Harian Nasional

Page 1

SENIN, 13 MARET 2017 | Nomor 1126 Tahun IV

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

CHELSEA vs MAN UNITED

MISI REVANS DAN JUARA

PADU PADAN BELANGA WASTRA

»B9

»C17

MULAI 31 MARET 2017

DENPASAR

BRISBANE

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

“Jangan Intervensi KPK” DPR menolak dianggap melemahkan komisi antirasuah.

AREMA JUARA

yang beredar,” kata Laode, “jelas untuk melemahkan KPK.” Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, revisi UU KPK akan membuat penyadapan harus seizin dewan pengawas. Jika dikabulkan, ia khawatir KPK tak bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selama ini, penyadapan dilakukan sebelum penyidikan. “(Revisi UU KPK) Jelas berpotensi melemahkan KPK,” kata Febri. DPR, menurut Febri, seharusnya memperbaiki internal lembaga, terutama di sektor pencegahan. Ihwal kasus dugaan korupsi KTP-el, terutama terkait keterlibatan sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan, Febri memastikan akan ditindaklanjuti. Jika ditemukan bukti dalam persidangan, sambungnya, KPK tak segan menjerat.

PERKETAT PENGAWASAN ANAK » Jakarta

25-31°C

Bandung

Pemain dan official Arema FC melakukan selebrasi kemenangan usai menjuarai Piala Presiden 2017 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Minggu (12/3). Singo Edan menjadi juara setelah menundukkan Pusamania Borneo FC dengan skor akhir 5-1. >> Berita di A2 & B16

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) Inisiatif parlemen merevisi UU PKK) kembali membuat gaduh. Pimpinan komisi antirasuah menilai revisi justru membuat pemberantasan korupsi melemah. Pasalnya, sejumlah kewenangan yang dimiliki KPK rentan dikurangi, bahkan dibatasi dan dihilangkan. “(UU KPK) Tidak perlu (direvisi) sama sekali,” tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (12/3). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang khawatir revisi sekadar mengakomodasi kepentingan segelintir orang. Apalagi, parlemen kembali menggulirkan wacana revisi ketika KPK mengusut skandal KTP Elektronik. Menurut Saut, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK memang perlu dievaluasi lantaran perilaku korupsi masih menyentuh penyelenggara negara. Tapi, sambungnya, bukan dilakukan saat ini karena dikhawatirkan membawa kepentingan segelintir orang. Revisi UU KPK, Saut menyatakan, tepat dilakukan ketika pemerintah konsisten membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Sekarang belum konsisten dengan UU sudah mau diubah. Ini kerjaan sia-sia dan tidak efisien karena urgensinya lebih kepada kepentingan sempit sekelompok orang,” ujarnya. Alhasil, Saut berharap parlemen tidak mengintervensi KPK. “Kasihan bangsa ini. Masak belum sadar-sadar juga. Bukalah pintu hati sedikit saja. Saya pikir DPR pasti lebih paham mana yang lebih prioritas,” imbau Saut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai revisi UU KPK belum penting dilakukan. “Draf

20-30°C

A3 Semarang

Kasihan bangsa ini. Masak belum sadar-sadar juga. Bukalah pintu hati sedikit saja. Saya pikir DPR pasti lebih paham mana yang lebih prioritas. SAUT SITUMORANG WAKIL KETUA KPK

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan KPK untuk segera menindak sederet nama yang diduga terkait dugaan korupsi KTP-el. Jika dibiarkan, ia khawatir akan menjadi “bola pa-

WINGS AIR PERKUAT KONEKTIVITAS DI SULUT » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

nas” untuk KPK. “(Jika) Ada dua alat bukti, segera ditetapkan sebagai tersangka.” Peneliti ICW Tama S Langkung berharap KPK menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sidang dugaan korupsi KTP-el. TPPU dinilai membuat KPK lebih mudah menjerat pelaku lain. Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono berharap masyarakat mengawal dugaan korupsi KTP-el, termasuk usulan merevisi UU KPK. “Jangan lagi KPK diintervensi.” Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing curiga, wacana revisi UU KPK menandakan sejumlah anggota dewan masuk dalam pusaran korupsi. UU KPK, menurut Emrus, dinilai masyarakat relevan untuk diterapkan.

A5

Denpasar

Ketua Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR Johnson Rajagukguk memastikan revisi UU KPK tak terkait kasus KTP-el. Saat ini, sambungnya, revisi baru sebatas konsep. “Tidak ada pesanan dalam menggulirkan RUU KPK, murni karena ada kesepakatan dulu supaya disosialisasikan, kami sosialisasikan. Apalagi intervensi (pesanan), ini kewenangan dewan,” katanya. Menurut Johnson, sosialisasi RUU KPK di Universitas Andalas, Sumatera Utara, dan Universitas Negeri Jakarta sekadar media untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. DPR, ia memastikan, tak ingin KPK dilemahkan. “Intinya ada di masyarakat. Yang terpenting masyarakat tahu konsep RUU KPK yang disepakati.” O TARI OKTAVIANI | MELIA CHOLILAH | MERY HANDAYANI

IRAK REBUT SEPERTIGA MOSUL BARAT » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A7

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu