SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 | Nomor 1267 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
BARCELONA vs JUVENTUS
UJI NYALI BARCA
NASIONALISME ABADI DALAM SIMFONI
»B9
»C17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pengawasan Investasi Minim Literasi keuangan dinilai masih kurang.
INDEKS LITERASI KEUANGAN
MURAL SETOP KEKERASAN ROHINGYA Seorang seniman membuat lukisan mural setop kekerasan Rohingya di Monumen Juang 45, Klaten, Jawa Tengah, Senin (11/9). Para seniman mural ingin menyampaikan pesan setop kekerasan terhadap warga Rohingya, Myanmar. Diharapkan pemerintah Myanmar segera dapat menyelesaikan prahara tersebut dengan damai. >> Berita di Halaman A7
ANTARA | ALOYSIUS JAROT NUGROHO
JAKARTA (HN) Investasi bodong di Indonesia masih marak terjadi dan merugikan masyarakat. Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, perlu optimalisasi pengawasan di lapangan untuk mencegah korban semakin bermunculan. Kepala Bidang Pengaduan YLKI Sularsi mengatakan, keberadaan Satgas Waspada Investasi cukup membantu. Hal ini dilihat dari berkurangnya laporan yang masuk YLKI. Kendati demikian, Satgas masih harus mengoptimalisasi pengawasan dan kecepatan tanggap atas laporan. “Artinya harus pasang mata dan telinga. Ada atau tidaknya pengaduan, mereka harus aktif. Sekarang yang terjadi marak melalui online, ini harus diperhatikan,” kata Larsi kepada HARIAN NASIONAL, Senin (11/9). Menurut Larsi, berdasarkan laporan terdapat dua jenis modus penipuan investasi. Pertama, nasabah ditawarkan berupa paket barang dan jasa, seperti Multi Level Marketing (MLM) tapi ternyata money game. Kedua, penipuan dilakukan dengan skema ponzi, modus dengan cara membayarkan keuntungan kepada investor dari uang investor berikutnya bukan dari hasil keuntungan usaha yang dijalankan. “Banyak juga modus penipuan pembelian rumah dengan uang muka 3,7 persen. Namun, yang diperjualbelikan sertifikat belum jelas,” ujarnya. YLKI menilai, keberadaan Satgas Waspada Investasi mendorong modus investasi bodong
semakin terungkap. YLKI meminta pengawas lebih cepat tanggap mengamati setiap transaksi investasi yang ditemukan. Larsi mengatakan, edukasi menjadi penting karena kesadaran masyarakat saat ini masih kurang sehingga menjadi penyakit masyarakat, sekalipun bagi orang yang berpendidikan tinggi dan bekerja di perusahaan besar. “Bahkan orang yang bekerja di institusi keuangan di bidang manjemen risiko pun tertipu. Sayangnya mereka tidak mau mengaku karena takut ketahuan bodohnya,” ujar Larsi. Anggota DPR Komis XI Eva Sundari mengatakan, permasalahan investasi bodong disebabkan faktor permintaan dan penawaran.
investasi itu belum,” ujarnya. Menurut dia, sosialisasi investasi bodong akan percuma dilakukan jika hanya diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan, kampus, dan sekolah. OJK, kata Eva, harus sosialisasi di tempat-tempat yang rendah literasi keuangan. “Kayaknya harus melibatkan ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Seperti di pesantren dan desa literasi keuangan masih rendah. Jadi di situ yang butuh edukasi.” Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengakui, pengetahuan terhadap literasi keuangan belum baik, terutama di daerah. OJK akan mendirikan perwakilan Satgas
Di sisi penawaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi telah mengawasi ketat terhadap oknum investasi bodong. “Namun, di sisi permintaan yakni masyarakat. Pemerintah belum menyadarkan masyarakat lewat pendidikan masif,” kata Eva kepada HARIAN NASIONAL. Eva mengatakan, tingkat bunga untuk hasil investasi yang masih diterima akal sekitar 9 persen. Jika ada koperasi maupun institusi keuangan yang menawarkan bunga hingga 14 persen bahkan dalam hitungan satu minggu, kata dia, investasi itu berbahaya. “Pegangan untuk cerdas literasi ini yang belum. Jadi pedoman agar sensitif terhadap
Waspada Investasi di 39 daerah. “Ini bisa mempercepat proses sosialisasi dan penanganan kalau ada kasus di daerah itu,” kata Tongam. Selain itu, peningkatan edukasi di daerah akan dilakukan bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Bareskrim. Namun, edukasi sedikit terhambat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri harus membantu. Terkait mitigasi investasi bodong, Tongam mengatakan, Satgas bisa bergerak tanpa menunggu laporan. OJK beserta jajarannya selalu bergerak berdasarkan analisis tim dan laporan dari berbagai lini. O DEDY DARMAWAN NASUTION
ACEH 32,73% | SUMATERA UTARA 32,36% | SUMATERA BARAT 27,27% | RIAU 29,45% | JAMBI 26,91% | SUMATERA SELATAN 31,27% | BENGKULU 27,64% | BANGKA BELITUNG 29,45% | LAMPUNG 26,91% | KEPULAUAN RIAU 37,09% | DKI JAKARTA 40,00% | JAWA BARAT 38,70% | JAWA TENGAH 33,51% | DI YOGYAKARTA 38,55% | JAWA TIMUR 35,58% | BANTEN 38,18% | BALI 37,45% | NUSA TENGGARA BARAT 21,45% | NUSA TENGGARA TIMUR 28,00% | KALIMANTAN BARAT 30,55% | KALIMANTAN TENGAH 26,18% | KALIMANTAN SELATAN 23,27% | KALIMANTAN TIMUR 30,55% | KALIMANTAN UTARA 26,55% | SULAWESI UTARA 28,73% | SULAWESI TENGAH 22,55% | SULAWESI SELATAN 28,36% | SULAWESI TENGGARA 26,55% | GORONTALO 23,27% | SULAWESI BARAT 26,91% | MALUKU 26,18% | MALUKU UTARA 27,27% | PAPUA BARAT 19,27% | PAPUA 22,18% Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
SETNOV DINILAI TIDAK KOOPERATIF » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A2
Semarang
RUMAH SAKIT WAJIB TANGANI PASIEN » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
A3
Denpasar
KBRI LATIH TKI DI MALAYSIA » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A5 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG