KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | Nomor 739 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
PEMILU MYANMAR Berburu Ideologi Usang Jodoh di Dunia Maya Sulit Bertahan
EKONOMI
Beras Impor Mulai Masuk
EKUADOR vs URUGUAY
»A7
»C25
»A15
» B17
TARUNG KESEMPURNAAN
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Uang Gatot Terus Mengalir KPK MULAI MENDALAMI SUMBER DANA GUBERNUR NONAKTIF SUMUT ITU DUGAAN ALIRAN DANA GATOT
MARULI HUTAGALUNG Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kasus: Pengamanan penyelidikan di Kejagung
AJIB SHAH
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | ANTARA | DOK. PRIBADI
Ketua DPRD Sumut Kasus: Hak interpelasi, Laporan pertanggungjawaban, dan APBD Sumut
SALEH BANGUN Mantan Ketua DPRD Sumut Kasus: Hak interpelasi, Laporan pertanggungjawaban, dan APBD Sumut
Jakarta
23-34°C
Bandung
JAKARTA (HN) Penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Utara, baik dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), membuka tabir luasnya aliran dana Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho. Sampai saat ini, sedikitnya telah ada tujuh nama yang ditengarai menerima aliran dana dari politikus PKS itu, seperti mantan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, Direktur Penydikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Maruli Hutagalung, serta satu ketua dan empat mantan pimpinan DPRD Sumut. Aliran dana untuk Rio dan Maruli diduga terkait upaya pengamanan dalam penyelidikan di Kejagung. Dalam persidangan, istri Gatot, Evy Susanti, membenarkan adanya pemberian uang senilai Rp 500 juta untuk Maruli. Uang suap, kata Evy, menjadi permintaan pengacara OC Kaligis. “Soal itu (pemberian uang), yang ngerti Pak OC Kaligis,” tutur Evy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/11). Sangkaan itu juga pernah diujarkan Gatot. Ia mengakui ada permintaan uang dari Kejagung terkait pengurusan kasus dugaan korupsi dana bansos, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD di Pemprov Sumut. Namun ketika dimintai keterangan, Kaligis mengaku tak mengetahui mengenai aliran dana itu. “Saya tidak tahu soal itu (uang Rp 500 juta untuk Maruli). Jangan paksa saya,” ujarnya. Ketika dikonfirmasi, Maruli membantah dianggap menerima uang Gatot. Menurutnya, pengambilalihan kasus dana bansos dari Kejaksaan Tinggi Sumut sejak ada surat penyelidikan tertanggal 19 Maret 2015.
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
Karena itu, ia menolak penilaian Korps Adhyaksa mengamankan kasus tersebut. Bahkan, Maruli menantang siapa saja yang memiliki bukti untuk melaporkan. “Tidak ada Kejagung mengamankan kasus dana bansos. Saya bahkan inginnya kasus ini cepat selesai,” katanya. Sampai saat ini, kata Kapuspenkum Kejagung Amir Yanto, tidak ada pihak yang terlibat dalam pengamanan perkara. “Tidak ada bukti soal itu (pengamanan perkara),” ujarnya.
PATRICE RIO CAPELLA Mantan Sekjen Partai NasDem Kasus: Pengamanan penyelidikan di Kejagung
Sumber Dana Suap Terkait dugaan suap Gatot terhadap sejumlah pimpinan DPRD Sumut, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan penyidik tengah mendalami sumber dana. Informasi yang dihimpun, dugaan suap dengan anggaran mencapai Rp 25 miliar itu tak hanya dari satu sumber, melainkan turut menempatkan kolega Gatot di PKS. “Penelusuran terhadap penyandang dana dan sumber dana suap akan didalami penyidik,” tuturnya. 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
Apalagi, KPK curiga aliran dana suap Gatot telah berlangsung massif selama beberapa tahun. “Suap Gatot ini banyak sekali dan juga massif. Hal itu bisa dilihat dari jumlah pelaku, jumlah dana, dan kemungkinan adanya pihak lain (terlibat),” kata Indriyanto. Kuasa hukum Gatot, Yanuar Wisesa, membantah kliennya memberikan suap kepada DPRD Sumut terkait hak interpelasi. “Pak Gatot tidak pernah memberikan uang kepada anggota DPRD,” katanya. Dalam penyidikan perkara, komisi antirasuah telah menahan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, termasuk sejumlah mantan pimpinan DPRD lainnya. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji mengatakan, secara otomatis, pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang telah ditahan segera dinonaktifkan. Namun menurutnya, yang menjadi persoalan yakni pihak yang dapat mengisi unsur tersebut. Apalagi sampai saat ini belum ada yang mengatur ihwal pergantian perangkat dewan. “PP yang menjadi pelakana UU 23 Tahun 2014 belum ada. Karena menjadi sebuah kasus yang tidak pernah terpikir oleh penyusun UU ketika terjadi terjadi korupsi berjamaah,” katanya. Karena itu, ia khawatir roda legislasi di DPRD Sumut terancam lumpuh. “Rapat-rapat menjadi tidak bisa karena tidak ada pimpinannya,” ujarnya. Meski begitu, Dodi menilai kekosongan pimpinan dapat diatasi dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri, yakni partai dengan suara terbanyak, sesuai urutan perolehan suara, dapat menduduki sementara posisi yang kosong. O RIDWAN MAULANA | ARIA
DUGAAN ALIRAN DANA GATOT
CHAIDIR RITONGA Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Kasus: Hak interpelasi, Laporan pertanggungjawaban, dan APBD Sumut
SIGIT PRAMONO ASRI Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Kasus: Hak interpelasi, Laporan pertanggungjawaban, dan APBD Sumut
KAMALUDIN HARAHAP Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Kasus: Hak interpelasi, Laporan pertanggungjawaban, dan APBD Sumut
TRIYUDHA | AHMAD REZA
» Berita Terkait di Halaman A4 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG