Harian Nasional

Page 1

SENIN, 12 OKTOBER 2015 | Nomor 713 Tahun III

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

UPAH BURUH AKAN DINAIKKAN

AUTOKRITIK ATAS HIDUP MURSAL

»A7

»C25

A

» B17

BISNIS DI PRANCIS “Sang Naga” mengakhiri penantian selama lebih dari setengah abad, dan melaju ke putaran final Euro 2016.

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Kalimantan Jadi Zona Ekonomi Hijau

Jakarta

25-34°C

Bandung

Kesepakatan krusial selanjutnya, kedua kepala pemerintahan sepakat membuat Standar Global Baru Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Standar ini merupakan hasil harmonisasi Standar Malaysia dan Standar Indonesia yang nantinya menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia. “Harmonisasi standar baru ini akan menjadi standar ramah lingkungan dan diharapkan memberikan kesejahteraan bagi 4 juta petani sawit di Indonesia dan 500 ribu petani sawit di Malaysia,” kata Presiden.

Pekerjaan rumah buat kita, processing industri CPO dalam negeri harus berkembang. HERMAN HIDAYAT Peneliti LIPI

Mempercepat pelaksanaan keputusan dan koordinasi, kedua kepala pemerintahan sepakat pula membentuk Satuan Tugas Gabungan (Joint Task Force). “Ini sebuah inisiatif yang sangat bersejarah untuk industri minyak sawit dan kita harapkan bermanfaat bagi mayoritas petani kecil kelapa sawit, baik di Indonesia maupun Malaysia,” tutur Presiden. PM Najib mengatakan, perwujudan kerja sama dalam bidang minyak sawit tersebut merupakan hal formal dan konkret, meskipun sudah lama dibicarakan. “Bahkan sejak 2006 telah ada kesepakatan, tetapi belum dapat diwujudkan,” katanya.

18-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Herman Hidayat mendukung pembentukan Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit tersebut, dengan catatan demi menjaga promosi dan stabilitas harga. “Pekerjaan rumah buat kita, processing industri CPO dalam negeri harus berkembang,” ujarnya. Menyoal Kalimantan dijadikan GEZ, Herman mengatakan, lahan gambut sejatinya boleh dimanfaatkan industri dengan catatan kedalaman penggunaan tanahnya tak lebih dari tiga meter. Namun, di Kalimantan ditemukan lebih dari tiga meter lahan gambut dioperasionalkan untuk perkebunan kelapa sawit, agroforestri, dan HTI. “Ini pemicu kebakaran. Padahal, lahan gambut berfungsi menyerap dan menyimpan air,” katanya. Menurut Herman, kontrol dan pengawasan pemerintah yang lemah dalam proses eksplorasi perusahaan serta tumpang tindih lahan, menjadi penyebab kebakaran hutan di Indonesia. “Sebagai contoh, warga pendatang menggunakan lahan gambut yang telah ditinggalkan industri untuk berkebun dengan cara membakarnya. Ini salah satu pemicu kebakaran hutan,” tuturnya. Dia berpendapat, perlu penegakan hukum tak diskriminatif bagi pengusaha yang terlibat kebakaran hutan karena dampaknya sangat merugikan negara. Penegakan hukum itu termasuk pengawasan khusus terhadap pelaku penebangan liar, pendudukan lahan, dan deforestasi di Tanah Air. “Kabut asap menjadi bencana karena mereka tak patuh regulasi dan lemah penegakan hukum.” O DION B ARINTO | AHMAD REZA

22-32°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak (kiri) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10). Kedua pemimpin negara tersebut bertemu untuk menindaklanjuti peningkatan kerja sama bilateral di bidang industri minyak kelapa sawit dan lingkungan hidup.

PRODUKSI SAWIT NASIONAL (TON) Kepemilikan Rakyat Negara Swasta Total

2009 7.517.724 1.943.212 11.929.390 21.390.326

2010 8.458.709 1.921.660 12.116.448 22.496.857

2011 8.797.925 2.154.218 13.043.830 23.995.973

2012 9.197.729 2.133.007 14.684.783 26.015.519

2013 * 9.504.982 2.378.214 15.012.254 26.895.450

Sumber: Badan Pusat Statistik

*angka sementara

22-32°C

2014 * 9.786.569 2.501.879 15.732.841 28.021.289

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | LUCAS ANGGRIAWAN

JAKARTA (HN) Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia menyepakati sejumlah poin terkait pengembangan industri minyak kelapa sawit. Kesepakatan itu dihasilkan mengingat 85 persen produksi minyak kelapa sawit dunia berasal dari kedua negara. “Pertimbangan sustainability justru diperhatikan, makanya zona yang akan dikembangkan di Kalimantan bernama Green Economic Zone (GEZ),” kata Menlu RI Retno LP Marsudi dihubungi HARIAN NASIONAL, Minggu (11/10). Kesepakatan kedua negara itu dihasilkan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Najib Tun Razak di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Pada Sabtu (10/10), Menlu RI dan Menlu Malaysia menggelar pertemuan dua tahunan Joint Commision for Bilateral Cooperation di Kuala Lumpur, membahas tiga pilar. Di bidang politik, kedua negara membahas percepatan perundingan perbatasan. Di bidang ekonomi kedua negara berencana membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOP) serta bidang sosial budaya soal perlindungan buruh migran Indonesia dan pendidikan. Akhirnya pembentukan CPOP disepakati. Selain itu, terkait kesepakatan membangun GEZ di Kalimantan, Pemerintah RI menegaskan akan membangun sebuah kawasan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah dan memproduksi bahan bakar ramah lingkungan. “Jadi, Kalimantan bukan dijadikan sentra kelapa sawit, namun akan dibangun industri hilirnya,” ujar Menlu Retno.

ANTARA | WIDODO S JUSUF

PRESIDEN JOKOWI DAN PM NAJIB RAZAK SEPAKAT MEMBENTUK DEWAN NEGARA-NEGARA PENGHASIL MINYAK SAWIT


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu