Harian Nasional

Page 1

RABU, 12 AGUSTUS 2015 | Nomor 663 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

MEDIA SOSIAL

Daging Oplosan Diwaspadai

Nilai Seni dan Fesyen

»A7

»C25

EMPAT ITU FANTASTIS Belum ada yang juara Bundesliga hingga empat kali beruntun.

» B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

MENGEJAR MIMPI DI BURSA KERJA

HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

Puluhan ribu pencari kerja antre untuk dapat masuk ke lokasi bursa kerja di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (11/8). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat pada 2015 dikhawatirkan akan memunculkan semakin banyak pengangguran. BPS mencatat, dalam setahun, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah 300 ribu jiwa. Hingga Februari 2015 pengangguran mencapai 7,4 juta orang.

Revisi UU Pilkada Masuk Akal Penerbitan perppu mengatasi persoalan calon tunggal dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap KPU. JAKARTA (HN) S e j u m l a h pemerhati Pilkada Serentak 2015 menyarankan pemerintah dan DPR merevisi terbatas UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Revisi terbatas dinilai lebih bermanfaat ketimbang penerbitan perppu mengatasi persoalan calon tunggal jelang pesta demokrasi di daerah tahun ini. “Jauh lebih masuk akal revisi terbatas ketimbang memaksa (penerbitan) perppu,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jierry Sumampaouw kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (11/8). Menurut Jierry, revisi memang tak bisa dilakukan secepatnya mengingat DPR sedang reses. Oleh karena itu, keputusan KPU Jakarta

26-33°C

Bandung

menunda pilkada serentak di empat daerah yang hanya memiliki pasangan bakal calon tunggal, tak perlu dipersoalkan. “Semua pihak perlu merelakan penundaan pilkada di sejumlah daerah karena hanya memiliki pasangan bakal calon tunggal,” ujarnya. Jierry menegaskan, wacana penerbitan perppu agar tak terjadi penundaan pilkada di daerah-daerah yang hanya memiliki pasangan bakal calon tunggal tidak tepat dan tidak penting. “KPU hanya melaksanakan UU menyangkut penundaan dan itu sudah diatur,” katanya. Menurut Jierry, jika perppu tetap diterbitkan pemerintah, sama saja mengintervensi KPU terkait tahapan pilkada serentak yang tengah berlangsung. Dia berpendapat, sebaiknya pemerintah tak mudah mengobral perppu demi kepentingan yang tidak mendesak dan tidak genting. “Meskipun itu hak pemerintah dan KPU tak bisa menolaknya,” ujarnya.

18-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

PASANGAN BALON BARU Kabupaten Pacitan Bambang Susanto dan Sri Retno Dhewanti (PDI-P dan Partai Hanura)

Kota Surabaya Rasiyo dan Dimam Abror (Partai Demokrat dan PAN)

Kota Samarinda Iswadi dan Nuhdiyat Noor (PDI-P dan Partai Hanura) Sumber: KPU hingga Selasa (11/8) pukul 16.00.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini sependapat soal perlunya revisi terbatas UU Pilkada. Hal itu dia anggap sebagai solusi permanen bagi daerah dengan calon tunggal. “Harus ada pengaturan definitif merespon calon tunggal itu,” katanya. Dia juga memahami, revisi terbatas kini terbentur waktu terkait tahapan-tahapan pilkada serentak. Namun, dia berpendapat, terbatasnya waktu tidak akan menjadi persoalan, jika DPR dan pemerintah ber22-32°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

itikad baik mencari penyelesaian permanen soal calon tunggal itu. “Tetapi kalau memang tak bisa dilakukan, perppu perlu dikeluarkan demi menyelamatkan hak konstitusional warga mengevaluasi pemimpin lokal dalam sirkulasi pilkada lima tahunan dan menjamin hak konstitusional pasangan bakal calon yang dari awal siap berkompetisi secara adil,” tutur Titi. Hingga hari terakhir perpanjangan kedua pendaftaran pasangan bakal calon yang akan bertarung dalam pilkada serentak tahun ini, tiga dari tujuh daerah akhirnya memiliki lebih dari dua pasangan. Empat daerah yang dipastikan terjadi penundaan pilkada adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), dan Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat). “KPU mengambil putusan sesuai PKPU No 12 Tahun 2015 bagi daerah dengan pasangan bakal calon 22-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

tunggal, pilkada ditunda periode berikutnya atau 2017,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik. Soal kemungkinan pemerintah menerbitkan perppu mengantisipasi penundaan pilkada di empat daerah itu, Husni menilai hal itu belum pasti. Dia mengakui, ada pihak-pihak yang sempat mendatangi KPU di antara empat daerah. Namun, hal itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendaftaran karena mereka tidak membawa berkas yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Komisioner KPU Ferry Rizki Kurniyansyah menambahkan, penundaan itu sebagai bentuk konsistensi melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Dia juga memastikan tak ada lagi masa perpanjangan pendaftaran bagi keempat daerah itu dengan pertimbangan kesiapan logistik pilkada dan sengketa pilkada. O ARIA TRIYUDHA

» Berita Terkait di Halaman A3 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.