Harian Nasional

Page 1

RABU, 13 JANUARI 2016 | Nomor 786 Tahun III

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

PELATIHAN PILOT

PASCAMENIKAH

Lion Air Group Gandeng Airbus

Siapkah Punya Momongan?

»A7

»C25

MOMOK SEJAGAT Setiap lawan bagaikan menemui nasib apes kalau menghadapi Barca.

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

UJIAN SIM D

ANTARA | JAFKHAIRI

Penyandang tunadaksa mengendarai sepeda motor yang telah dimodifikasi saat ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D di Polres Bogor Kota, Jawa Barat, Selasa (12/1). SIM D ditujukan untuk penyandang disabilitas sebagai legalitas dalam mengendarai kendaraan dan salah satu syarat tata tertib lalu lintas bagi difabel.

Mega: Jangan Reaktif Tolak GBHN Kewenangan presiden dikhawatirkan terkunci. JAKARTA (HN) Rapat

Kerja Nasional I PDI Perjuangan menghasilkan 22 rekomendasi. Di antara anjuran itu, PDI-P turut menggaungkan untuk kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pemunculan GBHN dapat terwadahi dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Tujuannya, kata dia di Jakarta, Selasa (12/1), “Sebagai haluan negara, termasuk haluan pembangunan nasional menuju Indonesia Raya melalui konsep Trisaktl.” Karena itu, PDI-P menilai fungsi dan wewenang MPR perlu dikembalikan, terkait pembentukan dan penetapan Ketetapan MPR. Menurut Hasto, pengemJakarta

23-34°C

Bandung

balian fungsi dan wewenang MPR dapat menjadi haluan guna mewujudkan PNSB. Konsep PNSB akan mengikat seluruh lembaga negara, termasuk mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan. Karena itu, amandemen UUD 1945, atau mengubah peraturan yang saling terkait perlu dilakukan. Guna mengimplementasikan hal tersebut, kata Hasto, “Maka MPR harus diberikan kewenangan untuk membentuk dan menetapkan GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945.” Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan, usulan memunculkan PNSB bukan untuk mengakomodasi kepentingan partainya. Menurut dia, PNSB guna menjadikan program pemerintah berkesinambungan, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Tanpa PNSB, visi dan misi

20-32°C

Semarang

24-37°C

Yogyakarta

REKOMENDASI RAKERNAS PDI-P ´ Revisi UU BUMN ´ Revisi UU Penanaman Modal ´ Revisi UU Ketanagalistrikan ´ Revisi UU Migas ´ Revisi UU Perkoperasian ´ Revisi UU Perjanjian Internasional ´ Revisi UU Sumber Daya Air ´ Tingkatkan pengelolaan wilayah perbatasan ´ Tingkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan ´ Wujudkan kedaulatan pangan ´ Kembalikan fungsi dan wewenang MPR: membentuk dan menetapkan ketetapan ´ Memunculkan GBHN melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana

pemerintah menjadi beda. Imbasnya, kata Mega, rencana pembangunan tak berjalan maksimal. “PNSB akan menjadikan pembangunan di Indonesia lebih 23-34°C

Surabaya

25-36°C

Denpasar

cepat meningkat,” tuturnya. Mengenai kekhawatiran memunculkan GBHN seperti mengembalikan pada Orde Baru, Mega tak sepakat. “Jangan reaktif (menolak PNSB). Diskusi dulu. Kalau begini (banyak mengeluh), bagaimana Indonesia mau maju?” ujarnya. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendukung usulan menghidupkan lagi GBHN. “Tidak ada masalah (mengembalikan wewenang MPR) bagi kami. Saya kira (GBHN) usulan baik,” katanya. Bahkan, ia berniat membahas rekomendasi PDI-P dengan Koalisi Merah Putih. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun khawatir upaya memunculkan kembali GBHN akan mengurangi kewenangan presiden. Itu karena GBHN menjadi produk MPR. Imbasnya, jelas dia, “Presiden tidak bisa men25-34°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

gubah GBHN karena berbentuk Ketetapan MPR.” Refly menilai status GBHN harus diperjelas. “Kalau bentuk (GBHN) adalah ketetapan MPR, akan mengurangi power presiden. Padahal GBHN belum tentu cocok dengan visi-misi presiden.” Namun jika GBHN sekadar berbentuk undang-undang, presiden dapat melakukan pengubahan. “Tapi kalau dalam bentuk UU, tidak perlu GBHN karena sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang,” katanya. Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, pengembalian kewenangan MPR sekadar untuk menetapkan PNSB. Konsep tersebut, kata dia, berbeda dengan GBHN sebelum dihilangkan. “Amandemen (UUD 1945) juga tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden,” tuturnya. O AHMAD REZA Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.