SELASA, 13 SEPTEMBER 2016 | Nomor 978 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
BARCELONA vs CELTIC
BANGKITLAH, BARCA!
ANTISIPASI SAMPAH PAKAIAN
»B17
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 mendekati serangkaian tahapan krusial. Pada 21 September ini, misalnya, tahapan pesta demokrasi memasuki jadwal pendaftaran. Namun sampai saat ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum rampung secara keseluruhan. Padahal, PKPU menjadi aturan main Pilkada Serentak 2017 yang berlangsung di 101 daerah. Imbas belum ada kesepakatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, sedikitnya tiga PKPU masih mengambang. “Tiga PKPU (yang belum disepakati) mengenai penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan, serta partisipasi masyarakat,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (12/9). Saat RDP terakhir, pekan kemarin, Komisi II DPR memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyiapkan dan menetapkan ketiga PKPU. Alhasil, penetapan ketiga aturan dimungkinkan berlaku tanpa melalui persetujuan parlemen. Meski tenggat penetapan PKPU berakhir di 15 September, KPU masih membuka kesempatan kepada parlemen untuk memberikan masukan hingga hari ini, Selasa (13/9). “Dalam tiga hari ini kami harus memperbaiki draf, kemudian kami tetapkan paling lambat 15 September,” ujar Hadar. Hadar mengatakan, RDP terakhir Komisi II DPR menyepakati tujuh PKPU. Kendati demikian, sambungnya, KPU perlu memperhatikan keputusan RDP, terutama terkait PKPU pencalonan. Terkait hal tersebut, Komisi II DPR memperbolehkan terpidana percobaan mengikuti kontestasi politik di Pilkada Serentak 2017. KPU, menurut Hadar, tidak berada dalam sikap mendukung,
ANTARA | YULIUS SATRIA WIJAYA
KPU HARUS RAMPUNGKAN TIGA PKPU SEBELUM 15 SEPTEMBER.
ARUS BALIK LIBUR IDUL ADHA Antrean kendaraan mengular di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (12/9). Kepadatan ini imbas arus balik terkait hari terakhir libur Idul Adha 1437 H.
termasuk menyetujui keputusan tersebut. KPU, ia melanjutkan, telah berulang kali menyatakan pandangan berbeda. Namun, sesuai aturan, KPU harus mengikuti hasil rapat. Itu karena RDP bersifat mengikat, sesuai Pasal 9A UU Pilkada. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, keberadaan Pasal 9A menjadikan pengesahan PKPU berjalan lamban. Alasannya, kata dia, rancangan peraturan yang telah disusun KPU harus terlebih dulu dikoreksi Komisi II DPR, termasuk pemerintah. Alhasil jika terdapat ketidaksesuaian, KPU harus patuh pada rekomendasi yang diputuskan dalam RDP. Imbas lainnya, menurut Fadli, menjadikan status
10 RIBU TURIS CHINA KUNJUNGI MANADO » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A7
Semarang
terpidana percobaan sah mengikuti kontestasi politik di Pilkada Serentak 2017. Fadli khawatir, lolosnya aturan tersebut justru mengancam integritas pilkada. Apalagi, sambungnya, calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan bertentangan dengan Pasal 7 huruf (g) UU Pilkada. “Yang bisa maju sebagai calon adalah mantan terpidana. Sedangkan orang yang menjalani pidana percobaan masih menyandang status terpidana. Terpidana percobaan seharusnya tidak memenuhi syarat pencalonan,” kata Fadli. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, keterlibatan terpidana percobaan akan ditentukan dinamika masyarakat,
PILKADA DKI – KONSOLIDASI PARTAI DIPERTANYAKAN » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
TAHAPAN PILKADA SERENTAK 2017
TAHAPAN PILKADA SERENTAK ENT NTA NT AK K 22017 00117 TARAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN 14 - 20 September 2016 PENDAFTARAN 21 -23 September 2016 PENETAPAN PASANGAN CALON 24 Oktober 2016
PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT 25 Oktober 2016 KAMPANYE 28 Oktober 2016 - 11 Februari 2017 MASA TENANG 12- 14 Februari 2017 PEMUNGUTAN SUARA DAN HITUNG 15 Februari 2017 REKAPITULASI SUARA 15 – 27 Februari 2017 PENETEPAN PASANGAN TERPILIH TANPA SENGKETA: GUBERNUR 1 -13 Maret 2017 BUPATI/WALI KOTA 8-10 Maret 2017
O ARIA TRIYUDHA
>> Berita Terkait di Halaman A2
Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
A12
Denpasar
yakni memilih atau tidak. Selain itu, partai politik juga dianggap memiliki peran penting. Terkait hal tersebut, ia mengingatkan, partai politik memiliki standar etika dalam mengusung kandidat kepala daerah. “Ini jadi wilayah etika pengusung,” tuturnya. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan, pemerintah dan DPR menyerahkan pencalonan terpidana percobaan kepada KPU. Sesuai prinsip, menurutnya, warga yang berstatus terpidana percobaan tak boleh mencalonkan diri. Hal tersebut masih terdapat pengecualian, yakni hukuman ringan imbas kealpaan atau bukan kejahatan yang disengaja.
KESEPAKATAN JENEWA SOAL SURIAH MASIH RENTAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A15 Cerah sumber: BMKG