JUMAT, 12 SEPTEMBER 2014 | Nomor 361 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
Mewujudkan Ruang Keluarga Nyaman » C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ANAS DITUNGGU 15 TAHUN PENJARA » A4
“MERIAM LONDON” SIAP MELEDAK » B17
510 Kepala Daerah MENOLAK
VICKY LUMENTUT ( WALI KOTA MANADO) Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
JAKARTA (HN) P e n o l a k a n terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada semakin menguat. Sebanyak 510 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia tetap mendukung pilkada langsung. “Mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi. Lebih dari itu, menyerahkan pilkada ke DPRD sama saja merampok Jakarta
23-33° C
Bandung
kedaulatan politik rakyat,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor dalam Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa di Jakarta, Kamis (11/9). Bupati Kutai Timur itu menerangkan, sikap tegas Apkasi dan Apeksi menolak pilkada melalui DPRD sudah beberapa kali disampaikan pada pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Panja RUU Pilkada. “Akan tetapi, masukan kami tidak mendapatkan perhatian serius. Buktinya, pembahasan aturan pilkada oleh DPRD dalam RUU Pilkada masih terus bergulir dan mungkin akan
21-32° C
Semarang
23-34° C
Yogyakarta
MEKANISME PILKADA MELALUI DPRD DINILAI MERAMPOK KEDAULATAN POLITIK RAKYAT
20-33° C
Surabaya
21-34° C
Denpasar
ISRAN NOOR (BUPATI KUTAI TIMUR)
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
tetap masuk hingga RUU tersebut disahkan pada akhir masa sidang DPR 25 September mendatang,” tuturnya. Selain memertegas sikap penolakan terhadap mekanisme pilkada melalui DPRD, kata Isran, Rakornas Luar Biasa juga mengonsolidasi langkah-langkah yang bakal ditempuh Apkasi dan Apeksi, jika RUU Pilkada disahkan. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut, senada. Menurut Wali Kota Mando itu, jika benar pilkada diserahkan kembali ke DPRD, para bupati
21-31° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
dan wali kota akan kembali tersandera oleh kepentingan partai di DPRD. “Jangan heran jika para bupati dan wali kota tidak optimal bekerja membangun daerah karena sibuk direcoki DPRD,” katanya. Dalam Rakornas Luar Biasa itu para bupati dan wali kota sepakat perlunya perbaikan sistem pilkada dengan memerhatikan unsur filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis, serta sepakat sistem pilkada dilaksanakan satu paket dengan wakil kepala daerah. O ARIF KUSUMA » Berita Terkait di Halaman A3
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah