SENIN, 13 OKTOBER 2014 | Nomor 391 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
MALTA vs ITALIA
KESEMPATAN KEDUA » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
RUPIAH DIPREDIKSI TEMBUS RP 13 RIBU » A7
AMBISI GOOGLE GENGGAM TEKNOLOGI » C25
Antisipasi Kudeta Konstitusional
ANTARA | NYOMAN BUDHIANA
Jokowi mengajak pendukung untuk tidak mengerahkan massa saat pelantikan.
DUA BELAS TAHUN BOM BALI Kerabat dan keluarga korban yang tergabung dalam Yayasan Isana Dewata menggelar doa mengenang 12 tahun Tragedi Bom Bali I di Monumen Bom Bali, Legian, Kuta, Bali, Minggu (12/10). Serangan teroris yang menewaskan 202 orang dari 20 negara tersebut diperingati dengan doa dan tabur bunga di bekas lokasi kejadian.
Jakarta
23-33° C
Bandung
22-32° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
22-32° C
Surabaya
JAKARTA (HN) Sejumlah kalangan khawatir pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berlangsung, Senin (20/10) malam. Jika hal itu terwujud, bisa terjadi kevakuman kekuasaan dan kudeta konstitusional. “Ini akibat UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) multitafsir. Jika satu pimpinan MPR tak hadir, bisa menjadi dasar perdebatan di Rapat Paripurna MPR. Saya yakin 99 persen, perdebatan berlanjut hingga larut dan berpotensi vacum of power,” kata Direktur Eksekutif Pusaka Kajian Trisakti Fahmi Habsyi di Jakarta, Minggu (12/10). Menurut Fahmi, mengacu Pasal 14, Pasal 15 ayat 1 dan 2, serta Pasal 34 ayat 4, 5, 6, dan 7, Jokowi-JK bisa gagal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. “Mahkamah Konstitusi (MK) tak mau menafsirkan Pasal 34 ayat 6 dan 7 tentang pimpinan MPR yang melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Oleh karena itu, MK harus menjelaskan penafsiran pasalpasal di UU MD3 itu pada publik agar pelantikan Jokowi-JK lancar,” tutur dia. Fahmi menilai, Pasal 34 tersebut ambigu. Fahmi mengatakan, harus dipastikan tak terjadi vacum of power. Dia menegaskan, pelantikan pada malam hari sangat berisiko dan kudeta konstitusional mengancam. “Kami menolak pelantikan pada malam hari dengan alasan menghindari hal-hal anarkis,” katanya. Fahmi menyarankan, Tim Transisi Jokowi-JK memikirkan kemungkinan vacum of power. “Dalam politik, tak ada yang bisa menjamin,” ujarnya. Menurut dia, Jokowi-JK juga perlu berdiskusi intens dengan partai koalisi agar kebuntuan-kebuntuan terpecahkan. Fahmi pun mengajak seluruh masyarakat 23-36° C
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
mengawasi pimpinan MPR agar istiqomah pelantikan presiden dan wakil presiden baru berjalan lancar. “TNI dan Polri harus bisa melindungi rakyat, Pancasila, dan UUD 45,” kata Fahmi. Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, KH Hasyim Muzadi mengatakan, penjegalan sekadar wacana dan susah terlaksana karena pelaku bakal rugi sendiri. “Masyarakat akan menilai, mereka haus kekuasaan jika penjegalan terjadi,” ujarnya. Faktor lainnya, menurut Hasyim, pelantikan presiden baru masih menjadi tanggung jawab kepala negara secara politis, meskipun secara teknis di bawah KPU. “Presiden harus berkoordinasi dengan yudikatif dan legislatif. Kalau ada apa-apa, kepala negara enggak bisa mengelak. Itu tanggung jawabnya,” katanya. Dia mengatakan, gerakan rakyat diharapkan bukan hanya saat pelantikan, namun permanen. “Dalam sistem kita, semua ada yang mengontrol kecuali DPR. Mereka (DPR) perlu dikontrol,” ujarnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti sependapat. Dia mengatakan, penjegalan Jokowi sulit terjadi. “SBY pasti tidak mau citranya kembali jelek,” katanya. Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen pun, kata dia, akan coba menaikkan citra agar mendapatkan simpati rakyat. “Kalau vacum of power terjadi, masyarakat pasti memusuhi KMP.” Dia memrediksi, ada dua pilihan yang akan dilakukan parlemen yaitu menyetujui Perppu Pilkada atau melancarkan pelantikan Jokowi-JK. Sebelumnya, Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat pendukung untuk tidak mengerahkan massa saat pelantikan pekan depan. Hal itu perlu dilakukan, agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan. O ARIF KUSUMA Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah