung, jawab, serta kedaulatan dan kemandirian parpol.
HILLARY KEMBALI JAUHI TRUMP » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
A15
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG