Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | Nomor 1077 Tahun IV

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

BARCA 3-1 ATH BILBAO

LIFESTYLE

INI MESSI, BUNG!

MELAWAN MOMOK HOAX

»B9

»C17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pilkada Momentum Pembenahan JAKARTA (HN) Dugaan jualbeli jabatan yang melibatkan Bupati Klaten Sri Hartini layaknya fenomena gunung es. Sepanjang 2016, menukil catatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sedikitnya 35 kasus jual-beli jabatan terkuak. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai, birokrasi yang mudah diintervensi membuka celah korupsi, termasuk komersialisasi jabatan. Kasus jual-beli jabatan, menurut Robert, bukan hal baru. Alhasil, pemilihan kepala dearah dinilai menjadi momentum pembenahan. Masyarakat, ia mengingatkan, harus memilih calon berintegritas, bukan memilih berdasar uang atau latar belakang dinasti politik. “Harus membendung saat pilkada. Bangun kesadaran politik warga. Pemilih jangan hanya mempertimbangkan pragmatisme, tidak juga memilih karena idola,” kata Robert di Jakarta, Kamis (12/1). Ketiadaan kapasitas dan integritas kepala daerah, Robert mengingatkan, membuat birokrasi rentan dipolitisasi. Padahal birokrasi merupakan tulang punggung program pemerintah. “Ada ruang bagi kepala daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat lewat program.” Kehadiran UU Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Robert, seharusnya menjadi solusi. Selain mengatur proses seleksi dan lelang jabatan, sambungnya, beleid juga memerintahkan pejabat publik berkompetisi untuk mendapatkan hasil terbaik. Di sisi lain, ia menilai UU ASN masih terdapat celah imbas kepala daerah memiliki kendali menunjuk jabatan. Dalam proses seleksi, misalnya, kepala daerah membentuk panitia seleksi.

ANTARA | MUHAMMAD IQBAL

Jual-beli jabatan dinilai awal dari alur korupsi.

MENCARI DUTA MENUJU INDIA Model dalam busana kasual saat audisi ‘The Super Model Indonesia 2017’ di Serpong, Tangerang, Kamis (12/1). Gelaran El John Pageants yang didukung Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Koperasi-UKM ini memilih satu supermodel untuk berpartisipasi dalam kompetisi Super Model Internasional 2017 di India.

“Siapa yang bisa menjamin tidak ada ruang gelap dan kepentingan. Untuk itu, sistem seleksi harus diperkuat dengan pengawasan masyarakat dan aparat pemerintahan. Yang juga penting yakni keberadaan KASN untuk melakukan pengawasan,” imbaunya. Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, sedari 2004 hingga semester dua 2016, birokrasi menempati posisi tertinggi dalam kasus korupsi. Tanpa pembenahan, ia khawatir pelayanan masyarakat tersendat. Dalam temuan ICW, praktik minor di sektor birokrasi tak sekadar disebabkan sistem tak berjalan. Menurut Ade, ada fak-

CALON JAMAAH HAJI LANSIA PRIORITAS » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

A3

Semarang

tor internal yang menjadikan ASN menyalahgunakan wewenang, seperti tekanan dari atasan. “Banyak temuan kami bahwa birokrasi hanya menjadi eksekutor dari perintah atasan. Dulu konteks jual-beli jabatan memang dipaksa buat membeli jabatan. Jualbeli jabatan merupakan awal dari alur korupsi,” kata Ade. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menilai fenomena jual-beli jabatan menjadi celah korupsi. Menurut Basaria, lelang jabatan seharusnya bisa meminimalisasi praktik minor, termasuk menerapkan e-government. Komisioner KASN Waluyo membenarkan terdapat ASN terMENYULAM ASA, MEWUJUDKAN MIMPI »

22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

JUAL-BELI JABATAN ABDI NEGARA LAPORAN ADUAN SELESAI PENANGANAN PENYELIDIKAN KASUS NETRALITAS

278 kasus 205 kasus 73 kasus 37 kasus

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara | Temuan 2016

paksa melakukan praktik minor imbas intervensi atasan. Ihwal pengawasan, menurut Waluyo, bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah. “Bila orangnya sama dan jobdesk-nya sama, harus dibekukan,” tutur Waluyo. Dari banyaknya laporan, Waluyo mengakui, KASN sulit melakukan pembuktian imbas pe-

A4

Denpasar

nerima atau pemberi uang enggan menjadi saksi. KASN juga hanya bisa memberikan rekomendasi pelanggaran. Alhasil, ia berharap peran KASN ditambah untuk melakukan penindakan. “Kewenangan yang bisa beri efek jera untuk pengambilan keputusan. Untuk bisa berikan sanksi karena saat ini sifatnya rekomendasi,” katanya. Selama ini KASN sekadar memberikan sanksi penurunan jabatan. Ke depan Waluyo berharap KASN bisa mencopot jabatan. Ia juga menyarankan inspektorat daerah mau bekerja sama untuk memeriksa ASN. O TARI OKTAVIANI

PASOKAN RUPIAH BARU TERBATAS » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A5 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.