Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 13 DESEMBER 2013 | Nomor 103 Tahun I

Istana Prancis di Tapis Lampung »C25

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

THE BEST OF BARCA

Neymar hattrick, permainan tim tampak sempurna. »B17

Lion Air Kembali Layani Umroh

A

»A7

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Menyeberang Menuju Sekolah

ANTARA | ANIS EFIZUDIN

Sejumlah pelajar berangkat sekolah menumpang perahu di Desa Kaliwungu, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (12/12). Setiap hari puluhan pelajar dari beberapa desa di wilayah tersebut menggunakan jasa perahu penyeberangan Sungai Kalisapi untuk ke sekolah dengan membayar Rp 500 untuk sekali menyeberang.

Banyak Pejabat Hidup Mewah Ada gubernur menikmati kemewahan, sementara masyarakat di sekitarnya miskin. Model pemimpin seperti ini serakah dan tamak. JAKARTA (HN) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tegas me­ ngatakan pemimpin yang memi­ liki penghasilan besar dari hasil mencuri uang rakyat serta tamak dalam perilaku sosialnya layak dijatuhi hukuman mati. “Model pemimpin seperti ini sama sekali tidak menjalan­ kan amanah yang dipercayakan ­kepadanya. Sebaliknya, ia justru korup demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya untuk ke­ pentingan dirinya,” kata Samad. Berdasarkan pantauan KPK, kata Samad, banyak pejabat dae­ rah seperti gubernur dan bupati yang hidup dalam kemewahan, sementara masyarakat di se­ kitarnya jauh dari kesejahteraan. Ini terjadi sebab permainan korupsi di berbagai sektor sen­ Jakarta

24-34° C

Bandung

tral, seperti di sektor energi dan pangan. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor tersebut merupakan sumber pengentasan persoalan kemiskinan dan ke­ maslahatan bangsa. “Ada gubernur menikmati ke­ mewahan, sementara masyarakat di sekitarnya miskin. Mereka ini adalah serakah dan tamak. Dia nggak peduli sama orang lain,” kata Samad, dalam diskusi Pe­ kan Politik Kebangsaan bertema “Me­nyongsong Indonesia Memilih 2014” di Kantor International Con­ ference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Kamis (12/12). Samad mengatakan, jika mengacu pada pendapatan seorang kepala daerah (guber­ nur atau bupati), itu sudah lebih dari cukup. Selain mendapat gaji pokok, dia pun masih mendapat

21-32° C

Semarang

24-32° C

Yogyakarta

berbagai tunjangan dan fasilitas mewah. Samad mencontohkan, gaji seorang Kepala Satuan Kerja Khu­ sus Pelaksana Kegiatan U ­ saha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saja bisa mencapai Rp 250 juta per bulan. Itu penghasilan yang lebih dari c­ukup. Karena itu, jika mereka masih melaku­ kan korupsi, kata Samad, “Ini harus dihukum mati.” Pro–Kontra Hukuman Mati Terkait hukuman mati, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigae menyatakan apa pun alasannya, pihaknya tidak setuju dengan hukuman mati. “Karena itu, korupsi kalau dikait­ kan dengan hak asasi, kami sahsah saja. Tapi kalau dengan hu­ kuman mati, kami tidak ­setuju,” kata Natalius. Bagi Komnas HAM, hukuman mati melanggar hak atas hidup 24-31° C

Surabaya

25-33° C

seseorang yang tidak bisa di­ kurangi oleh siapa pun. Komnas HAM dalam rapat paripurna me­ nyatakan hukuman mati ditolak secara resmi. Komnas HAM meminta agar Pasal 10 R pada bab 10 yang memuat tentang hukuman mati pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus di­ ganti. “Hukumannya dikuan­ titatif menjadi seumur hidup, 10 tahun atau 20 tahun. Jadi, di­ angkakan saja, jangan pakai istilah hukuman mati,” ujarnya. Pakar Hukum Pidana Uni­ versitas Islam Indonesia (UII) Yo­ gyakarta, Muzhakir mengatakan, seharusnya KPK tidak terjebak dalam persoalan hukuman mati. Menurut dia, semua aparat pe­ negak hukum sebaiknya tidak membuat opini terkait dengan masalah hukum. “Karena nama­ nya saja penegak hukum, berarti tugasnya menegakkan hukum, bukan membuat opini,” katanya.

Denpasar

25-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Ia membandingkan dengan polisi yang tidak pernah mau beropini jika tidak berdasar pada barang bukti. Polisi, kata Muzha­ kir, baru akan berbicara mana­ kala dia telah memiliki barang bukti terhadap sebuah perkara. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadyah, Din Syamsuddin tidak menampik ­ ide hukuman mati bagi korup­ tor. Bahkan, kata Din, dari dulu ­Muhammadyah telah menyatakan sikapnya agar koruptor dihukum mati guna menimbulkan efek jera. Dia mengaku hukuman mati ma­ sih menjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan Karena itu, pendapat KPK yang menghendaki pelaku ke­ jahatan yang dikategorikan se­ bagai extraordinary crime dihu­ kum mati terkesan terlambat. Menurut Din, sekarang ini KPK baru tampak getol dalam meng­ upayakan pemberantasan ko­ rupsi. l HERMAN SINA Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.