RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | Nomor 1268 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
BIG IS
LIGA CHAMPIONS
RINDU RONALDO
BEAUTIFUL
»B9
»C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SAWAH KERING
ANTARA | YUSRAN UCCANG
Petani membajak sawah yang mengalami kekeringan di persawahan Samata Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (12/9). Sebagian besar petani di daerah itu terpaksa menjadikan sawahnya sebagai kebun sayur akibat rendahnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir serta minimnya irigasi di daerah tersebut.
Tudingan Pansus Angket Mentok RDP Komisi III DPR dengan KPK dilanjutkan pekan depan. JAKARTA (HN) Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK yang berlangsung dua hari yaitu Senin (11/9) dan Selasa (12/9) dinilai sebagai antitesis atas tudingan-tudingan Pansus Angket KPK di lembaga wakil rakyat itu terhadap komisi antirasuah. Melalui RDP itu, apa yang diributkan Pansus Angket KPK yang seolah berhasil membuktikan ketidakberesan KPK, ternyata sesuatu yang biasa saja. “Tak ada masalah yang terungkap dari tudingan-tudingan pansus terhadap KPK selama ini. Sebab, KPK mampu menyuguhkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan anggota pansus di Komisi III,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (12/9). Menurut Karus, sesungguhnya kerja pansus sudah selesai dan pelanggaran serius yang
dilakukan KPK tak terbukti sebagaimana diributkan dalam beberapa minggu terakhir. Dia mengatakan, pertanyaan dan wacana rekomendasi yang akan dihasilkan pansus untuk KPK juga tidak penting lagi, meskipun ada satu atau dua persoalan kecil terkait tata kelola kelembagaan. “Apalagi kalau sampai merekomendasikan pembekuan atau pembubaran KPK, saya kira menjadi khayalan ketika alasan kuat untuk itu tidak tampak ditemukan dalam tanya jawab Komisi III dengan KPK,” ujar dia. Karus berpendapat, secara umum RDP tersebut lebih tampak sebagai rapat kerja Pansus Angket dengan KPK. Indikasi nuansa rapat pansus dalam RDP itu tampak nyata dengan adanya mutasi mendadak beberapa anggota pansus yang berasal dari luar komisi hukum secara tibatiba menjadi anggota Komisi III. Selain itu, sebagian besar pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi III ke KPK terkait pertanyaan yang beberapa hari terakhir ini banyak dibicarakan anggota pansus.
PEKAN DEPAN NOVANTO DIPANGGIL ULANG » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A2
Semarang
Semua yang kami bahas memiliki korelasi isu yang sama yang dibahas pansus. SAUT SITUMORANG WAKIL KETUA KPK
“Dengan demikian RDP ini merupakan siasat DPR untuk kepentingan mendukung kerja penyelidikan Pansus Angket KPK. Karena gagal menghadirkan KPK dalam forum Pansus Angket, DPR menemukan celah melalui RDP ini untuk mendapatkan konfirmasi KPK atas temuantemuan pansus terhadap kinerja komisi antirasuah,” katanya. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, tidak ada satu penegak hukum atau organisasi pun yang tidak boleh di-check and balance, termasuk KPK. Namun, terpenting adalah TARGET SDGS BUTUH SKALA PRIORITAS »
26-33°C
Yogyakarta
proses dan prosedur atau tata kelola proses check and balance tersebut. Dia berpendapat, RDP dalam dua hari itu menunjukkan, mekanisme check and balance kepada KPK melalui Komisi III cukup maksimal. “Semua yang kami bahas memiliki korelasi isu yang sama yang dibahas pansus. Semua substansi telah dijawab KPK. Ada beberapa memang yang harus didalami lagi oleh teman-teman DPR. Itu sebabnya, rapat ditunda sampai minggu depan. Ada beberapa detail yang harus kami jelaskan dan itu butuh waktu. Secara umum, KPK menerima masukan guna perbaikan,” tutur dia. Dalam RDP hari pertama, pembahasan fokus soal rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan KPK. Sedangkan kemarin, rapat fokus soal mekanisme proses pengaduan masyarakat di KPK hingga kasus yang dilaporkan itu naik ke persidangan. Perihal mekanisme proses pengaduan masyarakat, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, DPR butuh penjelasan KPK un-
23-32°C
Surabaya
25-34°C
A3
Denpasar
tuk menjawab tuduhan tebang pilih penanganan kasus yang hanya di daerah saja. “Dari tujuh ribu laporan, kok hanya sekian yang diproses?” ujarnya. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan, dalam setahun laporan masyarakat ada sekitar 7 ribuan, namun tidak semuanya berkategori tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK menyaring laporan-laporan itu. “Kalau bukan tipikor diarahkan ke polisi dan administrasi kami kirim ke kementerian terkait,” katanya. Menurut dia, laporan dalam kategori tipikor dipilah lagi apakah kewenangan KPK sesuai Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara. Jika tidak sesuai Pasal 11, berkas laporan dikirim ke Polri atau Kejaksaan. “Tim tetap memonitor perkembangan kasusnya sampai mana. Untuk laporan yang menjadi kewenangan KPK, tetap diproses. Laporan masyarakat yang diterima, ada bukti yang dianggap cukup atau sekadar laporan dengan bukti tidak cukup, jadi beragam,” tutur Basaria. O RIDWAN MAULANA | INDIANA MALIA
ATURAN TAKSI ONLINE MENDESAK » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A5
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG