RABU, 12 JULI 2017 | Nomor 1217 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
“KING JAMES” MEMILIH BAYERN
PESONA RASA KULINER VIETNAM
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
DAERAH BELUM SIAP ZONASI PPDB 2017-2018 Menyulut Polemik
JAKARTA (HN) Proses Penerimaan Pe-
NAHDLATUL ULAMA SIAP BENTENGI KPK » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
PENGGUSURAN BUKIT DURI Warga menyaksikan penertiban bangunan di bantaran Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Selasa (11/7). Penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan normalisasi itu berujung kekecewaan, mengingat gugatan hukum warga belum menghasilkan keputusan pengadilan. >> Berita di Halaman A11
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
serta Didik Baru (PPDB) 2017-2018 memantik kegaduhan. Dari posko pengaduan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima sedikitnya 240 laporan persoalan dalam PPDB. Dari jumlah itu, tutur Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto, 48 persen di antaranya berisi keluhan masyarakat. “Pengaduan (keluhan masyarakat) terkait penyimpangan,” kata Daryanto di Jakarta, Selasa (11/7). Hasil rekapitulasi laporan pengaduan per provinsi, Jawa Barat menjadi wilayah tertinggi dengan 38 laporan, disusul Banten (26), Jawa Timur (25), dan DKI Jakarta (10). Mayoritas pengaduan, Daryanto mencatat, terkait penerapan zonasi sekolah. Kasusnya, seperti protes orangtua calon siswa yang merasa nilai akademik anak bagus tetapi tidak bisa mendapat sekolah yang diinginkan. Banyaknya penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu juga menjadi temuan lain, termasuk penerapan sisten daring (online) dan dugaan jual-beli bangku kosong. Terkait pungutan liar, Daryanto berharap orangtua melaporkan kepada dinas pendidikan. Kemendikbud, ia memastikan, “siap bekerja sama dengan kepolisian dan Tim Saber Pungli.” Ihwal sanksi, menurut Daryanto bergantung pada pelanggaran. Jika kedapatan pungli, sambungnya, kepala sekolah bisa diberikan teguran keras hingga pencopotan jabatan. “Butuh waktu untuk menerapkan aturan zonasi. Sistem ini saja belum maksimal di Jakarta yang menerapkannya sejak 2012,” kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad. Kemendikbud, menurutnya, sekadar menerbitkan aturan sistem zonasi secara umum melalui peraturan menteri. Kepala dinas pendidikan, sambungnya, diberikan kewenangan untuk menyesuaikan. Ihwal banyaknya persoalan, ia menilai harus menjadi pemelajaran. Setiap ins-
KELUH KESAH
PPDB
Pengaduan permasalahan
117
Permohonan informasi
83
Harapan dan aspirasi
40
(Data pengaduan 7 Juli) PENGADUAN PPDB PER PROVINSI JAWA BARAT 38 BANTEN 26 JAWA TIMUR 25 DKI JAKARTA 10 JAMBI 9 JAWA TENGAH 8 SUMATERA BARAT 7 KALIMANTAN UTARA 5 KALIMANTAN SELATAN 4 DI YOGYAKARTA 4 SULAWESI SELATAN 3 SUMATERA UTARA 3 BENGKULU 2 BALI 1 SULAWESI TENGGARA 1 TIDAK MENYEBUTKAN LOKASI 92 Sumber: Kemendikbud
A4
Semarang
pektorat diharapkan meningkatkan pengawasan. Tujuannya, kata Hamid, “memastikan aturan PPDB di setiap daerah mengacu pada permendikbud (aturan zonasi). Kami tidak mungkin menarik zonasi sekolah ke pusat. Itu sama saja menyalahi kebijakan otonomi daerah.” Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan tidak akan ikut campur dalam persoalan PPDB. Otonomi daerah, sambungnya, membuat Kemendagri sekadar mengawasi. Persoalan PPDB, menurut dia, terkait masalah teknis antara pemerintah daerah dengan Kemendikbud. “Kami baru bisa bertindak kalau sudah darurat dan meresahkan masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka kami langsung meminta klarifikasi Kemendikbud,” katanya.
ATURAN ZONASI PERLU DIKAJI
BATAM AERO TECHNIC RAIH SERTIFIKASI FAA » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
Denpasar
» A2
A7 23-34°C
Sumarsono optimistis Kemendikbud dapat menyelesaian persoalan. Kemendagri, ia melanjutkan, juga memberikan kewenangan kepada dinas pendidikan untuk mengatasi permasalahan secara mandiri. “Tujuan dari otonomi daerah itu mendewasakan daerah.” Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Suaedy menilai Kemendikbud dan Kemendagri kurang bersinergi dalam mengawasi proses PPDB. Kerja sama kedua instansi diyakini mengurangi persoalan. “Kemendagri dapat membantu mengawasi pembuatan peraturan gubernur, serta surat keputusan bupati dan wali kota yang bertentangan dengan permendikbud. Kepala dinas lumrahnya membuat petunjuk teknis (juknis) merujuk ketiga hal tersebut,” jelasnya. O ALVIN TAMBA
DARI PROTES, GAPTEK HINGGA NAMA PEJABAT
TRUMP TEKAN KOLEGA DI KONGRES » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG